Ekonomi
Share this on:

Nelayan Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

  • Nelayan Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
  • Nelayan Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat selama empat tahun ini produk Indonesia perikanan Indonesia yang tadinya hanya diterima di 111 negara sekarang sudah naik menjadi diterima di 147 negara.

Itu adalah bukti bahwa perikanan Indonesia sudah jauh lebih baik dan bisa diterima di lebih banyak negara, kata Susi saat menyampaikan laporan pada acara silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (30/1) sore.

Susi menjelaskan, pemerintah kini tengah mendorong para pelaku usaha perikanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah telah berkomitmen penuh menutup investasi asing untuk usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kapal asing tidak bisa lagi mencuri seenaknya di wilayah Republik Indonesia.

"Ya, tapi di sisi lain, dari evaluasi dua tahun terakhir 2017 dan 2018, masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang dilakukan. Padahal pemerintah telah melakukan kebijakan yang sangat baik, ini jelas sangat disayangkan," tambahnya.

Susi menyebutkan, pada tahun 2015, pemerintah melakukan pemutihan atas mark down tanpa ada tuntutan pidana dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan banyak insentif untuk pelaku usaha perikanan tangkap di bawah 10 GT sudah tidak perlu lagi izin-izin.

"Tidak izin berlayar, tidak juga SLO dan lain sebagainya. Untuk 30 GT ke atas yang kami lakukan saat sekarang adalah untuk menata menuju legal reported regulatedfishing, jelas Susi.

Terkait pertanyaan Presiden mengenai pengaruh disingkirkannya 7.000 13.000 kapal asing pencuri ikan di tanah air terhadap produksi ikan, Susi mengemukakan, setelah dilakukan review kepada 3.558 kapal, sebanyak 1.203 pemilik izin harus melakukan perbaikan data pelaporan.

"Setelah diperbaiki data pelaporan kegiatan perikanan LKPP tahun 2017-2018, ada kenaikan sebesar 600.183 ton. Jadi selama ini memang masih under reported," ungkapnya.

Karena itu, Susi mengimbau para pengusaha ikan tangkap untuk memberikan data yang benar, yang jujur supaya nanti hasilnya kelihatan bahwa kerja keras pemerintah ada bukan tidak ada. "Kami hanya perlu data yang benar saja, yang jujur supaya kita bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada sekarang ini," jelas Susi.

Dari sektor perikanan tangkap terlihat adanya kenaikan daripada ekspor hasil perikanan di tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Yang sebelumnya 1.078,11 ribu ton menjadi 1.132,01 ribu ton dengan nilai USD 4.894,81 juta. Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 36,9 miliar menjadi USD 4,04 miliar di tahun 2018. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sharp Indonesia Tambah Lini Produksi Mesin Cuci Satu Tabung

Sharp Indonesia Tambah Lini Produksi Mesin Cuci Satu Tabung

Sukses menyita perhatian konsumen tanah air dengan jajaran produk elektronik yang diproduksi dalam negeri dengan menguasai lebih dari 25 persen.


Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan sejumlah upaya untuk menstabilkan harga cabai yang melonjak tinggi


Cadangan Devisa Bertambah USD123,8 Miliar

Cadangan Devisa Bertambah USD123,8 Miliar

Penarikan utang luar negeri pemerintah berdampak positif terhadap cadangan devisa Indonesia.


Kelapa Sawit RI Melimpah, Impor Minyak Goreng Malah Melonjak

Kelapa Sawit RI Melimpah, Impor Minyak Goreng Malah Melonjak

Sungguh miris terhadap negeri Indonesia di mana produksi kelapa sawit melimpah bahkan menguasai dunia.


Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Bank Indonesia (BI) meyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk swasta dan BUMN tumbuh sebesar 1999,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.834,2 triliun.


Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional bakal mendapatkan atensi dari pemerintah. Revitalisasi pasar jadi prioritas pada APBN 2019.


Kembangkan Kawasan Industri Halal

Kembangkan Kawasan Industri Halal

Pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri terus diakselerasi.


Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Sejumlah negara akan kena dampak. Termasuk Indonesia terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri


Program Satu Juta Rumah Harus Tuntas Tahun Ini

Program Satu Juta Rumah Harus Tuntas Tahun Ini

Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengejar target Program Satu Juta Rumah terpenuhi untuk tahun 2019.


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!