Ekonomi
Share this on:

Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik

  • Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik
  • Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik

JAKARTA - Rencana pemerintah ingin mengembangkan moda transportasi baru, yakni perpaduan antara spesifikasi Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LRT) bernama O-Bahn menuai kritik dari berbagai pihak.

Sebab, mengembangkan moda transportasi baru itu tidak mudah karena menggunakan dana yang tidak sedikit, sosialisasi di setiap daerah, dan belum tentu pemerintah daerah (pemda) mau menerapkan O-Bahn.

"Wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengoperasikan O-Bahn sebagai transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di beberapa kota di Indonesia dengan konsep smart city lebih baik diabaikan saja. Keterbatasan keuangan negara dan kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangannya," kata Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, kemarin (24/6).

Menurut Djoko, banyak kendala ketidaksiapan untuk mengembangkan O-Bahn di Indonesia. Apalagi regulasi belum ada di Indonesia. Jika ini dipaksakan, akan menimbulkan masalah.

"Akan jadi masalah baru jika belum dilengkapi dengan regulasi. Jadi untuk lima tahun ke depan, cukup menjadi wacana saja," ujar Djoko.

Djoko menyarankan, sebaiknya pemerintah melaksanakan program yang sudah ada untuk pengembangan transportasi umum bus di daerah, yakni konsep Pembelian Layanan atau buy the service.

"Lebih konsep buy the service dijalankan ketimbang harus susah-susah membangun teknologi O-Bahn, dan tidak murah pula," ucap dia.

Program bus dengan sistem buy the service rencananya akan diberikan pada 6 perkotaan, yakni Medan, Palembang, Solo (Subosukowonosraten), Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar (Sarbagita), dan lokasi anggaran sudah disiapkan.

Menurut dia, program tersebut tidak akan ada gejolak dari pengusaha angkutan umum jika saat ini dilakukan sosialisasi.

"Program ini tidak akan banyak menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha angkutan umum jika sedini mungkin dilakukan sosialisasi," tutur dia.

Lanjut dia, program ini murah, karena setiap koridor menghabiskan biaya operasional sekitar Rp15 miliar hingga Rp25 miliar per tahun. Hal itu tergantung jenis armada yang dioperasikan.

"Jika mau dioperasikan awal tahun 2020, mulai sekaranglah persiapan dilakukan," kata dia.

Terpisah, Analis Kebijakan Transportasi sekaligus sebagai Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mendukung pengembangan O-Bahn yang yang akan dilakukan pemerintah.

"(Konsep O-Bahn) itu ada di Jerman. Jadi saya pikir bagus itu aturan yang cepat, dan bisa menjadi lebih murah," ujar dia, kemarin (24/6).

Namun Tigor meminta segera untuk dibuatkan regulasi pengembangan transportasi O-Bahn di Indonesia.

"Kalau memang belum dibuat regulasi ya segera dibuat, supaya punya dasar hukum biar bisa beroperasi di Indonesia," ucap dia.

Terpenting, kata dia, saat ini masyarakat menginginkan angkutan umum yang saling terintegrasi sehingga lebih efisien, murah dan cepat.

"Karena sekarang ini sistem transportasi umum kita belum baik, baru fisik saja seperti halte busway. Jadi semua angkutan umum harus terintegrasi dengan baik, supaya bisa diakses oleh masyarakat," ucap dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menhub Budi Karya untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar Indonesia, antara lain Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Yogyakarta dan beberapa kota yang lain.

Mantan Gubernur DKI itu juga meminta kemenhub dan pemda agar menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan transportasi.

"Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," ujar Jokowi. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan
Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Berita Sejenis

Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto, Ekonomi RI Menggeliat

Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto, Ekonomi RI Menggeliat

Pertemuan Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo alias Widodo saat menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta


Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar

Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar

Kementerian Perhubungan akan melakukan uji coba skema transportasi massal baru berbasis bus pada 2020 mendatang di enam kota.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Rest Area Mudik Lebaran Belum Memadai

Rest Area Mudik Lebaran Belum Memadai

Jumlah transportasi yang akan mudik tahun ini melewati Tol Trans Jawa diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun lalu.


Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Setelah terus mendapatkan desakan dan kritik terhadap harga tiket yang relatif mahal, akhirnya pemerintah melunak.


Tanpa Kerja Pertumbuhan Ekonomi Bisa 5 Persen

Tanpa Kerja Pertumbuhan Ekonomi Bisa 5 Persen

Pidato Prabowo Subianto di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (7/4) lalu, soal kritik pertumbuhan ekonomi 5% mendapat dukungan ekonom senior.


Naik MRT Dapat Potongan 50 Persen

Naik MRT Dapat Potongan 50 Persen

Angkutan massal Moda Raya Terpadu (MRT) selama April 2019 untuk tarif komersial akan diberi potongan 50 persen.


Sandiaga Uno Kritik Kemudahan TKA Masuk ke Indonesia

Sandiaga Uno Kritik Kemudahan TKA Masuk ke Indonesia

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyoroti kemudahan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.


Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diinisiasi oleh DPR RI mendapat kritik dari anggotanya.


Sinergi BUMN Wujudkan TOD Tangerang

Sinergi BUMN Wujudkan TOD Tangerang

Sinergi badan usaha milik negara (BUMN) membangun hunian terintegrasi transportasi (TOD) di Stasiun Rawa Buntu, Jurangmangu, dan Cisauk, Tangerang, Banten.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!