Ekonomi
Share this on:

Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

  • Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak
  • Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir di hadapan ribuan penggiat startup Indonesia mengatakan pemerintah tidak perlu mengenakan pajak kepada para startup. "Saya minta agar tidak dibebani pajak dulu. Mudah-mudahan startup bisa menikmati pajak yang dibebaskan pemerintah," kata Nasir dalam acara Indonesia Startup Summit (ISS) 2019 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (10/4) kemarin.

Menurut Nasir, startup memiliki kesamaan dengan bisnis lainnya yang dekat dengan pajak. Karena startup mampu menghasilkan omzet yang tidak sedikit. Nasir mencontohkan, dalam tiga tahun ini, startup besutan ISS sudah ada yang beromzet Rp1 miliar hingga Rp7 miliar. Nah sejalan dengan pertumbuhan yang sedemikian pesat, maka nantinya startup bisa dikenakan pajak.

Lanjut dia, bonus demografi Indonesia yang diprediksi Badan Pusat Statistik (BPS) akan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Ini akan makin mendorong peluang lahirnya startup terbaik dalam beberapa tahun ke depan.

Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Hanif Muhammad tidak sependapat dengan Menristekdikti Nasir bahwa startup tak perlu dikenai pajak. Sebab ada startup yang menghasilkan omzet cukup besar, dan ini harus dikenai pajak.

"Aturan tetap perlu ada, namun harus ada pertimbangan karena penerapan pajak pada startup kecil bisa mematikan mereka," kata Hanif kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (10/4).

Menyoal pencabutan penerapan pajak pada startup beberapa waktu lalu, Hanif mendukungnya. Karena tidak relevan dengan kondisi para pelaku startup saat ini. "Saya sendiri mendukung pencabutan aturan pajak setengah persen pada pelaku startup, karena sebenarnya itu enggak relevan. Pembatalan penerapan pajak tersebut sangat bagus, karena bisa merangsang startup untuk lebih berkembang," ujar Hanif.

Ya artinya aturan-aturan perlu ada namun harus berimbang itu yang masih harus objektif, kata Hanif lagi.

Dikutip dari laporan Startup Ranking, Indonesia masuk dalam daftar lima besar negara di dunia dengan jumlah startup terbanyak. Totalnya mencapai 1.705 startup, menempatkan Indonesia di urutan keempat di bawah Amerika Serikat (28.794 startup), India (4.713 startup), dan Inggris (2.971).

Sebagai perbandingan, jumlah startup yang dimiliki negara lainnya di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura yaitu 508 startup, Filipina 193 startup, Malaysia 144 startup, Thailand 81 startup, dan Vietnam 73 startup. (ibl/din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Telkomsel Dukung Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital

Telkomsel Dukung Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital

Sebagai digital telco company, Telkomsel berkomitmen untuk terus bergerak maju mengakselerasikan pembangunan bangsa melalui inovasi dan solusi


Perang Dagang, Indonesia Potensi Kena Resesi Ekonomi

Perang Dagang, Indonesia Potensi Kena Resesi Ekonomi

Perang dagang yang semakin memanas antara Amerika Serikat (AS)-Cina dan Jepang-Korea, ditambah kasus Brexit yang tak segera selesai


Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Musim kemarau sudah mulai berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai akan berangsur-angsur stabil.


Startup Unicorn RI Bakal Dikuasai Investor Asing

Startup Unicorn RI Bakal Dikuasai Investor Asing

Satu persatu perusahaan rintisan teknologi (startup) unicorn Indonesia dimiliki asing.


Masyarakat Kena Dampak Tumpahan Minyak Karawang

Masyarakat Kena Dampak Tumpahan Minyak Karawang

Insiden tumpahan minyak PT Pertamina (Persero) yang terjadi di Karawang hampir dua pekan ini dinilai berdampak pada kehidupan ekonomi nelayan


BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

Sejak lima tahun lalu sampai saat ini penyakit BPJS Kesehatan tak kunjung disembuhkan.


Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah.


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Setelah persoalan harga ayam telah selesai, kini muncul masalah baru yakni harga garam yang anjlok di tingkat petani.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!