Ekonomi
Share this on:

Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI

  • Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI
  • Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI

Foto:gimni.org

JAKARTA - Negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Dewan Negara Produsen Sawit (CPOPC) di Brussels, Belgia pada Selasa (9/4) silam, tidak membuah hasil. Strategi lainnya, pemerintah akan membentuk satuan tugas (task force).

Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mempersiapkan gugatan bila Uni Eropa benar-benar menerapkan kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II pada 12 mendatang. "Disepakati nanti kita akan ada tim ini, karena birokrat susah. Jadi harus ada kepanitian khusus," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagngan, Oke Nurwan di Jakarta, Kamis (18/4) lalu.

Satgas ini, kata Oke, beranggotakan orang-orang yang berasal dari lintas kementerian, pihak swasta, hingga firma hukum. Bakal ada lima firma hukum yang akan ditunjuk sebagai bagian dari satuan tugas tersebut. "Kita melakukan konsultasi hukum dengan beberapa calon law firm kita yang akan kita hire. Kita suda ada lima kita menetapkan siapa," ujar Oke.

Sementara peneliti di Institue for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pemerintah harus tegas atas diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit mentah Indonesia. "Iya setuju memang pemerintah Indonesia harus tegas dengan Uni Eropa," ujar Heri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (19/4) kemarin.

Selain melalui Satgas, menurut Heri, pemerintah juga harus mempersiapkan argumen yang kuat untuk membantah soal larangan kampanye sawit di Uni Eropa. "Kita harus punya argumen yang kuat untuk membantah argumen Uni Eropa tersebut yang melarang sawit. Dan, kampanye positif yang disertai kajian akadeik tentang kebaikan Crude Palm Oil (CPO) harus terus digencarkan," ucap Heri.

Sebelumnya, Menteri koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah bakal menggugat Uni Eropa jika tetap memberlakukan kebijakan RED II pada 12 Mei mendatang. Isi rancangan tersebut adalah Komisi Eropa memutuskan untuk mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Jika rancangan tersebut disetujui parlemen, maka Komisi Eropa akan memiliki dasar hukum untuk menjegal masuknya CPO ke Benua Biru tersebut. Konsumsi minyak kelapa sawit (CPO) untuk biofuel atau Bahan Bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga tahun 2023. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk biofuel akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030.

Hal tersebut otomatis akan memberi dampak negatif bagi kegiatan perdagangan CPO dari negara-negara produsen ke Uni Eropa, termasuk Indonesia. Dilansir dari data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Uni Eropa merupakan tujuan ekspor CPO terbesar kedua. Tahun lalu, Indonesia mengekspor sekitar 4,78 juta ton CPO dan turunannya ke Benua Biru tersebut.

Dari total ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa tersebut, sebanyak 61 persen digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN). Sedangkan sisanya untuk campuran bahan pangan. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Untuk mendongkrak neraca perdagangan migas, pemerintah berencana akan menghentikan impor minyak mentah.


Pemerintah targetkan Swasembada Bawang Putih 2021

Pemerintah targetkan Swasembada Bawang Putih 2021

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan swasembada bawang putih akan terjadi pada tahun 2021.


Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya.


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.


Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Akumulasi utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp4.528 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp4.180 triliun.


Pariwisata Lebih Laku Ketimbang Minyak Sawit

Pariwisata Lebih Laku Ketimbang Minyak Sawit

Menteri Pariwisata Arief Yahya memproyeksikan devisa pariwisata Indonesia mencapai USD 18 miliar atau jauh melampaui minyak sawit (CPO).


China Balas Serangan Pajak Amerika

China Balas Serangan Pajak Amerika

Pemerintah China menyatakan telah mengenakan tarif pajak impor senilai $60 miliar dari Amerika Serikat.


Pemerintah Bakal Tambah Impor 125 Ribu Ton Bawang Putih

Pemerintah Bakal Tambah Impor 125 Ribu Ton Bawang Putih

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan segera mengeluarkan SPI bawang putih lagi kepada 11 importir swasta.


Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Setelah terus mendapatkan desakan dan kritik terhadap harga tiket yang relatif mahal, akhirnya pemerintah melunak.


Pemerintah Garansi saat Mudik BBM di Jalur Tol Aman

Pemerintah Garansi saat Mudik BBM di Jalur Tol Aman

Pemerintah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) sepanjang Tol Trans Jawa aman saat musim mudik Lebaran 2019.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!