Ekonomi
Share this on:

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

  • Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir
  • Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

JAKARTA - Sejak muncul wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kegaduhan persoalan BPJS Kesehatan tidak kunjung berakhir.

Sejumlah kalangan mulai dari masyarakat, akademisi, politisi hingga kalangan senayan ikut bersuara. Pro dan kontra terjadi di antara mereka.

Di tengah masih terjadinya carut marut seputar kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, pemerintah justru kembali membuat kegaduhan dengan mengeluarkan wacana pemberian subsidi iuran BPJS Kesehatan kelas III.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah meminta pemerintah untuk menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Saya mengusulkan kenaikan (iuran BPJS Kesehatan) ditunda. Itu sama saja dengan dibebankan ke BPJS Kesehatan atau pemerintah. Apa bedanya dengan subsidi?," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (7/11).

Pasalnya, kenaikan BPJS Kesehatan tahun depan tidak tepat. Hal itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di mana pemerintah tengah mendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

"Kenaikan ini akan berdampak negatif terhadap daya beli yang berujung pada perlambatan pertumbuhan konsumsi," tutur Piter.

Di sisi lain, memang pemerintah membutuhkan dana guna menambal defisit iuran BPJS Kesehatan, namun hal itu dirasa belum tepat diberlakukan tahun depan.

"Kenaikan iuran khususnya yang di kelas tiga di tengah perlambatan ekonomi saat ini adalah tidak tepat," ujar Pieter.

Karenanya, Pieter meminta pemerintah segera menyudahi persoalan BPJS Kesehatan yang selalu muncul tidak produktif. Menurut dia, permasalahan dan kegaduhan disebabkan masih belum samanya sudut padang.

"Jadi untuk menyelesaikan kegaduhan ini, pihak-pihak terkait perlu duduk bersama. Saya melihat masih ada solusi," ucap Pieter.

Terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto saat meresmikan RSU Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Kabupetan Magelang, Kamis (7/11), mengatakan tengah membahas soal subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III.

"Ya, kami baru upayakan pertemuan beberapa menteri untuk mengambil sebuah keputusan supaya yang kelas III tidak naik, dengan disubsidi. Ya, yang kelas I dan kelas II (naik), kemudian yang kelas III akan tersubsidi. Kita baru hitung supaya tidak salah anggarannya," mantan kepala RSPAD Gatot Soebroto Jakarta itu.

Soal subsidi, menkes mengungkapkan, telah meneken permintaan untuk menggelontorkan anggaran Rp9,7 triliun untuk menutup defisit BPJS.

"Kemarin saya sudah menandatangani sekitar Rp9,7 triliun permintaan untuk membantu menggelontorkan sehingga mengurangi defisit," pungkas dia. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet
Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi : Investor Harus Gandeng Pengusaha Lokal!

Jokowi : Investor Harus Gandeng Pengusaha Lokal!

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mencapai level lebih tinggi. Pada triwulan III-2019, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,02 persen.


Tahun Depan, Manufaktur Dapat Tekanan Kuat

Tahun Depan, Manufaktur Dapat Tekanan Kuat

Industri manufaktur hingga kuartal III/2019 berakhir menunjukkan angka positif. Namun, ekonom menilai tahun depan sektor manufaktur mendapat tekanan yang cukup


Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga September masih belum menunjukkan perbaikan.


Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum selesai, sudah muncul perang dagang baru, antara AS dan Eropa.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!