Ekonomi
Share this on:

Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI

  • Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI
  • Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI

Foto:gimni.org

JAKARTA - Negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Dewan Negara Produsen Sawit (CPOPC) di Brussels, Belgia pada Selasa (9/4) silam, tidak membuah hasil. Strategi lainnya, pemerintah akan membentuk satuan tugas (task force).

Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mempersiapkan gugatan bila Uni Eropa benar-benar menerapkan kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II pada 12 mendatang. "Disepakati nanti kita akan ada tim ini, karena birokrat susah. Jadi harus ada kepanitian khusus," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagngan, Oke Nurwan di Jakarta, Kamis (18/4) lalu.

Satgas ini, kata Oke, beranggotakan orang-orang yang berasal dari lintas kementerian, pihak swasta, hingga firma hukum. Bakal ada lima firma hukum yang akan ditunjuk sebagai bagian dari satuan tugas tersebut. "Kita melakukan konsultasi hukum dengan beberapa calon law firm kita yang akan kita hire. Kita suda ada lima kita menetapkan siapa," ujar Oke.

Sementara peneliti di Institue for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pemerintah harus tegas atas diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit mentah Indonesia. "Iya setuju memang pemerintah Indonesia harus tegas dengan Uni Eropa," ujar Heri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (19/4) kemarin.

Selain melalui Satgas, menurut Heri, pemerintah juga harus mempersiapkan argumen yang kuat untuk membantah soal larangan kampanye sawit di Uni Eropa. "Kita harus punya argumen yang kuat untuk membantah argumen Uni Eropa tersebut yang melarang sawit. Dan, kampanye positif yang disertai kajian akadeik tentang kebaikan Crude Palm Oil (CPO) harus terus digencarkan," ucap Heri.

Sebelumnya, Menteri koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah bakal menggugat Uni Eropa jika tetap memberlakukan kebijakan RED II pada 12 Mei mendatang. Isi rancangan tersebut adalah Komisi Eropa memutuskan untuk mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Jika rancangan tersebut disetujui parlemen, maka Komisi Eropa akan memiliki dasar hukum untuk menjegal masuknya CPO ke Benua Biru tersebut. Konsumsi minyak kelapa sawit (CPO) untuk biofuel atau Bahan Bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga tahun 2023. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk biofuel akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030.

Hal tersebut otomatis akan memberi dampak negatif bagi kegiatan perdagangan CPO dari negara-negara produsen ke Uni Eropa, termasuk Indonesia. Dilansir dari data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Uni Eropa merupakan tujuan ekspor CPO terbesar kedua. Tahun lalu, Indonesia mengekspor sekitar 4,78 juta ton CPO dan turunannya ke Benua Biru tersebut.

Dari total ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa tersebut, sebanyak 61 persen digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN). Sedangkan sisanya untuk campuran bahan pangan. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

Pemerintah dan kalangan dunia usaha Uni Emirat Arab (UEA) telah menyepakati komitmen investasi kepada pemerintah Indonesia.


Umrah Online Didesak Dibatalkan

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung anggota DPR.


Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T

Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T

Posisi utang pemerintah pusat hingga Juni 2019 tercatat sebesar Rp4.570,17 triliun.


Pemerintah Siapkan 4 Jurus Tingkatkan Mutu Ekonomi

Pemerintah Siapkan 4 Jurus Tingkatkan Mutu Ekonomi

Untuk meningkatkan mutu ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan empat jurus jitu yakni daya saing, produktivitas, inovasi dan riset.


Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan sejumlah upaya untuk menstabilkan harga cabai yang melonjak tinggi


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Keputusan pemerintah menurunkan tiket pesawat sebesar 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), ternyata masih saja ada maskapai yang bandel


Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Pemerintah akan memberlakukan blokir IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada 17 Agustus 2019.


Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha untuk membuka pasar di Cina.


Cadangan Devisa Bertambah USD123,8 Miliar

Cadangan Devisa Bertambah USD123,8 Miliar

Penarikan utang luar negeri pemerintah berdampak positif terhadap cadangan devisa Indonesia.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Digital Interaktif. GRATIS

Edisi 1 Januari 1970

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!