Ekonomi
Share this on:

Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

  • Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset
  • Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

JAKARTA - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Sejumlah negara akan kena dampak. Termasuk Indonesia terhadap kegiatan ekonomi dalam negerinya. Atas kondisi demikian, kemungkinan besar target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020 sebesar 5,3 persen, akan meleset. Pertumbuhan diperkirakan tidak lebih dari 5 persen.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, situasi perang dagang tersebut akan berdampak besar pada neraca perdagangan Indonesia.

Hal itu karena akan mempengaruhi kinerja ekspor komoditas perkebunan, tambang dan energi. Apalagi sejak perang dagang berlangsung yang berlangsung pada 2018 hingga saat ini, ekspor komoditas terus mengalami pelemahan.

"Ini masalah serius dan bisa ciptakan kiamat bagi neraca dagang kita. Sampai bulan April 2019, total ekspor migas dan nonmigas sudah turun -9.39 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ujar Bhima kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (13/6).

Lanjut Bhima, perang dagang akan berimbas pada investasi. Kata dia, dari data BKPM, sepanjang 2018 realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia cukup anjlok.

Nah melihat indikator-indikator tersebut, maka menurut Bhima pertumbuhan ekonomi di tahun ini akan tertahan hanya di angka 5 persen.

"Maka dari itu, INDEF prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini mentok di kisaran 5 persen atau di bawah asumsi makro APBN 5,3 persen. Kita harus bersiap hadapi situasi terburuk karena perang dagang ternyata tidak hanya menyasar China, tapi juga Meksiko, India dan Turki," tutur Bhima.

Apalagi, kata Bhima, Indonesia juga harus mewaspadai kebijakan yang akan dikeluarkan Presiden Donald Trump melalui Generalized System of Preferences (GSP) atau pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.

"Bukan tidak mungkin Trump akan sasar Indonesia dengan revisi fasilitas GSP yang selama ini eksportir indonesia nikmati," ucap Bhima.

Ekonom INDEF lainnya, Tauhid Ahmad pun berpadangan yang sama, tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,3 persen.

Untuk itu, pemerintah saat ini harus menurunkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) agar aliran dana portofolio tidak terlalu deras sehingga nilai tukar rupiah menjadi kuat terhadap dolar AS.

"Kalau terlalu kuat maka daya saing ekspor kita menjadi lemah sehingga pada akhirnya akan menurunkan sedikit kontribusi ekspor dalam pertumbuhan ekonomi," kata Tauhid kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Tentu saja, menurut Tauhid, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan sulit beranjak dari angka 5,1 persen. Hal ini karena ada tekanan dari sektor eksternal dari perang dagang AS dan China.

"Apalagi beberapa lembaga dunia (bank dunia) juga mengoreksi laju pertumbuhan ekonomi dari 2,9 persen menjadi 2,6 persen. Artinya perlambatan ekonomi dunia sudah dimulai tahun 2019 dan akan berimbas ke tahun 2020," tutur Tauhid.

"Ini China juga akan membalas pengenaan tarif impor 25 persen yang lebih luas dan dalam. Implikasinya ekspor kita juga tertahan," imbuh Tauhid.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nonmigas kita ke China pada periode Januari-April 2019 sebesar 7,27 miliar AS atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama Januari-April 2018 sebesar 8,16 miliar AS. Sementara ekspor nonmigas kita ke AS pada periode Januari-April 2019 sebesar 5,54 miliar AS atau lebih rendah dibandingkan dengan Januari-April 2018 yang sebesar 5,58 miliar dolar AS.

Solusi menghadapi perang dagang, Tauhid menilai pemerintah dan Bank Indonesia kurang melakukan koordinasi, sehingga tidak bergerak cepat membuat keputusan untuk mewaspadai perang dagang.

"Saya melihat pemerintah (Fiskal) dan Bank Indonesia (Moneter) seharusnya koordinasi lebih sering. Kalau pemerintah sudah meminta Suku Bunga SBI diturunkan seharusnya BI harus menjawab juga dan tidak boleh menunggu terlalu lama. Situasi saat ini tidak menunggu 3 bulanan untuk dewan gubernur BI melakukan sidang," ujar Tauhid.

Masukan lainnya, untuk jangka menengah pemerintah harus segera membenahi fundamental ekononomi seperti di sektor riil yang melemah.

"(Perbaikan) khususnya industri manufaktur. Termasuk pula mendorong investasi di sektor riil tersebut," kata Tauhid.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia harus mewasdapai gejolak ekonomi yang diakibatkan perang dagang AS dan China yang tak kunjung berakhir.

Mantan pelaksana bank dunia itu mengakui, saat ini perang dagang memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kondisi tersebut seperti diperkirakan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

"Makanya IMF, OECD, World Bank, mengatakan dengan adanya risiko down site risk yang terealisir ini proyeksi output tahun ini menurun. Kalau di IMF 3,3 persen, sudah 0,5 persen lebih rendah dari Original Projection 2019. World Bank juga sama," kata Sri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengatakan dampak perang dagang merugikan semua pihak. "Perang dagang tidak menguntungkan siapa-siapa, walaupun Trump (Presiden AS Donald Trump) yakin menang, pasti semuanya menderita," katanya.

Karena itu, kata Darmin, Indonesia harus kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yakni menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi bagi investor yang sebelumnya telah berinvestasi di China.

Namun negara-negara lain di Asia Tenggara pun juga pasti memiliki tujuan yang sama untuk menggaet investor tersebut. Jadi memang tidak mudah mengantisipasi perang dagang ini. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Gagas Marketplace Paket Umrah
Gagas Marketplace Paket Umrah

Berita Sejenis

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha untuk membuka pasar di Cina.


Neraca Perdagangan RI Tekor Rp28 T

Neraca Perdagangan RI Tekor Rp28 T

Neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai dengan Mei 2019 masih tekor sebesar Rp2,14 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp28 triliun.


Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bergerak Tipis

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bergerak Tipis

Kondisi ekonomi global masih belum pulih. Hal ini berimbas pada ekonomi Indonesia di mana diperkirakan akan bergerak naik tipis.


Makin Strategis, Produk Indonesia Diberi Diskon

Makin Strategis, Produk Indonesia Diberi Diskon

Perdagangan Indonesia dan Chili makin strategis. Produk Indonesia diberi diskon tarif.


Performa Ekonomi Tak Sesuai Harapan

Performa Ekonomi Tak Sesuai Harapan

Pemerintah tetap optimis target pertumbuhan ekonomi tahun ini tercapai.


Program Satu Juta Rumah Harus Tuntas Tahun Ini

Program Satu Juta Rumah Harus Tuntas Tahun Ini

Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengejar target Program Satu Juta Rumah terpenuhi untuk tahun 2019.


Dikerek Konsumsi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Naik

Dikerek Konsumsi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Naik

Momen Ramadan dan Lebaran akan berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2019.


Ekonomi Lebaran Tahun Ini Loyo

Ekonomi Lebaran Tahun Ini Loyo

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan tidak sebaik tahun lalu. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah suhu perpolitikan yang memanas.


Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Kementerian Perdagangan mencatat terjadi defisit neraca ekspor dan impor April 2019 menunjukkan defisit cukup tinggi sebesar USD 2,5 miliar.


Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Untuk mendongkrak neraca perdagangan migas, pemerintah berencana akan menghentikan impor minyak mentah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!