Ekonomi
Share this on:

Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

  • Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM
  • Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

JAKARTA - Kenaikan tarif listrik pada tahun depan setiap tiga bulan sekali akan berdampak besar pada masyarakat miskin hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai kebijakan tersebut memang lebih fair bagi PLN. Namun dia tidak yakin pemerintah berani mengeksekusi kebijakan tersebut. Apalagi akan berdampak pada masyarakat.

"Karena listrik dikonsumsi semua lapisan masyarakat, jika harganya berfluktuasi tiap tiga bulan, maka akan sulit bagi pelaku usaha terutama UMKM menyesuaikan harga produknya di pasar," kata Eko kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/6).

Ekonom INDEF lainnya, Ahmad Tauhid menyarankan penyesuaian tarif adjusment (tanpa izin dari DPR), harus tetap diperlukan konsultasi ke DPR, mengingat berdampak besar dalam banyak hal.

"(Dampaknya) Khususnya inflasi dan besarnya subsidi yang diberikan untuk golongan masyarakat miskin ( 450 VA)," ujar Tauhid kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/6).

Karena itu, menurut Tauhid, dengan mendapat izin DPR, maka akan ada pembahasan pada dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang sudah memiliki ruang cukup untuk melihat besaran tarif listrik.

"Bisa saja asumsi yang dibangun, baik tukar rupiah terhadap dolar AS, inflasi dan harga minyak Indonesia dapat lebih tinggi namun bisa lebih rendah. Bila lebih tinggi maka hal tersebut menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah (pusat), seperti biasanya," ucap dia.

Dia melihat klausul ini seperti pada kenaikan harga BBM, khususnya BBM Nonsubsidi. Tetapi, dia juga melihat listrik ini juga sangat fundamental bagi perekonomian.

"Tidak hanya soal ketersediaan namun juga keterjangkauan bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan terluar, yang sangat sensitif terhadap kenaikan tarif dasar listrik. Tidak hanya transportasi, namun juga biaya-biaya lainnya," papar Tauhid.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridha Mulyana mengatakan, pihakya akan memberlakukan penyesuaian tarif adjusment per tiga bulan sekali di tahun 2020.

Ridha menjelaskan, penerapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) berlaku pada pelanggan listrik nonsubsidi. Penyesuaian tarif adjustment diterapkan berdasarkan indikator nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, inflasi dan formula harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

"Tahun depan itu akan kembali ke tarif adjustment . Pada 2020 itu akan kembali lagi," ujar Ridha.

Pihaknya memastikan, untuk sepanjang tahun ini tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik, baik subsidi maupun nonsubsidi. Hal itu sesuai keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Berdasarkan keputusan Pak Menteri tahun ini kan sudah diputuskan tidak ada kenaikan tarif. Penyesuaian tarif nonsubsidi diputuskan harus melalui izin menteri ESDM," katanya. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Industri Hasil Tembakau (IHT) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Karenanya, cukai rokok selama ini dapat mengerek pendapatan negar


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Utang BUMN sudah sangat mengerikan. Setiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sedikit.


Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Di tengah keberatan para UMKM terkait diwajibkan mengantongi sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019


Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen, tidak pernah reda dari sorotan berbagai pihak.


Kenaikan Cukai Rokok, 254 Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar

Kenaikan Cukai Rokok, 254 Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar

Pengusaha rokok mengeluhkan kenaikan cukai rokok yang terlalu tinggi sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) 35 persen.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!