• Home
  • Berita Ekonomi
  • Kurangi Defisit, BPJS Kesehatan Jajaki Alternatif Kerjasama dengan Lembaga Penjamin

Ekonomi
Share this on:

Kurangi Defisit, BPJS Kesehatan Jajaki Alternatif Kerjasama dengan Lembaga Penjamin

  • Kurangi Defisit, BPJS Kesehatan Jajaki Alternatif Kerjasama dengan Lembaga Penjamin
  • Kurangi Defisit, BPJS Kesehatan Jajaki Alternatif Kerjasama dengan Lembaga Penjamin

Foto: jawa pos

JAKARTA - Untuk mengurangi defisit, BPJS Kesehatan tengah menjajaki alternatif kerja sama dengan beberapa lembaga penjamin atau asuransi. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memilah siapa yang berhak memberikan klaim.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf tak menampik lembaganya tengah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga yang melakukan jaminanan atau asuransi. Yakni Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaa, PT Asabro, dan P Taspen. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2018.

“Sekarang masih koordinasi,” tuturnya.

Kordinasi ini untuk melihat penyebab pasien masuk rumah sakit. Jika pasien karena kecelakaan lalu lintas, bisa diklaimkan ke Jasa Raharaja. Kalau pasien dirawat karena kecelakaan kerja, maka ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam PMK tersebut diatur kasus apa saja yang mendapatkan klaim. Selain kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja, ada juga sakit karena kerja dan kasus lain yang membutuhkan layanan kesehatan. ”Yang tidak bisa dibayarkan BPJS Kesehatan, bisa dibayarkan mereka (lembaga penjamin, Red),” ungkapnya.

Kedepan, Hasil diskusi tersebut akan menghasilkan coding yang nantinya diinput oleh rumah sakit untuk menentukan siapa yang menanggung klaim. Yang terjadi selama ini, acap kali dobel klaim. Misalnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas, pasien mendapat klaim dari BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja. Kasus seperti ini dinilai pemborosan.

Jika administrasi sudah rapi, harapannya negara bisa berhemat. Menurut PMK yg diteken Oktober tahun lalu itu Diperkirakan menghemat Rp 300 miliar pertahun. ”Sekarang belum berjalan. Koordinasi kan perlu,” kata Iqbal.

Dalam PMK 141/2018 juga diatur bagaimana antar lembaga bisa melakukan koorinasi dan tukar data. Pertukaran data kepesertaan diantaranya untuk sinkronisasi nomor identitas peserta dan pemutakhiran data kepesertaan. Hal ini pernah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja pada awal tahun ini.

Pada tahun lalu, BPJS Kesehatan memberikan klaim sebesar Rp94 triliun. Menurut data BPJS Kesehatan, setidaknya setiap bulan BPJS Kesehatan harus memberikan klaim Rp8 triliun. Sedangkan dana iuran berkisar Rp6-7 triliun tiap bulan. Jika melihat data tersebut, setidaknya setiap bulan ada hutang Rp1 triliun. (lyn/zul/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Sejak tiga tahun lalu pemerintah melemparkan wacana akan melakukan barter hasil perkebunan dengan pesawat sukhoi dari Rusia.


Inflasi Dipengarui Harga Cabai dan Bawang

Inflasi Dipengarui Harga Cabai dan Bawang

Seperti tahun-tahun sebelumnya, inflasi Lebaran kali ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan biasa.


Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

Kondisi keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mengalami defisit Rp9,1 triliun di tahun 2018 lalu.


Akhirnya BPJS Kesehatan Diaudit

Akhirnya BPJS Kesehatan Diaudit

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya mengeluarkan hasil audit final BPJS Kesehatan.


Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China berubah ke perang teknologi.


Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS

Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS

Tahun ini merupakan tahun ke lima BPJS Kesehatan berdiri. Namun dapat dipastikan lembaga tersebut mengalami defisit.


Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Kementerian Perdagangan mencatat terjadi defisit neraca ekspor dan impor April 2019 menunjukkan defisit cukup tinggi sebesar USD 2,5 miliar.


Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyediakan lebih dari 100 layanan gerak Uang Elektronik (UE) di sejumlah rest area


Kapasitas Kursi Kereta Lebaran Ditambah

Kapasitas Kursi Kereta Lebaran Ditambah

Menyambut masa angkut mudik lebaran 2019, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan total 78 kereta api dengan kapasitas 957.282 penumpang.


Vo;ume Impor BBM Picu Defisit Migas

Vo;ume Impor BBM Picu Defisit Migas

Defisit neraca perdagangan pada kuartal I 2019, utamanya disebabkan defisit migas sebesar 2,76 miliar dolar AS.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!