Ekonomi
Share this on:

Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

  • Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online
  • Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

JAKARTA - Solusi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meringankan biaya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi taksi online dengan cara diminta bergabung dalam koperasi dinilai tidak menyelesaikan masalah.

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019. Dalam aturan itu driver taksi online harus mengeluarkan uang sebesar Rp5 juta per orang untuk mengrurus izin NIB.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai bahwa driver taksi online diminta bergabung dengan koperasi tidak membuat biaya pengurusan NIB menjadi terjangkau.

"Yang paling penting adalah apakah dengan mereka membentuk atau bergabung dengan koperasi apakah biaya mendapatkan NIB akan menjadi terjangkau?," kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (20/6).

Menurut Huda, bahwa yang dikeluhkan para driver taksi online adalah besaran yang tidak terjangkau. Artinya harga tersebut harus diturunkan agar tidak memberatkan driver.

"Menurut hemat saya, besaran biaya untuk mendapatkan NIB harus dikomunikasikan dengan paguyuban mitra driver terlebih dahulu, sehingga besarannya sesuai dengan kemampuan mitra driver," ujar Huda.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyarankan agar para driver taksi online bergabung dalam koperasi. Hal itu dimaksudkan bisa meringankan pengurusan biaya izin taksi online.

Dengan membentuk koperasi, biaya izin pendirian badan hukum bisa dibagi sesuai dengan jumlah anggota. Nah setiap anggota akan memikul beban biaya yang lebih ringan.

Berbeda bila mereka mengajukan izin badan usaha secara mandiri. Maka beban biayanya akan ditanggung sendiri secara perorangan sehingga bakal terasa lebih mahal.

"Makanya sebetulnya kalau para pengemudi nggak mau beban itu, dia masuk koperasi bikin badan hukum antar mereka sendiri," kata Budi di Jakarta, Rabu (19/6).

Budi memahami tidak semua driver taksi online mau bergabung ke dalam koperasi. Jika demikian, konsekuensinya driver harus membayar biaya urus izin secara perorangan.

"Begitu sekarang di dalam regulasi kita kan ada para pengemudi yang tidak mau dalam koperasi, ya sudah UMKM, tampung di situ. Tapi kan konsekuensinya dia harus urus izin usaha penyelenggaraan angkutan," ucap Budi.

Jika para driver tetap tidak mau bergabung ke koperasi, salah satu solusinya adalah menunggu selesainya revisi Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

"Atau kemudian nunggu regulasi saya berubah, gitu ya," kata Budi.

Sementara, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani sebelumnya mengusulkan agar biaya tersebut turun menjadi Rp1,5 juta. Usulan itu akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya akan dibahas secara bersama-sama.

"Kita sudah usulkan untuk melakukan revisi terhadap PP (yang menetapkan biaya) itu. Jadi kita sedang revisi jadi Rp1,5 juta lah," pungkas dia.

Seperti diberitakan, regulasi yang diterapkan pemerintah mengenai Peratuan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dikenakan perizinan NIB sebesar Rp5 juta menuai keberatan dari para driver taksi online. Pasalnya jumlah tersebut tidak terjangkau bagi mereka. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.


Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Sejak tiga bulan lalu sampai saat ini harga cabai masih tetap tinggi. Bahkan saat ini tembus mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).


Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Puan Maharani menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan pada 1 September 2019, ternyata dibantah oleh pihak istana.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!