Ekonomi
Share this on:

OJK Hentikan 168 Pinjaman Online Ilegal

  • OJK Hentikan 168 Pinjaman Online Ilegal
  • OJK Hentikan 168 Pinjaman Online Ilegal

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 168 perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Ratusan pinjol dihentikan setelah Satgas Investasi melakukan penelusuran pada website dan aplikasi pada Google Playstore terbukti ilegal alias tidak terdaftar di OJK.

"Kegiatan 168 entitas tersebut telah melanggara ketentuan OJK Nomor 77/pojk.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan masyarakat," kata Tongam dalam keterangan resminya, Kamis (14/3).

Total, kata Tongam, hingga Maret ini sebanyak 803 entitas yang dibubarkan, yaitu 404 pada periode 2018 dan 399 entitas pada Januari hingga Maret 2019.

Tongam mengingatkan kepada masyarakat untuk mengecek fintech di situs OJK sebelum menggunakan fasilitasmelaluifintech.

"Para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian anggota masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar," ucap Tongam.

"Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," imbuh Tongam, kembali mengingatkan pada masyarakat.

Sementara peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengimbau kepada masyarakat sebelum menggunakan faslitas fintech pinjaman online terlebih dahulu mengecek di website OJK.

"Masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas perusahaan fintech peer to peer landing perlu mengetahui daftar tersebut (website OJK), apabila tidak ada dalam daftar resmi OJK berarti meragukan," kata Heri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (14/3).

Kepada OJK, Heri, meminta untuk tegas melakukan tindahakan terhadap kegiatan fintech yang meresahkan masyarakat. Hal ini agar tidak ada lagi korban fintech.

"Perlu tindakan tegas bagi kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK," pungkas Heri. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen
Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen

Berita Berikutnya

Ekspor Batik Naik USD 52,4 Juta
Ekspor Batik Naik USD 52,4 Juta

Berita Sejenis

Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

Solusi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meringankan biaya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi taksi online


Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019 kemarin.


Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) kepada Kemenkominfo.


Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China berubah ke perang teknologi.


Kebutuhan Konsumtif Kerek Pinjaman Online Saat Ramadan

Kebutuhan Konsumtif Kerek Pinjaman Online Saat Ramadan

Selama Ramadan dan menjelang Lebaran 2019, diperkirakan permintaan pinjaman melalui fintech Peer-to-Perr (P2P) lending akan terus meningkat.


Perang Diskon Ojek Online Bisa Picu Monopoli

Perang Diskon Ojek Online Bisa Picu Monopoli

Meski Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan besaran tarif ojek online namun di lapangan masih ditemukan aplikator masih melakukan perang harga dan


Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal

Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal

Penerapan tarif baru ojek online (ojol) yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya.


Aplikator Permainkan Tarif, Driver Ojol Mogok Narik

Aplikator Permainkan Tarif, Driver Ojol Mogok Narik

Pengemudi atau driver ojek online (ojol) akan mogok, Senin (6/5) hari ini, karena aplikator dianggap telah mempermainkan tarif.


Diprotes, Menhub Budi Siap Evaluasi Tarif Ojek Online

Diprotes, Menhub Budi Siap Evaluasi Tarif Ojek Online

Diprotes pengguna ojek online, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji akan melakukan evaluasi tarif ojek daring.


Tarif Baru Ojek Online Diberlakukan di Lima Kota

Tarif Baru Ojek Online Diberlakukan di Lima Kota

Mulai, Rabu (1/5) hari in, tarif resmi ojek online (ojol) akan diberlakukan di lima kota.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!