Ekonomi
Share this on:

Pajak E-Commerce Masih Moderat

  • Pajak E-Commerce Masih Moderat
  • Pajak E-Commerce Masih Moderat

JAKARTA - Keluarnya PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Peraturan tersebut lebih berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, serta menekankan registrasi sebagai wajib pajak (WP) bagi para pedagang. Tidak ada jenis pajak baru. Artinya, kewajiban terkait dengan PPh final UMKM, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tetap berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menyatakan, secara substansi aturan itu sudah cukup moderat. Menurut dia, salah satu kunci keberhasilan aturan tersebut terletak pada pemilik platform. Sebab, mereka yang akan memastikan pedagang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebelum mendaftar ke sebuah platform. ’’Karena itu, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus,’’ katanya kemarin (13/1).

Namun, kewajiban pemilik platform menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dianggap kurang sesuai. Sebab, pemilik platform bakal berstatus PKP meski termasuk pengusaha kecil.

’’Dapat dipahami kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan capturing potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. Jadi, perlu sosialisasi dan jalan tengah, termasuk konsekuensi penalti yang akan ditanggung pemilik platform bila lalai melaksanakan kewajiban,’’ tutur pria yang akrab disapa Pras tersebut.

Kemudian, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang sudah tepat meski bakal menimbulkan biaya administrasi yang lebih tinggi. Karena itu, Pras menyarankan agar pemerintah memberi kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pemilik platform dalam menyediakan laporan tersebut.

’’Sosialisasi dan edukasi harus dioptimalkan sejak sekarang sampai April agar diperoleh pemahaman yang baik, tidak menimbulkan gejolak, dan tidak kontradiktif akibat distorsi informasi. Sekaligus penyiapan perangkat administrasi untuk registrasi dan pelaporan,’’ jelas Pras.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea) Ignatius Untung berharap pengaturan pajak yang diterapkan pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan bagi industri e-commerce, bukan sebaliknya. ’’Asosiasi ingin aturan pemerintah bisa mendukung pertumbuhan industri,’’ ujar Untung singkat.

Dia belum dapat menyampaikan sikap asosiasi sepenuhnya sebelum konferensi pers bersama yang diadakan hari ini (14/1).

Vice President of Public Policy & Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni menjelaskan, pihaknya sedang mempelajari aturan yang bakal diberlakukan mulai 1 April tersebut. ’’Kami masih mempelajari dampak peraturan tersebut dan terus melakukan yang terbaik untuk perekonomian Indonesia,’’ tuturnya kemarin.

Ekonom UGM Tony Prasetiantono setuju penerapan pajak terhadap pelaku usaha e-commerce. ’’Pertama karena e-commerce berkembang sangat cepat. Ini potensi yang sangat besar untuk taxation,’’ ungkap Tony kemarin.

Menurut Tony, pemerintah tidak fair jika pelaku e-commerce luput dari taxation, sedangkan pelaku bisnis konvensional dipajaki. ’’Tantangannya memang tidak mudah karena banyak sekali pelakunya. Tapi, kita bisa memulainya dari yang besar-besar, lalu disisir pelan-pelan,’’ tandasnya. (rin/agf/c14/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Incar Kerja Sama Migas di Timteng
Incar Kerja Sama Migas di Timteng

Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga September masih belum menunjukkan perbaikan.


Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Repatriasi amnesti pajak tahap pertama selesai pada September 2019 selesai.


Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyiapkan lima jurus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!