Ekonomi
Share this on:

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

  • Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh
  • Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

JAKARTA - Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara untuk produk e-commerce melalui sistem online.

Saat ini pemerintah masih merampungkan kebijakan ini.

Data dari Bank Indonesia (BI), transaksi e-commerce di Indonesia sepanjang tahun 2018 lalu mencapai Rp77,766 triliun. Angka ini meroket 151 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp30,942 triliun.

"Kami meminta dukungan (konsumen e-commerce) untuk menarik biaya impor dan pajak. Seperti contoh, pembelian buku, maka sudah memberikan biaya impor dan pajak. Kami mengatur data itu," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi di Jakarta, kemarin (15/9).

Kebijakan tersebut, dia menerangkan, utamanya untuk tetap menjaga transparansi pajak dari bisnis e-commerce yang saat ini tengah tumbuh pesat.

"Ini adalah pendekatan baru yang kami lakukan untuk meningkatkan transparansi dan tetap menjaga bisnis tetap tumbuh," ucap dia.

Penerapan pajak terhadap transaksi corss border adalah memang bukan hal baru. Hanya saja perubahan dari pengenaan pajak secara konvensional, kini melalui sistem online. Intinya, benar-benar memberikan transparasi kepada masyarakat Indonesia yang berbelanja lewat e-commerce.

"Ini berlaku untuk semua produk yang diperdagangkan melalui e-commerce. Kalau misalnya kita di keseharian kita, harga ini sudah termasuk pajak service misalnya, pajak restoran, kita sudah tahu di bill kita. Kalau kita ke restoran kita sering lihat di bawah itu, termasuk pajak service misalnya 5 persen, sehingga kita sebagai konsumen tahu totalnya segini, juga rinciannya dari pajak juga, ini persis seperti itu nanti," tutur Heru.

Dia menegaskan, sistem ini hanya peralihan dari konvensional kini menjadi lebih rapi dan terintergasi.

"Ini hanya shifting, mengubah bentuk administrasinya tadinya konvensional menjadi lebih modern. Tetapi ini yang penting adalah transparansi. Karena yang penting semua orang tahu, bahwa harga transaksinya segitu," jelas dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, pengenaan bea masuk demi melindungi industri dalam negeri.

"Pengenaan bea masuk secara online ini memang harus dilakukan untuk meningkatkan law enforcement atas ketentuan yang berlaku. Pengenaan bea masuk ini diharapkan akan mengurangi masuknya barang impor melalui transaksi online, sekaligus juga melindungi industri dalam negeri," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (15/9).

Pieter meminta regulasi ini juga harus memiliki payung hukum. Artinya ketika sudah berjalan nantinya tidak akan menimbulkan masalah ke depan karena tidak kuat landasan dasarnya dalam aturan ini.

"Selama ini kita terbiasa dengan mengeluarkan ketentuan tapi tidak memikirkan bagaimana penegakan hukumnya. Banyak ketentuan yang hanya jadi macan ompong dan tidak bermanfaat," pungkasnya. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Repatriasi amnesti pajak tahap pertama selesai pada September 2019 selesai.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Di tengah diskriminasi atau boikot yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!