Ekonomi
Share this on:

Maksimalkan Produk Unggulan untuk Pemerataan Ekonomi

  • Maksimalkan Produk Unggulan untuk Pemerataan Ekonomi
  • Maksimalkan Produk Unggulan untuk Pemerataan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah berharap perhutanan sosial dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan lahan kawasan hutan negara itu bisa lebih produktif. Fokus pada produk unggulan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Ini semua untuk pemerataan ekonomi seluruh pelosok negeri,” tutur Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Djuanda Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/11).

Presiden Jokowi berharap setelah penyerahan SK lahan itu dimanfaatkan untuk lebih produktif. SK itu diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit seluas 2.943 hektare (ha) untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK).

Selain itu, juga diberikan dalam bentuk skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sejumlah 23 Unit, seluas 5.674 ha untuk 3.207 KK. ”Jadi, jumlah keseluruhan 37 Unit SK seluas 8.617 ha untuk 5.459 KK,” imbuh Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan program Perhutanan Sosial dirancang untuk memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat. Itu sebagai bagian integral kebijakan reforma agraria nasional.

”Program itu bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi, terutama ketersediaan lahan bagi masyarakat kecil,” tukas Darmin.

Program Perhutanan Sosial diyakini sebagai salah satu instrumen penting meningkatkan kesejahteraan petani. Mengurangi angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Melalui program itu, masyarakat tidak hanya diberikan akses kelola selama 35 tahun dapat diperpanjang dan diwariskan.

”Juga mendapatkan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan pendampingan dikelola secara klaster,” ulas Darmin.

Dengan sistem klaster itu, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu supaya skala ekonomi dapat meningkat. Satu klaster bisa terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan dan jumlah petani.

”Kami akan mendorong transformasi ekonomi desa ke komersial. Mengkorporasikan kerja sama kelompok skala ekonomi, pemilihan tanah budidaya, dan paska panen menjadi lebih baik,” harapnya.

Selanjutnya, untuk menjamin kelangsungan pendapatan petani atau penggarap dari waktu-ke-waktu, pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan secara ideal. Dengan begitu, dalam waktu bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti pohon kopi, sengon, dan pinus.

Tanaman musiman, seperti nanas dan jagung. Sedang untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah merancang komposisi bagi-hasil secara adil. Keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial lebih dinikmati petani.

Sementara itu, realisasi program Perhutanan Sosial hingga November 2018 mencapai 2,13 juta ha atau 16,8 persen dari total target 12,7 juta ha. Untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan pada areal hutan sosial di Jawa Barat, pemerintah memberikan bantuan berupa Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk 10 kelompok dengan biaya masing-masing Rp100 juta.

KBR itu di antaranya akan membuka kesempatan kerja dan memberi peluang usaha tani terutama buah-buahan atau hortikultura. (dai/jpg)

Berita Sebelumnya

E-Commerce Catat Transaksi Fantastis
E-Commerce Catat Transaksi Fantastis

Berita Berikutnya

Mobil Tua Terbantu Part Palsu
Mobil Tua Terbantu Part Palsu

Berita Sejenis

Pakaian Impor China Mulai Gerus Produk Dalam Negeri

Pakaian Impor China Mulai Gerus Produk Dalam Negeri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat memasuki bulan suci Ramadan penjualan produk makanan minuman dan produk tekstil mengalami peningkatan.


THR Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 5,2%

THR Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 5,2%

Kucuran dana gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 5,2%.


Kementan Klaim Tekan Inflasi lewat Program Unggulan

Kementan Klaim Tekan Inflasi lewat Program Unggulan

Kementeran Pertanian (Kementan) mengklaim melalui berbagai program dan terobosan yang dikeluarkan selama empat tahun ini mampu menekan inflasi.


11 Proyek Migas Berproduksi Tahun Ini

11 Proyek Migas Berproduksi Tahun Ini

Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.


Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Fokus Kembangkan SDM

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Fokus Kembangkan SDM

Beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi masih di kisaran angka 5 persen.


Senin Depan, Pemerintah Tentukan Turun Tidaknya Tarif Pesawat

Senin Depan, Pemerintah Tentukan Turun Tidaknya Tarif Pesawat

Polemik mahalnya tarif pesawat tidak berujung. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun terus berupaya mencari cara untuk menyelesaikannya.


Baznas Target Kumpulkan Zakat Rp3,5 Triliun

Baznas Target Kumpulkan Zakat Rp3,5 Triliun

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadikan Bulan Ramadan sebagai momentum untuk penghimpunan zakat sebanyak-banyaknya.


KPPU Curigai Ada Persaingan Tak Sehat di Impor Bawang Putih

KPPU Curigai Ada Persaingan Tak Sehat di Impor Bawang Putih

Rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Perum Bulog terindikasi adanya persaingan daga


Aplikator Terapkan Tarif Baru, Driver Gojek Batal Mogok

Aplikator Terapkan Tarif Baru, Driver Gojek Batal Mogok

Aplikator Gojek berjanji akan melakukan uji coba tarif untuk Go-Ride di lima kota sesuai dengan pedoman tarif Kemenhub No. 348/2019.


Empat Bulan Pertama, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Cuma 5,07 Persen

Empat Bulan Pertama, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Cuma 5,07 Persen

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2019 mencapai 5,07%. Angka ini naik tipis dibanding kuartal I 2018 sebesar 5,06%.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!