Ekonomi
Share this on:

Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

  • Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset
  • Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

JAKARTA - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Sejumlah negara akan kena dampak. Termasuk Indonesia terhadap kegiatan ekonomi dalam negerinya. Atas kondisi demikian, kemungkinan besar target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020 sebesar 5,3 persen, akan meleset. Pertumbuhan diperkirakan tidak lebih dari 5 persen.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, situasi perang dagang tersebut akan berdampak besar pada neraca perdagangan Indonesia.

Hal itu karena akan mempengaruhi kinerja ekspor komoditas perkebunan, tambang dan energi. Apalagi sejak perang dagang berlangsung yang berlangsung pada 2018 hingga saat ini, ekspor komoditas terus mengalami pelemahan.

"Ini masalah serius dan bisa ciptakan kiamat bagi neraca dagang kita. Sampai bulan April 2019, total ekspor migas dan nonmigas sudah turun -9.39 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ujar Bhima kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (13/6).

Lanjut Bhima, perang dagang akan berimbas pada investasi. Kata dia, dari data BKPM, sepanjang 2018 realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia cukup anjlok.

Nah melihat indikator-indikator tersebut, maka menurut Bhima pertumbuhan ekonomi di tahun ini akan tertahan hanya di angka 5 persen.

"Maka dari itu, INDEF prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini mentok di kisaran 5 persen atau di bawah asumsi makro APBN 5,3 persen. Kita harus bersiap hadapi situasi terburuk karena perang dagang ternyata tidak hanya menyasar China, tapi juga Meksiko, India dan Turki," tutur Bhima.

Apalagi, kata Bhima, Indonesia juga harus mewaspadai kebijakan yang akan dikeluarkan Presiden Donald Trump melalui Generalized System of Preferences (GSP) atau pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.

"Bukan tidak mungkin Trump akan sasar Indonesia dengan revisi fasilitas GSP yang selama ini eksportir indonesia nikmati," ucap Bhima.

Ekonom INDEF lainnya, Tauhid Ahmad pun berpadangan yang sama, tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,3 persen.

Untuk itu, pemerintah saat ini harus menurunkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) agar aliran dana portofolio tidak terlalu deras sehingga nilai tukar rupiah menjadi kuat terhadap dolar AS.

"Kalau terlalu kuat maka daya saing ekspor kita menjadi lemah sehingga pada akhirnya akan menurunkan sedikit kontribusi ekspor dalam pertumbuhan ekonomi," kata Tauhid kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Tentu saja, menurut Tauhid, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan sulit beranjak dari angka 5,1 persen. Hal ini karena ada tekanan dari sektor eksternal dari perang dagang AS dan China.

"Apalagi beberapa lembaga dunia (bank dunia) juga mengoreksi laju pertumbuhan ekonomi dari 2,9 persen menjadi 2,6 persen. Artinya perlambatan ekonomi dunia sudah dimulai tahun 2019 dan akan berimbas ke tahun 2020," tutur Tauhid.

"Ini China juga akan membalas pengenaan tarif impor 25 persen yang lebih luas dan dalam. Implikasinya ekspor kita juga tertahan," imbuh Tauhid.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nonmigas kita ke China pada periode Januari-April 2019 sebesar 7,27 miliar AS atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama Januari-April 2018 sebesar 8,16 miliar AS. Sementara ekspor nonmigas kita ke AS pada periode Januari-April 2019 sebesar 5,54 miliar AS atau lebih rendah dibandingkan dengan Januari-April 2018 yang sebesar 5,58 miliar dolar AS.

Solusi menghadapi perang dagang, Tauhid menilai pemerintah dan Bank Indonesia kurang melakukan koordinasi, sehingga tidak bergerak cepat membuat keputusan untuk mewaspadai perang dagang.

"Saya melihat pemerintah (Fiskal) dan Bank Indonesia (Moneter) seharusnya koordinasi lebih sering. Kalau pemerintah sudah meminta Suku Bunga SBI diturunkan seharusnya BI harus menjawab juga dan tidak boleh menunggu terlalu lama. Situasi saat ini tidak menunggu 3 bulanan untuk dewan gubernur BI melakukan sidang," ujar Tauhid.

Masukan lainnya, untuk jangka menengah pemerintah harus segera membenahi fundamental ekononomi seperti di sektor riil yang melemah.

"(Perbaikan) khususnya industri manufaktur. Termasuk pula mendorong investasi di sektor riil tersebut," kata Tauhid.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia harus mewasdapai gejolak ekonomi yang diakibatkan perang dagang AS dan China yang tak kunjung berakhir.

Mantan pelaksana bank dunia itu mengakui, saat ini perang dagang memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kondisi tersebut seperti diperkirakan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

"Makanya IMF, OECD, World Bank, mengatakan dengan adanya risiko down site risk yang terealisir ini proyeksi output tahun ini menurun. Kalau di IMF 3,3 persen, sudah 0,5 persen lebih rendah dari Original Projection 2019. World Bank juga sama," kata Sri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengatakan dampak perang dagang merugikan semua pihak. "Perang dagang tidak menguntungkan siapa-siapa, walaupun Trump (Presiden AS Donald Trump) yakin menang, pasti semuanya menderita," katanya.

Karena itu, kata Darmin, Indonesia harus kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yakni menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi bagi investor yang sebelumnya telah berinvestasi di China.

Namun negara-negara lain di Asia Tenggara pun juga pasti memiliki tujuan yang sama untuk menggaet investor tersebut. Jadi memang tidak mudah mengantisipasi perang dagang ini. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Gagas Marketplace Paket Umrah
Gagas Marketplace Paket Umrah

Berita Sejenis

Jeblok! Kinerja Kemendag Dinilai Ekonom Sangat Mengecewakan

Jeblok! Kinerja Kemendag Dinilai Ekonom Sangat Mengecewakan

Kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dikomandoi oleh Enggartiasto Lukita dinilai ekonom sangat mengecewakan alias jeblok.


Ekonomi Global Diproyeksikan Turun, Indonesia Terjaga di 5 Persen

Ekonomi Global Diproyeksikan Turun, Indonesia Terjaga di 5 Persen

Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,5 persen menjadi 3 persen pada 2019.


Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga September masih belum menunjukkan perbaikan.


Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air cukup tumbuh secara signifikan. Hal itu bisa mendorong investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia.


Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum selesai, sudah muncul perang dagang baru, antara AS dan Eropa.


Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyiapkan lima jurus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan.


Pentingnya UU Perlindungan Data untuk Fintech

Pentingnya UU Perlindungan Data untuk Fintech

Kehadiran financial technology alias fintech sejak akhir 2015 lalu hingga sekarang menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!