Ekonomi
Share this on:

Lebih Responsif Genjot Pasar Ekspor

  • Lebih Responsif Genjot Pasar Ekspor
  • Lebih Responsif Genjot Pasar Ekspor

JAKARTA - Indonesia harus lebih responsif menyikapi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Sebab, bukannya mereda, hubungan dagang antara kedua negara justru kian panas.

Apalagi setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif 10 persen terhadap impor Tiongkok senilai USD 200 miliar atau Rp 3.000 triliun. Bahkan, Trump menegaskan siap melancarkan kenaikan tarif fase ketiga senilai USD 267 miliar jika Tiongkok mengambil tindakan balasan terhadap produk AS.

’’Kami sudah sangat jelas mengenai jenis perubahan yang harus dilakukan dan telah memberikan semua peluang kepada Tiongkok untuk memperlakukan kami lebih adil. Tapi, sejauh ini Tiongkok tidak bersedia mengubah praktiknya,’’ ujar Trump dikutip dari Reuters.

Bea masuk 10–25 persen yang ditetapkan AS pada produk Tiongkok berlaku mulai 24 September mendatang. Produk yang dikenai tarif meliputi barang keperluan sehari-hari seperti koper, tas jinjing, kertas toilet, hingga wol. Produk makanan juga tak luput dikenai bea masuk seperti daging beku, beragam jenis ikan, kedelai, buah-buahan, serta beras.

Tiongkok belum melontarkan pernyataan resmi dan rencana detail menanggapi langkah terbaru AS. Dilansir dari Reuters, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menuturkan bahwa langkah-langkah AS telah membawa ’’ketidakpastian baru’’ untuk pembicaraan antara kedua negara. Memanasnya hubungan dagang kedua negara membuat kekhawatiran dampak terhadap negara berkembang belum hilang. Termasuk Indonesia.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo menjelaskan, setelah saling menaikkan tarif untuk produk impor, AS dan Tiongkok bakal mencari pasar baru untuk ekspor produknya.

’’Perang dagang ini meningkatkan persaingan pasar karena produk yang dihasilkan Tiongkok dan AS akan mencari pasar ke negara lain. Indonesia, salah satunya,’’ jelasnya di kantor Kemendag kemarin (18/9).

Iman menambahkan, Indonesia bakal tetap melakukan pendekatan positif kepada kedua negara. Indonesia akan mengelola impor secara lebih baik karena ada trade diversion dari Tiongkok dan AS. Selain itu, pemerintah bakal mengajak pengusaha membantu mengedukasi sekaligus meningkatkan kecintaan produk dalam negeri.

Di sisi lain, perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok juga disebut bisa membawa dampak positif bagi Indonesia. Sebab, Indonesia bisa memanfaatkan perang dagang tersebut untuk menggenjot ekspor produk ke dua negara tersebut.

Sekretaris Jenderal Kemendag Karyanto Suprih menyebutkan, komoditas Indonesia yang ekspornya berpotensi terus digenjot ke AS dan Tiongkok, antara lain, produk perikanan, minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, serta buah-buahan.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono menegaskan bahwa para pengusaha akan berupaya menangkap peluang ekspor.

Pihaknya juga sudah menyiapkan strategi pengembangan ekspor yang sebenarnya terangkum dalam road map pengembangan ekspor Indonesia 2016–2030. Beberapa poinnya adalah penambahan jumlah eksporter, diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta peningkatan harga ekspor.

’’Perang dagang mengakibatkan Amerika dan Tiongkok mengalami kekurangan pasokan terhadap produk tertentu. Kondisi ini memungkinkan Indonesia mengirimkan komoditas tersebut sebagai pengganti dengan harga lebih tinggi,’’ tuturnya.

Ekonom Indef Eko Listiyanto mengungkapkan, pemerintah harus responsif terhadap kinerja ekspor. Sebab, meski secara tahunan nilai ekspor Agustus 2018 tumbuh 4,15 persen, secara bulanan kinerja ekspor menurun 2,9 persen menjadi USD 15,82 miliar. Menurut Eko, ekspor dapat turun lebih dalam jika pemerintah tidak responsif terhadap sikap AS dalam memproteksi perekonomiannya dari serbuan barang impor.

’’Sebab, selain Tiongkok, kita masih memiliki hubungan ekspor impor dengan AS dan Jepang,’’ terangnya. (agf/rin/c14/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Sepakat Kurs di Level Rp14.500 per USD
Sepakat Kurs di Level Rp14.500 per USD

Berita Berikutnya

Perbankan Kerek Dana Murah
Perbankan Kerek Dana Murah

Berita Sejenis

Penghentian Ekspor CPO Rugikan Indonesia

Penghentian Ekspor CPO Rugikan Indonesia

Penghentian ekspor kelapa sawit mentah atau crued palm oil (CPO) berdampak besar bagi Indonesia.


Indonesia Ekspor Bus ke Bangladesh Rp11,41 Miliar

Indonesia Ekspor Bus ke Bangladesh Rp11,41 Miliar

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), memfasilitasi ekspor bus otomotif milik CV Laksana ke Bangladesh dengan nilai transaksi USD808 ribu, atau


Ekspor CPO Bakal Semakin Anjlok

Ekspor CPO Bakal Semakin Anjlok

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan kebijakan baru berupa penyederhaanan proses ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk tur


Ekspor Batik Naik USD 52,4 Juta

Ekspor Batik Naik USD 52,4 Juta

Industri tenun dan batik terus mendapat tempat di hati warga dunia.


Revitalisasi 1.037 Pasar Tradisional Dianggarkan Rp1,1 Triliun

Revitalisasi 1.037 Pasar Tradisional Dianggarkan Rp1,1 Triliun

Untuk mendongkrak ekonomi di kelas menengah ke bawah, pemerintah bakal konsisten merevitalisasi pasar tradisional.


Livina Ramaikan Pasar LMPV

Livina Ramaikan Pasar LMPV

Setelah beberapa tahun terakhir tertinggal dalam kompetisi bisnis otomotif, awal 2019 Nissan Indonesia langsung tancap gas.


Percepat Deregulasi Prosedur Ekspor

Percepat Deregulasi Prosedur Ekspor

Pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit. Tahun ini upaya menderegulasi prosedur ekspor kembali dilanjutkan.


Tarif Ojol Naik Bikin Ekonomi Terkontraksi

Tarif Ojol Naik Bikin Ekonomi Terkontraksi

Kenaikan tarif ojek online (ojol) bakal menimbulkan banyak dampak negatif bagi demand pasar dan perekonomian secara luas.


Harga Jual BBM Nonsubsidi Akan Lebih Wajar

Harga Jual BBM Nonsubsidi Akan Lebih Wajar

Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang perhitungan harga jual eceran untuk BBM nonsubsidi. Aturan tersebut mencakup margin dan biaya produksi.


Pangkas Izin di Pusat hingga Daerah

Pangkas Izin di Pusat hingga Daerah

Pemerintah bakal berusaha lebih keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!