Ekonomi
Share this on:

Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik

  • Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik
  • Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik

JAKARTA - Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106/2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri masih menuai pro dan kontra.

Terkait hal ini, Peneliti Senior Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menerangkan, Tarif Batas Bawah (TBB) merupakan upaya untuk melindungi produsen sedangkan TBA merupakan upaya melindungi konsumen.

"Sebelumnya kan tiket pesawat sangat tinggi sehingga pemerintah harus menurunkan tarif batas atas sekitar 12 persen, agar konsumen juga tidak terlampau berat dengan harga yang ada saat ini," tutur Enny kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (7/7).

Lanjut dia, menyoroti persoalan tarif tiket pesawat, menurutnya TBB perlu ditetapkan agar tidak ada satu maskapai yang secara agresif obral murah atau bakar uang.

Bagi Enny, ketika pasarnya terjadi kooptasi hanya dua pemain besar, bisa timbul persekongkolan atau intervensi tarif dan penentuan TBB yang terlalu tinggi akan merugikan konsumen.

"Sebaiknya TBB maskapai tidak ugal-ugalan tarif atasnya juga ditetapkan. Ini semua tidak diperlukan jika persaingan atau kompetisi antar maskapainya sudah sehat," ungkap Enny.

Menurutnya, saat ini persaingan antarmaskapai/airlines tidak sehat. Sehingga munculnya regulasi ini walaupun sebetulnya juga tidak akan efektif jika diterapkan dalam kondisi persaingan tidak sehat seperti saat ini.

Masih menurut Enny, kebijakan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) untuk memasukkan airlines asing agar muncul kompetisi itu bukanlah solusi bagi persoalan ini.

Karena menurutnya harga tiket yang tinggi juga tidaklah menguntungkan bagi maskapai. Sebab menurunkan jumlah penumpang secara drastis sehingga tingkat keterisian penerbangan di bawah 70 persen.

Persoalannya di industri penerbangan bukan hanya di kompetisi tapi juga di persoalan inefisiensi dengan mengundang maskapai asing atau pemain baru untuk masuk tidak selesai.

Bagi Enny, masalah inefisiensi juga harus diselesaikan. Persoalan yang harus secara berbarengan diselesaikan. Banyak faktor yang menyebabkan inefisiensi industri penerbangan salah satunya adalah rute. Selain itu juga berbagai macam tingkat kemahalan ada faktor eksternal dan internal.

Misalnya sewa parkir pesawat dengan Angkasa Pura tarifnya cukup tinggi. Tidak ada perbedaan antara Low Cost Carrier (LCC) dan komersial, karena di negara lain ada perbedaan sedangkan di Indonesia sama.

Belum lagi masalah di internal maskapai sendiri. Misalnya dua maskapai yang beroperasi punya beban masa lalu. Garuda contohnya. Karena beli pesawat baru dan banyak yang tidak diterbangkan biaya bayar bunga utang pembelian pesawat, terutama rute luar negeri mangkrak.

Begitupun Lion Air Group tadinya mau angkut jamaah umrah mereka lakukan leasing, saat itu acuan mereka dengan nilai tukar rupiah masih Rp11.000 sekarang Rp14.000.

"Kalau kita elaborasi misalnya faktor eksternal misalnya pajak PPN 10 persen ditambah pajak pajak lain 15 persen di luar inefisiensi maskapai kan 25 persen harusnya. Misalnya kita bandingkan LCC Jakarta Singapura atau Kuala Lumpur kan hanya sekitar Rp500-600 ribu. Misalnya ke Yogya kan saat tarif tinggi bisa Rp900 ribu sampai Rp1 juta. Katakanlah jarak dengan KL ke Medan tarif Jakarta Medan Palembang di atas Rp1 juta kan di atas 100 persen dari tarif LCC gambarannya, harusnya kan hanya 25 persen dari selisih harga LCC dengan rute luar yang jaraknya hampir sama," pungkas Enny.

Soal aturan ini juga mendapat sorotan dari salah satu maskapai yakni Bos Air Asia Tony Fernandes yang meminta agar pemerintah tidak terlalu jauh mencampuri masalah internal maskapai seperti penentuan tarif. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Neraca Perdagangan RI Tekor Rp28 T
Neraca Perdagangan RI Tekor Rp28 T

Berita Sejenis

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Listrik Padam 10 Jam Berkaitan dengan Urusan Kursi Jabatan?

Listrik Padam 10 Jam Berkaitan dengan Urusan Kursi Jabatan?

Plt Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani tidak mau berspekulasi, mengaitkan peristiwa blackout atau listrik padam di daerah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten.


Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Kebijakan ponsel black market atau ilegal akan diteken pada 17 Agustus 2019.


Maskapai Citilink Setop Penerbangan Bandara Kertajati

Maskapai Citilink Setop Penerbangan Bandara Kertajati

Hampir sebulan beroperasi, Maskapai Citilink telah menghentikan sejumlah rute dari dan ke Bandara Kertajati, Jawa Barat sejak 26 Juli 2019.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.


Manpro.id, Tuni dan Traffobit Jadi Tim Terbaik Innovate 2019

Manpro.id, Tuni dan Traffobit Jadi Tim Terbaik Innovate 2019

Berdasarkan penilaian tim juri pada Hack Day, akhirnya terpilih tiga tim pemenang yaitu Manpro.id, Tuni dan Traffobit.


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Keputusan pemerintah menurunkan tiket pesawat sebesar 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), ternyata masih saja ada maskapai yang bandel


Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Pemerintah akan memberlakukan blokir IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada 17 Agustus 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!