Ekonomi
Share this on:

Kebut Pengembangan Pelabuhan

  • Kebut Pengembangan Pelabuhan
  • Kebut Pengembangan Pelabuhan

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengembangkan pelabuhan seluruh Indonesia. Itu untuk meningkatkan konektivitas berdampak pada perekonomian. Setidaknya, ada delapan kebijakan untuk merealisasikan impian itu.

Misalnya, mendorong persaingan, investasi swasta, dan pemberdayaan penyelenggaraan pelabuhan. Selanjutnya, mewujudkan integrasi perencanaan, menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat, mewujudkan sistem operasi pelabuhan aman, terjamin, dan optimal.

”Kemudian meningkatkan perlindungan lingkungan maritim dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pendukung operasional pelabuhan,” tutur Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R Agus H Purnomo di Jakarta, Minggu (18/11).

Indonesia Timur butuh layanan angkutan logistik andal. Itu untuk mewujudkan satu harga komoditas utama kebutuhan masyarakat. Kehadiran tol laut salah satunya. Itu bagian upaya meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus barang ke Ambon dan Maluku.

Ada enam pelabuhan singgah kapal tol laut di Maluku yaitu Pelabuhan Namlea, Namrole di Leksura, Wonreli, Kaiwatu/Moa, Saumlaki, dan Pelabuhan Dobo. ”Sejak kehadiran tol laut, kami terus mengembangkan trayek sesuai kebutuhan dan permintaan. Saat ini, telah tersedia 18 trayek tol laut baik Indonesia bagian Barat maupun Timur,” imbuh Agus.

Masih ada tantangan dalam transportasi laut. Misalnya, kesiapan SDM. Tantangan lain budaya keselamatan pelayaran. Perlu peningkatan untuk mewujudkan pelayaran aman, selamat, dan nyaman. Dengan menjadikan keselamatan pelayaran sebagai budaya, tentu tanggungjawab bukan pada sisi regulator dan operator.

”Namun juga menuntut kesadaran pihak user atau konsumen,” ucapnya.

Kemudian sinkronisasi antara pembangunan fasilitas transportasi laut, moda, dan sarana lain untuk mendukung perekonomian masyarakat setempat juga sangat penting.

Sementara itu, Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Basar Antonius menambahkan ada rencana Badan Layanan Umum (BLU) enam Distrik Navigasi, implementasi e-navigation atau digitalisasi layanan kenavigasian, dan pengesahan 50 alur pelayaran.

Soal BLU telah menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah teknis untuk menjadikan enam layanan distrik navigasi menjadi BLU. Adapun ke-6 distrik navigasi telah disepakati untuk menjadi BLU yaitu Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang, Distrik Navigasi Kelas I Palembang, Distrik Kelas I Samarinda, dab Distrik Kelas II Banjarmasin.

”Alasan dibentuk BLU kenavigasian terjadi gap antara pagu kebutuhan anggaran dengan realisasi penganggaran dari APBN,” ucapnya.

Kemudian, penetapan alur pelayaran menghasilkan lima puluh lokasi data verifikasi hasil survei mandiri alur pelayaran seluruh kantor distrik navigasi. Dari 50 desain alur terkumpul dan belum didukung hasil kegiatan survei lapangan, akan segera melaksanakan survei ke lapangan dengan melibatkan Technical Officer dari Pushidrosal.

Sedangkan konsep e-navigation itu telah mendapat persetujuan International Maritime Organization (IMO). Adanya e-navigation akan membantu meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Efisiensi bernavigasi dan perlindungan lingkungan maritim karena adanya kesamaan informasi yang disampaikan secara real time dan up to date antara ship to shore, shore to shore mapun ship to ship.

"E-navigation juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran pelayanan pelabuhan, kesyahbandaran dan logistik," pungkasnya. (dai/jpg)


Berita Sejenis

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pengembangan kendaraan listrik masih terganjal fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur.


Indonesia-China Kembangkan Riset Teknologi Kereta Cepat

Indonesia-China Kembangkan Riset Teknologi Kereta Cepat

Nota kesepahaman kerja sama riset untuk pengembangan teknologi kereta api cepat, diteken Indonesia dan China.


Digitalisasi Persingkat Layanan

Digitalisasi Persingkat Layanan

Pelabuhan terus berinovasi dengan melaksanakan layanan digital untuk memperpendek waktu servis.


EBT Butuh Perhatian Pemerintah

EBT Butuh Perhatian Pemerintah

Pemerintah belum berhasil menciptakan iklim fiskal dan kebijakan yang kondusif untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT).


Pelindo-Pertamina Perkuat Distribusi Energi

Pelindo-Pertamina Perkuat Distribusi Energi

Untuk menunjang konektivitas antar pelabuhan, PT Pertamina dan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV bersinergi dalam distribusi energi.


Pelindo IV Jajaki Pembangunan Pelabuhan di PPU

Pelindo IV Jajaki Pembangunan Pelabuhan di PPU

PT Pelindo (Persero) IV Cabang Balikpapan menjajaki kerja sama bisnis di bidang pelayaran dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).


Pemerintah Bubarkan BP Batam

Pemerintah Bubarkan BP Batam

Pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).


Ajukan Suntikan Modal Rp1 Triliun

Ajukan Suntikan Modal Rp1 Triliun

PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) mengajukan suntikan modal Rp 1 triliun kepada induk usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).


Penumpang di Tanjung Perak Diprediksi Capai 30.622 Penumpang

Penumpang di Tanjung Perak Diprediksi Capai 30.622 Penumpang

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III memprediksi arus penumpang kapal laut yang melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo III.


Kebut Pertumbuhan, Indonesia Perbaiki SDM

Kebut Pertumbuhan, Indonesia Perbaiki SDM

Human capital index (HCI) yang dirilis World Bank menempatkan Indonesia pada peringkat ke-87 dari 157 negara dengan nilai 0,53.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!