Ekonomi
Share this on:

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

  • Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan
  • Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nurfransa Wira Sakti memastikan, kenaikan cukai rokok tidak akan meningkatkan sokongan dana bagi BPJS Kesehatan, meski sebagian cukai rokok dialokasikan untuk asurasi sosial.

"(Kenaikan cukai rokok) Tidak meningkatkan alokasi pemerintah pusat untuk BPJS Kesehatan," ujar Wira kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (18/9).

"Namun di pemerintah daerah, melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil dan Tembakau (DBH CHT), maka daerah mempunyai tambahan ruang fiskal untuk mendanai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," tambah dia menjelaskan.

Terkait ruang fiskal tersebut, lanjut Wira, tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT. Dalam beleid tersebut tertulis, minimal 50 persen alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah harus digunakan untuk kegiatan di bidang kesehatan dalam rangka mendukung program JKN.

Ada pun beberapa program yang memanfaatkan dana cukai tersebut di antaranya pembinaan industri, pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan pembinaan lingkungan sosial.

Berdasarkan PMK 222/2017, pemanfaatan dana untuk program JKN termasuk ke dalam pembinaan lingkungan sosial.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, belum bisa memperhitungkan potensi penambahan dana bagi BPJS Kesehatan usai kenaikan cukai rokok.

"Kami masih komunikasikan dengan kemenkeu, " ujar Iqbal.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finacne (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, kenaikan cukai rokok otomatis akan meningkatkan alokasi dana untuk BPJS Kesehatan.

Hanya saja, kata dia, untuk penetapan besaran cukai rokok perlu mempertimbangkan berbagai aspek yakni potensi peredaran rokok ilegal yang ditimbulkan hingga akan besaran biaya kesehatan karena rokok.

Selain itu, dia juga meminta sinergi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Harus ada sinergi antara kemenkes dan BPJS Kesehatan dalam menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga kesehatan," ujar dia.

Melansir data-data BPJS Kesehatan, penyakit katastropik dengan biaya tertinggi merupakan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok, yakni penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Per Maret 2019, penyakit jantung menyedot biaya hingga Rp2,81 triliun atau 49,81 persen dari total klaim penyakit katastropik senilai Rp25,51 triliun.

Diketahui, pemerintah berencana menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HCE) rokok 35 persen per 1 Januari 2020.

Kenaikan cukai rokok ini menuai protes dari produsen rokok dan petani tembakau. Mereka beralasan, kebijakan tersebut akan menambah volume rokok ilegal dan mengancam para buruh dirumahkan.(din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, dan ditambah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang tak kunjung mereda


Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Industri Hasil Tembakau (IHT) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Karenanya, cukai rokok selama ini dapat mengerek pendapatan negar


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Utang BUMN sudah sangat mengerikan. Setiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sedikit.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!