Ekonomi
Share this on:

Pajak E-Commerce Masih Moderat

  • Pajak E-Commerce Masih Moderat
  • Pajak E-Commerce Masih Moderat

JAKARTA - Keluarnya PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Peraturan tersebut lebih berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, serta menekankan registrasi sebagai wajib pajak (WP) bagi para pedagang. Tidak ada jenis pajak baru. Artinya, kewajiban terkait dengan PPh final UMKM, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tetap berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menyatakan, secara substansi aturan itu sudah cukup moderat. Menurut dia, salah satu kunci keberhasilan aturan tersebut terletak pada pemilik platform. Sebab, mereka yang akan memastikan pedagang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebelum mendaftar ke sebuah platform. ’’Karena itu, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus,’’ katanya kemarin (13/1).

Namun, kewajiban pemilik platform menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dianggap kurang sesuai. Sebab, pemilik platform bakal berstatus PKP meski termasuk pengusaha kecil.

’’Dapat dipahami kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan capturing potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. Jadi, perlu sosialisasi dan jalan tengah, termasuk konsekuensi penalti yang akan ditanggung pemilik platform bila lalai melaksanakan kewajiban,’’ tutur pria yang akrab disapa Pras tersebut.

Kemudian, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang sudah tepat meski bakal menimbulkan biaya administrasi yang lebih tinggi. Karena itu, Pras menyarankan agar pemerintah memberi kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pemilik platform dalam menyediakan laporan tersebut.

’’Sosialisasi dan edukasi harus dioptimalkan sejak sekarang sampai April agar diperoleh pemahaman yang baik, tidak menimbulkan gejolak, dan tidak kontradiktif akibat distorsi informasi. Sekaligus penyiapan perangkat administrasi untuk registrasi dan pelaporan,’’ jelas Pras.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea) Ignatius Untung berharap pengaturan pajak yang diterapkan pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan bagi industri e-commerce, bukan sebaliknya. ’’Asosiasi ingin aturan pemerintah bisa mendukung pertumbuhan industri,’’ ujar Untung singkat.

Dia belum dapat menyampaikan sikap asosiasi sepenuhnya sebelum konferensi pers bersama yang diadakan hari ini (14/1).

Vice President of Public Policy & Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni menjelaskan, pihaknya sedang mempelajari aturan yang bakal diberlakukan mulai 1 April tersebut. ’’Kami masih mempelajari dampak peraturan tersebut dan terus melakukan yang terbaik untuk perekonomian Indonesia,’’ tuturnya kemarin.

Ekonom UGM Tony Prasetiantono setuju penerapan pajak terhadap pelaku usaha e-commerce. ’’Pertama karena e-commerce berkembang sangat cepat. Ini potensi yang sangat besar untuk taxation,’’ ungkap Tony kemarin.

Menurut Tony, pemerintah tidak fair jika pelaku e-commerce luput dari taxation, sedangkan pelaku bisnis konvensional dipajaki. ’’Tantangannya memang tidak mudah karena banyak sekali pelakunya. Tapi, kita bisa memulainya dari yang besar-besar, lalu disisir pelan-pelan,’’ tandasnya. (rin/agf/c14/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Incar Kerja Sama Migas di Timteng
Incar Kerja Sama Migas di Timteng

Berita Sejenis

Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik

Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik

Holding BUMN masih menjadi perdebatan dan pertentangan dari berbagai pihak terutama dari parlemen.


Penurunan PPh Korporasi Bisa Bikin Anjlok Penerimaan Pajak

Penurunan PPh Korporasi Bisa Bikin Anjlok Penerimaan Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menurunkan pajak korporasi alias Pajak Penghasilan (PPh) Badan.


Perlindungan untuk Konsumen Masih Buruk

Perlindungan untuk Konsumen Masih Buruk

Menjelang Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang jatuh pada 20 April nanti, ada beberapa catatan untuk pemerintah.


Inflasi Tetap Landai

Inflasi Tetap Landai

Inflasi tahun ini diperkirakan masih terkendali. Setelah tahun lalu inflasi cukup rendah di angka 3,13 persen secara year-on-year (YoY).


Elektronika Minta Industri Pendukung

Elektronika Minta Industri Pendukung

Industri elektronik masih optimistis Indonesia merupakan market potensial.


Percepat Deregulasi Prosedur Ekspor

Percepat Deregulasi Prosedur Ekspor

Pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit. Tahun ini upaya menderegulasi prosedur ekspor kembali dilanjutkan.


Harga Tiket Pesawat Masih Mahal

Harga Tiket Pesawat Masih Mahal

Kamis lalu (14/2) Garuda Group mengumumkan penurunan harga tiket hingga 20 persen.


Imlek Dorong Traffic E-Commerce

Imlek Dorong Traffic E-Commerce

Perayaan Imlek tahun ini meningkatkan traffic e-commerce.


Rupiah Masih Perkasa

Rupiah Masih Perkasa

Berdasar data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kemarin (6/2) kurs rupiah berada di level Rp13.947 per USD.


Aturan Bagasi Gratis Masih Digodok

Aturan Bagasi Gratis Masih Digodok

Tarif pesawat masih menjadi perbincangan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana akan membuat peraturan menteri mengenai tarif bagasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!