Ekonomi
Share this on:

OJK Hentikan 168 Pinjaman Online Ilegal

  • OJK Hentikan 168 Pinjaman Online Ilegal
  • OJK Hentikan 168 Pinjaman Online Ilegal

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 168 perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Ratusan pinjol dihentikan setelah Satgas Investasi melakukan penelusuran pada website dan aplikasi pada Google Playstore terbukti ilegal alias tidak terdaftar di OJK.

"Kegiatan 168 entitas tersebut telah melanggara ketentuan OJK Nomor 77/pojk.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan masyarakat," kata Tongam dalam keterangan resminya, Kamis (14/3).

Total, kata Tongam, hingga Maret ini sebanyak 803 entitas yang dibubarkan, yaitu 404 pada periode 2018 dan 399 entitas pada Januari hingga Maret 2019.

Tongam mengingatkan kepada masyarakat untuk mengecek fintech di situs OJK sebelum menggunakan fasilitasmelaluifintech.

"Para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian anggota masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar," ucap Tongam.

"Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," imbuh Tongam, kembali mengingatkan pada masyarakat.

Sementara peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengimbau kepada masyarakat sebelum menggunakan faslitas fintech pinjaman online terlebih dahulu mengecek di website OJK.

"Masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas perusahaan fintech peer to peer landing perlu mengetahui daftar tersebut (website OJK), apabila tidak ada dalam daftar resmi OJK berarti meragukan," kata Heri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (14/3).

Kepada OJK, Heri, meminta untuk tegas melakukan tindahakan terhadap kegiatan fintech yang meresahkan masyarakat. Hal ini agar tidak ada lagi korban fintech.

"Perlu tindakan tegas bagi kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK," pungkas Heri. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen
Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen

Berita Berikutnya

Ekspor Batik Naik USD 52,4 Juta
Ekspor Batik Naik USD 52,4 Juta

Berita Sejenis

Pemerintah Sinkronisasi 1,4 Miliar IMEI

Pemerintah Sinkronisasi 1,4 Miliar IMEI

Agar regulasi pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) berjalan dengan optimal tahun depan


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


SMS, Ciri Fintech Ilegal

SMS, Ciri Fintech Ilegal

Financial Technology (fintech) seolah tidak pernah mati. Ditutup satu, tumbuh tiga.


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Fintech Rentan Pencucian Uang

Fintech Rentan Pencucian Uang

Otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan perusahaan financial technology alias fintech berpotensi pencucian uang.


Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Pemberlakuan tarif baru ojek online (ojol) akan berlaku penuh di seluruh Indonesia mulai 2 September 2019 dini hari.


Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kehadiran transportasi online meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.


Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Kebijakan ponsel black market atau ilegal akan diteken pada 17 Agustus 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!