Ekonomi
Share this on:

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

  • NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung
  • NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

JAKARTA - Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri. NTM sendiri merupakan instrumen di luar pengenaan tarif yang tujuannya untuk menjaga kinerja industri dengan mengendalikan impor, misalnya melalui kebijakan SNI.

Ketua Umum The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim mengatakan, implementasi SNI selama ini belum efektif. Sebab kebijakan SPPT-SNI justru menyebabkan membanjirnya importasi baja.

"Kita dibanding negara lain dalam menerapkan kebijakan seperti bea masuk anti dumping relatif paling kecil, di banding luar negeri, ditambah lagi kita punya SNI," kata Silmy yang juga Dirut PT Krakatau Steel, di Jakarta, kemarin (10/10).

Lajut Silmy, seharusnya SNI bisa melindungi industri dalam negeri, bukan sebaliknya mematikan produsen lokal.

"SNI seharusnya bukan malah digunakan untuk membuka diri, melainkan untuk melindungi industri dan juga menjaga perlindungan konsumennya," sambung Silmy.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan menilai penerapan NTM bisa menjadi instrumen meredam deras barang impor sehingga persaingan dalam negeri tetap sehat.

"Di tengah semakin kecilnya tarif bea masuk akibat kesepakatan FTA, maka NTM akan menjadi andalan sebagai instrumen yang dinilai efektif dalam memproteksi industri dalam negeri," ujar Johnny.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, impor baja lapis yang masuk ke Indonesia sebesar 1,54 juta ton, mengalami peningkatan 12 persen dari 1,37 juta ton pada tahun 2017. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Banjir Impor, Industri Tekstil dan Produk Domestik Tidak Berdaya

Banjir Impor, Industri Tekstil dan Produk Domestik Tidak Berdaya

Banjirnya impor tekstil yang melanda Tanah Air telah membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) domestik tidak berdaya.


Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mulai Bergairah

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mulai Bergairah

India dan Malaysia bersitegang dagang. Dimana India mengurangi impor minyak kelapa sawit dari Malaysia.


Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal adanya desa tak berpenduduk alias fiktif


Gandeng Rubberman, Dunlop Tanam Investasi Senilai Rp1 Triliun

Gandeng Rubberman, Dunlop Tanam Investasi Senilai Rp1 Triliun

Dunlop Aircraft Tyres berencana akan investasi retreading dan produksi band pesawat terbang di Indonesia.


Tahun Depan, Menristek Optimistis Mampu Tambah Dua Unicorn Baru

Tahun Depan, Menristek Optimistis Mampu Tambah Dua Unicorn Baru

Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro optimistis


Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Sejak bos Gojek masuk sebagai Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin periode 2019-2024


BPS Catat Pertumbuhan Produksi Manufaktur Capai 4,35 Persen

BPS Catat Pertumbuhan Produksi Manufaktur Capai 4,35 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan produksi manufaktur besar dan sedang (IBS) per kuartal III/2019 mencapai 4,35 persen year on year (yoy).


Pemerintah Akselerasi Pembangunan Smelter Freeport

Pemerintah Akselerasi Pembangunan Smelter Freeport

Pemerintah terus melakukan sinkronisasi peraturan antara kementerian dan lembaga agar mampu mendorong daya saing


Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Beroperasi Akhir Tahun

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Beroperasi Akhir Tahun

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Japek akan mulai dioperasikan pada akhir tahun 2019.


Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Kementerian Keuangan telah resmi mengeluarkan Peraturan Menkeu Nomor 152/PMK.010/2019



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!