Ekonomi
Share this on:

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

  • Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit
  • Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

JAKARTA - Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS untuk produk turunan CPO (Crude Palm Oil) dinilai hanya menguntungkan pengusaha sawit kelas kakap saja.

Kebijakan tersebut juga menuai protes petani sawit karena berdampak secara sistemik pada kehidupan keluarga petani sawit yang jumlahnya hampir 5 juta petani. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah tepat dilakukan jika memang tujuannya untuk replanting (penanaman ulang).

"Namun saat ini dana pungutan (pajak) diduga hanya digunakan untuk penguatan program biodiesel di mana manfaatnya dinikmati oleh pengusaha sawit kelas kakap saja," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/6).

Kendati demikian, menurut Huda, pungutan dana harus tetap dilakukan. Tetapi penggunaan dana harus diawasi dengan ketat sehingga petani juga ikut merasakan dari pungutan pajak tersebut.

"Lebih baik dana terus diadakan namun penggunaannya yang harus diawasi. Petani harus ikut merasakan dana tersebut," ujar Huda.

Pengamat Pertanian Dwi Andreas menilai pungutan ekspor CPO ada dua sisi yang dirasakan yakni menambah pemasukan negara dan merugikan pengusaha sawit.

"Kenapa merugikan pengusaha sawit? Karena melalui pungutan itu sawit kita di pasaran internasional menjadi kurang bersaing. Sebab apapun pungutan itu akan dibebankan harga jual kepada mereka (pengusaha sawit)," kata Dwi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/6).

Dwi mengungkapkan, terkait paradigma kebijakan minyak telah dibahas dalam studi di World Bank sejak lama, yang menyebutkan bahwa perpajakan langsung seperti pada pungutan pajak. Sedangkan perpajakan tidak langsung adalah upaya intervensi harga untuk menekan produk petanian.

"Maka fungsinya apa? Ya untuk mendukung sektor industri dan makro ekonomi. Sebab dengan harga pangan yang murah otomatis dapat membentuk sektor industri," kata Dwi.

"Jadi maksudnya untuk melindungi industri, jasa dan makro ekonomi keseluruhan tetapi berdampak pada ekonomi yang lambat. Hal ini justru tidak sesuai yang kita harapkan," sambung Dwi menjelaskan.

Terkait pungutan ekspor CPO, mendapat penolakan dari petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI). Mereka mendesak pemerintah mencabut kebijakan tersebut.

Ketua Umum APPKSI Andri Gunawan mengatakan, sejak diberlakukan pungutan ekspor CPO harga Tandan Buah Segar (TBS) menjadi anjlok hingga merugikan petani sawit dan membuat kebun sawit petani terbengkalai. Hal ini juga berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga ekonomi petani sawit yang jumlahnya hampir 5 juta petani.

"Harga jual TBS jadi murah karena pungutan CPO, berdampak pada pembelian sawit sehingga membebani petani sawit. Sementara hasil pungutan tidak ke petani sawit, tetapi pemerintah yang mengatur dana pungutannya," ujar Andri di Jakarta, kemarin (23/6).

Lanjut Andri, selama tiga tahun terakhir hasil pungutan ekspor CPO hanya dinikmati oleh industri biodiesel sebagai dana untuk menyubsidi biodiesel campuran CPO.

"Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun petani. Itu pun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jika ikut program replanting dari BPDKS," kata dia.

Selain itu, kata dia, pungutan ekspor CPO juga menjadi penyebab jatuhnya harga CPO dari Indonesia dan akan sulit bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani pungutan ekpor CPO oleh pemerintahnya.

"Karena itu kami meminta kebijakan pemerintah untuk tidak lagi menerapkan pungutan ekspor CPO," tegas dia.

Sebelumnya APPKSI menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta mendesak penghapusan pungutan ekspor CPO pada Kamis (21/6). Namun jika tuntutan mereka tidak didengar, maka pihaknya mengancam akan kembali menggelar aksi demo dan menyurati Presiden Joko Widodo.

Adapun keputusan pengenaan pungutan ekspor CPO berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/2018 tentang Perubahan Atas PMK No. 81/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS pada Kemenkeu, pungutan ekspor CPO baru bisa dikenakan jika harga menyentuh 570 dolar AS per ton. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, dan ditambah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang tak kunjung mereda


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Kenaikan Cukai Rokok, 254 Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar

Kenaikan Cukai Rokok, 254 Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar

Pengusaha rokok mengeluhkan kenaikan cukai rokok yang terlalu tinggi sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) 35 persen.


Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Di tengah diskriminasi atau boikot yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Ekspor Kerajinan Tangan Lesu

Ekspor Kerajinan Tangan Lesu

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Bali, mengeluhkan ekspor produk kerajinan tangan mengalami kelesuan


Dongkrak Ekspor Temukan Kendala

Dongkrak Ekspor Temukan Kendala

Sebagaimana perintah Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) untuk menggeliatkan pasar ekspor di mancanegara, namun tidak semudah yang diharapkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!