Ekonomi
Share this on:

Nelayan Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

  • Nelayan Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
  • Nelayan Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat selama empat tahun ini produk Indonesia perikanan Indonesia yang tadinya hanya diterima di 111 negara sekarang sudah naik menjadi diterima di 147 negara.

Itu adalah bukti bahwa perikanan Indonesia sudah jauh lebih baik dan bisa diterima di lebih banyak negara, kata Susi saat menyampaikan laporan pada acara silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (30/1) sore.

Susi menjelaskan, pemerintah kini tengah mendorong para pelaku usaha perikanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah telah berkomitmen penuh menutup investasi asing untuk usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kapal asing tidak bisa lagi mencuri seenaknya di wilayah Republik Indonesia.

"Ya, tapi di sisi lain, dari evaluasi dua tahun terakhir 2017 dan 2018, masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang dilakukan. Padahal pemerintah telah melakukan kebijakan yang sangat baik, ini jelas sangat disayangkan," tambahnya.

Susi menyebutkan, pada tahun 2015, pemerintah melakukan pemutihan atas mark down tanpa ada tuntutan pidana dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan banyak insentif untuk pelaku usaha perikanan tangkap di bawah 10 GT sudah tidak perlu lagi izin-izin.

"Tidak izin berlayar, tidak juga SLO dan lain sebagainya. Untuk 30 GT ke atas yang kami lakukan saat sekarang adalah untuk menata menuju legal reported regulatedfishing, jelas Susi.

Terkait pertanyaan Presiden mengenai pengaruh disingkirkannya 7.000 13.000 kapal asing pencuri ikan di tanah air terhadap produksi ikan, Susi mengemukakan, setelah dilakukan review kepada 3.558 kapal, sebanyak 1.203 pemilik izin harus melakukan perbaikan data pelaporan.

"Setelah diperbaiki data pelaporan kegiatan perikanan LKPP tahun 2017-2018, ada kenaikan sebesar 600.183 ton. Jadi selama ini memang masih under reported," ungkapnya.

Karena itu, Susi mengimbau para pengusaha ikan tangkap untuk memberikan data yang benar, yang jujur supaya nanti hasilnya kelihatan bahwa kerja keras pemerintah ada bukan tidak ada. "Kami hanya perlu data yang benar saja, yang jujur supaya kita bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada sekarang ini," jelas Susi.

Dari sektor perikanan tangkap terlihat adanya kenaikan daripada ekspor hasil perikanan di tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Yang sebelumnya 1.078,11 ribu ton menjadi 1.132,01 ribu ton dengan nilai USD 4.894,81 juta. Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 36,9 miliar menjadi USD 4,04 miliar di tahun 2018. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini! Jadi Berapa?

Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini! Jadi Berapa?

Saat ini harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada Rabu (6/11) tercatat Rp750 ribu per gram


Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Sejak bos Gojek masuk sebagai Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin periode 2019-2024


Menperin Dorong Transformasi Industri Manufaktur

Menperin Dorong Transformasi Industri Manufaktur

Kementerian Perindustrian tengah menempuh sejumlah langkah strategis untuk merevitalisasi industri manufaktur di dalam negeri.


Pangkas Regulasi Jadi PR Jokowi

Pangkas Regulasi Jadi PR Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin periode 2019-2024 harus membenahi pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk.


CEO Gojek Jadi Menteri, Ojol Ancam Demo

CEO Gojek Jadi Menteri, Ojol Ancam Demo

Founder sekaligus CEO Gojek Nadiem Makariem menerima ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri di kabinet Kerja Jilid II.


PNM Gelar Pelatihan Program Literasi Asuransi Sejuta Polis Untuk Negeri

PNM Gelar Pelatihan Program Literasi Asuransi Sejuta Polis Untuk Negeri

Dalam rangka memperingati Hari Asuransi Nasional, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM bersinergi dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI)


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


RI Jadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Impossible

RI Jadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Impossible

Wakil Presiden terpilih sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin menyatakan MUI memiliki lima strategi untuk mewujudkan Indonesia



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!