Ekonomi
Share this on:

Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

  • Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online
  • Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

dok. jpnn,com

JAKARTA - Telah dua minggu lebih regulasi tarif baru taksi online diberlakukan. Namun masih saja ada kelompok-kelompok yang tidak terima atas kebijakan tersebut sampai menempuh jalur hukum.

Padahal kebijakan dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 menyangkut keselamatan dan keamanan pengemudi, penumpangnya, tarif, hubungan kemitraan antara aplikator dengan mitra pengemudi, dan masalah suspend.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi gugatan-gugatan karena PM ini kita lahirkan, kita buat dengan sangat akomodatif baik dari sisi institusi ataupun asosiasi termasuk pasal-pasalnya juga sangat akomodatif," ujar direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Jakarta, kemarin (5/7).

Kendati demikian, Budi memberikan apresiasi terhadap pihak aplikator dan pengemudi yang turut menjalankan regulasi yang telah dibuat regulator.

"Untuk para aplikator dan pengemudi, saya ucapkan terima kasih sudah menjalankan regulasi yang kita buat," ucap dia.

Analisis Kebijakan Transportasi sekaligus sebagai Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menilai kebijakan tersebut memang terasa berat bagi pengemudi taksi online. Namun apa yang dikeluarkan oleh Kemenhub sudah bagus demi kebaikan bersama.

"Bagi driver taksi online tentu membayar Rp5 juta itu berat sekali. Tapi bagi kelompok usaha yang mampu ya tidak apa-apalah," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (5/7).

Aturan itu membuat pengemudi taksi online keberatan. Salah satunya pengemudi taksi online yang tidak mau disebutkan namanya meminta pemerintah untuk merevisi aturan tersebut sehingga biaya izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) bisa di bawah dari Rp5 juta.

"Keberatan, pengennya semurah-murahnya. Kalau urus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebesar Rp5 juta, wah mahal banget," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (5/7).

Dengan biaya urus NIB yang terbilang mahal itu akan membuat banyak pengemudi tersangkut masalah hukum.

"Yah ujung-ujungnya kena polisi," ucap dia.

Seperti diketahui, Kemenhub resmi menerapkan aturan baru soal taksi online mulai 18 Juni 2019. Aturan itu tertuang dalam PM Perhubungan Nomor 118 tahun 2018.

Dalam aturan itu harus mengurus izin angkutan sewa khusus yang dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah. Pengenaan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp5 juta. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Pemberlakuan tarif baru ojek online (ojol) akan berlaku penuh di seluruh Indonesia mulai 2 September 2019 dini hari.


Pemerintah Dorong Mobil Listrik untuk Angkutan Umum

Pemerintah Dorong Mobil Listrik untuk Angkutan Umum

Kemenhub mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia diterapkan pada angkutan umum sebelum untuk transportasi pribadi.


Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kehadiran transportasi online meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Presiden AS Donald Trump mengancam, akan menjatuhkan tarif tambahan 10 persen senilai 300 miliar dolar AS terhadap impor Cina terhitung mulai 1 September 2019.


Umrah Online Didesak Dibatalkan

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung anggota DPR.


Hadapi Kekeringan, 16 Waduk Disiapkan

Hadapi Kekeringan, 16 Waduk Disiapkan

PUPR tengah menyiapkan, 16 waduk untuk memastikan lahan pertanian seperti sawah bisa mendapat pasokan air pada saat musim kemarau.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!