Ekonomi
Share this on:

Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

  • Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot
  • Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

JAKARTA - Lumpuhnya Pulau Jawa dan Jabodetabek akibat pemadaman listrik pada Minggu (4/8), membuat pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Muda Indonesia (HIPMI) mendesak kedua menteri terkait yang mengurusi listrik dan PLN, serta direksi PT PLN dicopot.

"Menteri-menteri terkait harus dicopot. Begitu juga dengan pimpinan dan direksi PLN yang bertanggungjawab langsung," kata Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HPMI Yaser Palito dalam keterangan persnya, kemarin (5/8).

Pasalnya, pemadaman itu menurut Yaser, telah mencoreng wajah pemerintah dan dunia usaha. Dia menduga ada pihak yang sengaja ingin merusak citra pemerintah.

"Tentu ini sangat memalukan. Pemadaman massal dan sangat lama justru terjadi di ibu kota negara dan Pulau Jawa, jantungnya perekonomian negara kita," ujar dia.

Selain mendesak mencopot pihak terkait, HIPMI juga meminta insiden pemadaman massal segera diinvestigasi. Pasalnya dia melihat ada motif-motif tertentu.

"Kami minta pemerintah investigasi. Kenapa sampai insidennya sampai separah ini. Tidak mungkin hanya masalah teknis," ucap dia.

Yaser menuturkan, dunia usaha merasa dirugikan akibat insiden pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Jawa dan Jabodetabek. Kendati belum tahu persis berapa kerugiannya, namun kata dia, yang paling dirugikan adakah pelaku UKM karena tidak sanggup membeli genset sebagai pengganti listrik mati.

"Kalau usaha-usaha besar itu kan ada backup power-nya. Pelaku UKM semata-mata bergantung kepada listrik PLN. Bayangkan saja hari ini bahan baku dan jualan mereka sudah busuk semua dan tidak bisa dijual atau diolah kembali," ungkap dia.

Terjadinya pemadaman listrik, Yaser menilai ada keanehan. Sebab, selama ini PLN selalu mengklaim pasokan listrik untuk Pulau Jawa mengalami oversupply.

"Katanya, cadangan listrik di Pulau Jawa berlebihan. Sehingga proyek 35 ribu MW sampai diundur terus penyelesaiannya. Anehnya di sini," kata dia.

Pemadaman listrik lantaran meningkatnya beban memicu gangguan transmisi di sejumlah tempat adalah alasan yang aneh. Sebab kejadian serupa sudah pernah terjadi.

"Kalau kejadiannya sudah pernah kok tidak dijadikan pelajaran dan bagaimana supaya kejadian tidak terulang. Lucu sekali," ujar dia.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menilai wajar bila ada ketidakpuasan terhadap kinerja PLN sehingga meminta menteri terkait untuk dicopot.

"Wajar bila ada permintaan pejabat yang terkait diminta mengundurkan diri. Karena mereka harus bertanggungjawab atas kejadian yang mencoreng nama baik investasi di Indonesia ini," kata Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (5/8).

Namun Pieter belum mengetahui persis berapa kerugian akibat insiden pemadaman listrik massal itu. Meski begitu, menurut dia, kerugian di sektor formal tidak terlalu besar atau bahkan jauh lebih kecil daripada sektor informal, seperti UMKM dan sebagainya.

"Padamnya listrik terjadi pada hari Minggu. Sektor formal kebanyakan libur dan tidak berproduksi. Kalaupun pabrik-pabrik ada yang berproduksi biasanya di-backup dengan genset sehingga tidak terlalu terpengaruh. Berbeda dengan sektor UMKM informal, umumnya restoran dan warung-warung, tempat hiburan. Mereka justru puncak pembeli ada di hari Minggu sementara kebanyakan dari mereka tidak punya genset. Sehingga mereka benar-benar kehilangan pembeli," jelas Pieter.

Mengenai mati listrik massal rawan diserang musuh, menurut Pieter, tidak perlu berlebihan karena pertahanan keamanan bukan tugasnya PLN.

"Kalau masalah diserang musuh ya nggak sejauh itu. Masalah pertahanan tidak bergantung kepada PLN. Mabes TNI atau pusat-pusat pertahanan kita tidak bergantung kepada PLN. Kita perlu mencerdaskan bangsa. Pemikiran seperti itu seperti balik ke masa kampanye," ucap dia.

"Peristiwa seperti ini juga bisa dan pernah terjadi di negara lain. Tapi yang bertanggungjawab memang harus mempertangungjawabkan kondisi yang merugikan ini," sambung dia menjelaskan.

Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengeluarkan aturan terkait kompensasi atau ganti rugi listrik padam. Kementerian ESDM akan merevisi PM ESDM Nomor 27 Tahun 2017.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, dalam aturan itu salah satu poinnya ialah menghilangkan ketentuan lapor ke PT PLN (Persero) untuk meminta kompensasi.

"Penyusunan peraturan yang kita yakini bisa mendorong PLN berkinerja baik, termasuk di dalamnya pengaturan kompensasi kepada saudara kita terdampak kita maksimumkan. Minggu ini diharapkan permen itu sudah bisa ditandatangani pak menteri," katanya di Jakarta, kemarin (5/8).

"Misal contoh gini kalau kemarin itu kompensasi diatur contoh kecil saja kompensasi adalah hak pelanggan kalau pemadaman sekian jam dalam satu bulan misalkan. Tapi itu dengan syarat, jika pelanggan menelpon melalui call center. Itu kan nggak adil, kita coret. Pokoknya setiap ada wilayah yang terdampak dan sekian jam memenuhi untuk mendapat kompensasi ya bayar, tanpa dia harus atau tidak menelpon call center," sambung dia menjelaskan. (fin/ima)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Sejak bos Gojek masuk sebagai Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin periode 2019-2024


Kemenperin Bantu Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM Pangan

Kemenperin Bantu Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM Pangan

Mengingat umat muslim sebagai mayoritas konsumen di Indonesia, Kementerian Perindustrian mendorong para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki sertifikat


Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Keluhkan Sertifikasi Halal

Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Keluhkan Sertifikasi Halal

Regulasi wajib sertifikasi halal bagi produk-produk yang dipasarkan di Tanah Air sudah berlaku sejak 16 Oktober 2019.


Ratusan Ekonom Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

Ratusan Ekonom Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

Sebanyak ratusan ekonom mendesak presiden untuk menerbutkan Perppu KPK.


Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

Mengangkat tema “Design dan Packaging Untuk Usaha Manisan” PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggelar pelatihan


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Tahun 2019, merupakan tahun terberat bagi para pelaku usaha di Tanah Air.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!