Ekonomi
Share this on:

Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

  • Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen
  • Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

JAKARTA - PT Timah Tbk, selaku anggota Holding BUMN Industri Pertambangan memberikan kontribusi positif untuk penerimaan negara. Untuk kontribusi berupa pajak yang dibayarkan perseroan melonjak 120 persen yakni, menjadi Rp409 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp185 miliar.

"Royalti juga naik sebesar 52 persen atau sekitar Rp263 miliar dari tahun sebelumnya Rp173 miliar," jelas Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, perusahaan juga berhasil meningkatkan kinerja. Itu ditandai dengan peningkatan laba bersih sebesar 99 persen dari tahun lalu menjadi Rp502 miliar. "Strategi yang kami susun pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan secara konsisten," jelas Riza.

"PT Timah akan tetap eksis dan akan terus ada di Bangka Belitung, Kepri. Dan tetap membangun Indonesia," tegas Riza. "Kami penghasil timah terbesar ke dua di dunia," imbuhnya.

Lebih lanjut Riza mengatakan, selama 2017 pihaknya telah melakukan pembelanjaan modal (capital expenditure) sekitar Rp779,81 miliar. Anggaran itu di antaranya untuk alokasi pembesaran kapasitas pada mesin dan instalasi. Sarana pendukung produksi, rekondisi dan replacement. Serta pembangunan teknolofi fuming.

"Belanja modal itu berhasil meningkatkan volume produksi bijih timah sebesar 29,26 persen dari 24,121 ton pada akhir 2016 menjadi 31,178 ton pada akhir 2017," jelasnya.

Riza menambahkan, pada 2017 pihaknya telah menandatangani kerja sama eksploitasi timah di Nigeria dengan Topwide Ventures Limited. Juga telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Yunnan Tin Group, untuk implementasi strategi pengembangan dan pemasaran bisnis hilir timah.

Sementara itu, berdasarkan data Internasional Tin Association, pada 2017 konsumsi logam timah dunia meningkat 3,2 persen. Dari data tersebut, penggunaan logam timah tidak hanya untuk elektronik dan tin plate saja.

Namun juga dikembangkan untuk pembuatan batere lithium, penggunaan komponen industri dan otomotif, PVC stabilizer, dan sebagainya. (dai/jpg)

Berita Sebelumnya

Moody's Naikkan Rating Lima BUMN
Moody's Naikkan Rating Lima BUMN

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Permintaan Pulih Lagi Jelang Tutup Tahun

Permintaan Pulih Lagi Jelang Tutup Tahun

Harga-harga bahan pangan di pasar tradisional cenderung turun. Pedagang pasar menyebutkan bahwa memang ada penurunan permintaan sampai 35 persen.


Persiapan Pertemuan IMF-World Bank 2018 Sudah 96 Persen

Persiapan Pertemuan IMF-World Bank 2018 Sudah 96 Persen

Persiapan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 sudah 96 persen.


Suku Bunga Acuan Naik Lagi

Suku Bunga Acuan Naik Lagi

Merespons Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) menjadi 2–2,25 persen, Bank Indonesia (BI) pun ikut mengetatkan kebijakan monet


Pemerintah Pangkas Pajak Bunga

Pemerintah Pangkas Pajak Bunga

Pemerintah berencana memangkas pajak bunga obligasi.


Transaksi di Atas USD 75 Kena Pajak 7,5 Persen

Transaksi di Atas USD 75 Kena Pajak 7,5 Persen

Pemerintah merevisi aturan impor barang kiriman. Batasan pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman diturunkan dari USD 100 menjadi USD 75.


Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Masyarakat diminta tak perlu takut menghadapi pemeriksaan pajak seiring dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaa


Penyerapan PMN Capai 92 Persen

Penyerapan PMN Capai 92 Persen

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) hampir setiap tahun memperoleh kucuran dana penyertaan modal negara (PMN) untuk membantu program kelistrikan.


Tiga Bulan Baru Efektif

Tiga Bulan Baru Efektif

Efek kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor diperkirakan baru terasa pada Desember 2018 atau awal tahun depan.


Mulai Hari Ini Wajib Biodiesel 20 Persen

Mulai Hari Ini Wajib Biodiesel 20 Persen

Pemerintah mulai hari ini (1/9) mewajibkan perluasan campuran bahan bakar nabati (BBN) atau biodiesel 20 persen (B20).


Peningkatan PPh Impor ,Jangan Sampai Ganggu Akses Pasar

Peningkatan PPh Impor ,Jangan Sampai Ganggu Akses Pasar

Untuk mengendalikan impor, pemerintah tengah mengkaji kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor sejumlah produk.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!