Ekonomi
Share this on:

Pajak E-Commerce Masih Moderat

  • Pajak E-Commerce Masih Moderat
  • Pajak E-Commerce Masih Moderat

JAKARTA - Keluarnya PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Peraturan tersebut lebih berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, serta menekankan registrasi sebagai wajib pajak (WP) bagi para pedagang. Tidak ada jenis pajak baru. Artinya, kewajiban terkait dengan PPh final UMKM, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tetap berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menyatakan, secara substansi aturan itu sudah cukup moderat. Menurut dia, salah satu kunci keberhasilan aturan tersebut terletak pada pemilik platform. Sebab, mereka yang akan memastikan pedagang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebelum mendaftar ke sebuah platform. ’’Karena itu, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus,’’ katanya kemarin (13/1).

Namun, kewajiban pemilik platform menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dianggap kurang sesuai. Sebab, pemilik platform bakal berstatus PKP meski termasuk pengusaha kecil.

’’Dapat dipahami kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan capturing potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. Jadi, perlu sosialisasi dan jalan tengah, termasuk konsekuensi penalti yang akan ditanggung pemilik platform bila lalai melaksanakan kewajiban,’’ tutur pria yang akrab disapa Pras tersebut.

Kemudian, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang sudah tepat meski bakal menimbulkan biaya administrasi yang lebih tinggi. Karena itu, Pras menyarankan agar pemerintah memberi kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pemilik platform dalam menyediakan laporan tersebut.

’’Sosialisasi dan edukasi harus dioptimalkan sejak sekarang sampai April agar diperoleh pemahaman yang baik, tidak menimbulkan gejolak, dan tidak kontradiktif akibat distorsi informasi. Sekaligus penyiapan perangkat administrasi untuk registrasi dan pelaporan,’’ jelas Pras.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea) Ignatius Untung berharap pengaturan pajak yang diterapkan pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan bagi industri e-commerce, bukan sebaliknya. ’’Asosiasi ingin aturan pemerintah bisa mendukung pertumbuhan industri,’’ ujar Untung singkat.

Dia belum dapat menyampaikan sikap asosiasi sepenuhnya sebelum konferensi pers bersama yang diadakan hari ini (14/1).

Vice President of Public Policy & Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni menjelaskan, pihaknya sedang mempelajari aturan yang bakal diberlakukan mulai 1 April tersebut. ’’Kami masih mempelajari dampak peraturan tersebut dan terus melakukan yang terbaik untuk perekonomian Indonesia,’’ tuturnya kemarin.

Ekonom UGM Tony Prasetiantono setuju penerapan pajak terhadap pelaku usaha e-commerce. ’’Pertama karena e-commerce berkembang sangat cepat. Ini potensi yang sangat besar untuk taxation,’’ ungkap Tony kemarin.

Menurut Tony, pemerintah tidak fair jika pelaku e-commerce luput dari taxation, sedangkan pelaku bisnis konvensional dipajaki. ’’Tantangannya memang tidak mudah karena banyak sekali pelakunya. Tapi, kita bisa memulainya dari yang besar-besar, lalu disisir pelan-pelan,’’ tandasnya. (rin/agf/c14/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Incar Kerja Sama Migas di Timteng
Incar Kerja Sama Migas di Timteng

Berita Sejenis

RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

Pajak perusahaan-perusahaan over the top (OTT) seperti Google, Netflix, dan lain-lain bakal digarap serius.


Mahal, Maskapai Asing Tak Jamin Tiket Murah

Mahal, Maskapai Asing Tak Jamin Tiket Murah

Mahalnya tiket penerbangan masih menjadi isu krusial.


Harga Bahan Pangan Masih Mahal

Harga Bahan Pangan Masih Mahal


Pasar Roda Dua Kian Besar

Pasar Roda Dua Kian Besar

Ketika penjualan roda empat melambat, segmen roda dua masih menikmati hasil positif pada kuartal I 2019.


Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Pernyataan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang menyebutkan ketahanan pangan masih kurang baik karena 94 persen dikuasai kartel, mulai mementik reaksi.


Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2019, ekspor produk manufaktur mencapai USD9,42 miliar.


China Balas Serangan Pajak Amerika

China Balas Serangan Pajak Amerika

Pemerintah China menyatakan telah mengenakan tarif pajak impor senilai $60 miliar dari Amerika Serikat.


Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Masih mahalnya harga tiket pesawat domestik menyebabkan merosotnya pendapatan daerah.


Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pengembangan kendaraan listrik masih terganjal fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur.


Perang Diskon Ojek Online Bisa Picu Monopoli

Perang Diskon Ojek Online Bisa Picu Monopoli

Meski Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan besaran tarif ojek online namun di lapangan masih ditemukan aplikator masih melakukan perang harga dan



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!