Ekonomi
Share this on:

Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

  • Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online
  • Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

JAKARTA - Solusi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meringankan biaya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi taksi online dengan cara diminta bergabung dalam koperasi dinilai tidak menyelesaikan masalah.

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019. Dalam aturan itu driver taksi online harus mengeluarkan uang sebesar Rp5 juta per orang untuk mengrurus izin NIB.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai bahwa driver taksi online diminta bergabung dengan koperasi tidak membuat biaya pengurusan NIB menjadi terjangkau.

"Yang paling penting adalah apakah dengan mereka membentuk atau bergabung dengan koperasi apakah biaya mendapatkan NIB akan menjadi terjangkau?," kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (20/6).

Menurut Huda, bahwa yang dikeluhkan para driver taksi online adalah besaran yang tidak terjangkau. Artinya harga tersebut harus diturunkan agar tidak memberatkan driver.

"Menurut hemat saya, besaran biaya untuk mendapatkan NIB harus dikomunikasikan dengan paguyuban mitra driver terlebih dahulu, sehingga besarannya sesuai dengan kemampuan mitra driver," ujar Huda.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyarankan agar para driver taksi online bergabung dalam koperasi. Hal itu dimaksudkan bisa meringankan pengurusan biaya izin taksi online.

Dengan membentuk koperasi, biaya izin pendirian badan hukum bisa dibagi sesuai dengan jumlah anggota. Nah setiap anggota akan memikul beban biaya yang lebih ringan.

Berbeda bila mereka mengajukan izin badan usaha secara mandiri. Maka beban biayanya akan ditanggung sendiri secara perorangan sehingga bakal terasa lebih mahal.

"Makanya sebetulnya kalau para pengemudi nggak mau beban itu, dia masuk koperasi bikin badan hukum antar mereka sendiri," kata Budi di Jakarta, Rabu (19/6).

Budi memahami tidak semua driver taksi online mau bergabung ke dalam koperasi. Jika demikian, konsekuensinya driver harus membayar biaya urus izin secara perorangan.

"Begitu sekarang di dalam regulasi kita kan ada para pengemudi yang tidak mau dalam koperasi, ya sudah UMKM, tampung di situ. Tapi kan konsekuensinya dia harus urus izin usaha penyelenggaraan angkutan," ucap Budi.

Jika para driver tetap tidak mau bergabung ke koperasi, salah satu solusinya adalah menunggu selesainya revisi Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

"Atau kemudian nunggu regulasi saya berubah, gitu ya," kata Budi.

Sementara, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani sebelumnya mengusulkan agar biaya tersebut turun menjadi Rp1,5 juta. Usulan itu akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya akan dibahas secara bersama-sama.

"Kita sudah usulkan untuk melakukan revisi terhadap PP (yang menetapkan biaya) itu. Jadi kita sedang revisi jadi Rp1,5 juta lah," pungkas dia.

Seperti diberitakan, regulasi yang diterapkan pemerintah mengenai Peratuan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dikenakan perizinan NIB sebesar Rp5 juta menuai keberatan dari para driver taksi online. Pasalnya jumlah tersebut tidak terjangkau bagi mereka. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Setelah persoalan harga ayam telah selesai, kini muncul masalah baru yakni harga garam yang anjlok di tingkat petani.


Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Telah dua minggu lebih regulasi tarif baru taksi online diberlakukan.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan diskon tarif ojek online (ojol).


OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

Aplikasi pinjaman online (Pinjol) dan investasi valuta asing ilegal mulai dikikis sedikit demi sedikit.


Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Keputusan pemerintah menurunkan harga tarif pesawat untuk kategori maskapai berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) domestik, menuai kritikan.


Perpindahan Bandara dari Bandung ke Kertajati Dinilai Tak Efisien

Perpindahan Bandara dari Bandung ke Kertajati Dinilai Tak Efisien

Perpindahan penerbangan domestik jika biasanya melalui Bandara Internasional Husein Sastaranegara (BDO) menjadi ke Bandara Internasional Kertajati


Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019 kemarin.


Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) kepada Kemenkominfo.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!