Ekonomi
Share this on:

Pangkas Izin di Pusat hingga Daerah

  • Pangkas Izin di Pusat hingga Daerah
  • Pangkas Izin di Pusat hingga Daerah

JAKARTA - Pemerintah bakal berusaha lebih keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi pada 2018 hanya 5,17 persen. Kunci akselerasi ada pada peningkatan investasi dan ekspor, didukung dengan pengurangan impor melalui substitusi barang.

”Kita terus memperbaiki, menyederhanakan perizinan (investasi, Red) di pusat maupun di daerah,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di JIExpo kemarin (7/2).

Penyederhanaan perizinan sebenarnya dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Pada 2016, upaya simplifikasi itu menghasilkan pencabutan 324 regulasi dan revisi 75 regulasi. Namun, ada 19 regulasi yang masih beririsan dengan paket kebijakan ekonomi dari total 20 kementerian/lembaga (K/L). Pada 2017, dengan simplifikasi regulasi, 106 regulasi dicabut, 91 lainnya direvisi, dan 237 regulasi digabung menjadi 30 regulasi dari total 21 K/L.

Namun, penyederhaan peraturan itu belum berpengaruh signifikan pada investasi. Realisasi investasi tahun lalu yang sebesar Rp 721,3 triliun baru mencakup 94,3 persen dari target dan tumbuh hanya 4,1 persen. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 328,6 triliun atau tumbuh 25,3 persen. Berbeda jauh dengan penanaman modal asing (PMA) yang turun 8,8 persen dengan realisasi Rp 392,7 triliun.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, meski naik tipis, pertumbuhan tersebut disertai dengan pengurangan tiga masalah ekonomi yang krusial. Yakni, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. BPS mencatat, tingkat penduduk miskin tinggal 9,66 persen pada 2018.

Lebih rendah daripada empat tahun sebelumnya yang bertengger pada angka 11 persen. ”Menekan angka kemiskinan hingga di bawah dua digit bukanlah pekerjaan mudah karena pemerintah dihadapkan pada struktur kemiskinan kronis,” terang dia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan, untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi. Indonesia saat ini kelimpahan individu-individu usia produktif. Namun, Indonesia yang saat ini masuk lower middle income countries terjebak dalam middle income trap (jebakan kelas menengah). Untuk bisa keluar dari middle income trap, Indonesia harus mengejar pertumbuhan rata-rata 6,8 persen per tahun hingga 2038.

”Ketika bonus demografi itu berakhir pada 2035, 2038, dan seterusnya, akan lebih sulit mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi,” tutur Faisal. Karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen harus segera diupayakan dan dicapai. Tujuannya, Indonesia mampu keluar dari middle income trap. (far/rin/c11/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Baru 18 Bank Penuhi Kuota FLPP

Baru 18 Bank Penuhi Kuota FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) bersama 18 bank pelaksana kembali penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).


Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T

Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T

Posisi utang pemerintah pusat hingga Juni 2019 tercatat sebesar Rp4.570,17 triliun.


Hari Ini, GIIAS Jakarta 2019 Dibuka

Hari Ini, GIIAS Jakarta 2019 Dibuka

Hari ini, Kamis (18/7) hingga 28 Juli mendatang, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) resmi dibuka di Indonesia.


Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah.


Serapan Garam Petani Hampir 90 Persen

Serapan Garam Petani Hampir 90 Persen

Kemperin mencatat, realisasi serapan garam petani oleh industri hingga minggu pertama Juli 2019 mencapi 1.009.000 juta ton.


Tarif Listrik Tidak Naik

Tarif Listrik Tidak Naik

Pemerintah menyatakan tidak melakukan penyesuaian tarif listrik hingga akhir tahun 2019.


Kendaraan Pribadi Akan Dibatasi Usianya Hingga 15 Tahun

Kendaraan Pribadi Akan Dibatasi Usianya Hingga 15 Tahun

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengangkat wacana pembatasan usia kendaraan.


Impor Mei 2019 Turun 5,62 Persen

Impor Mei 2019 Turun 5,62 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis volume impor pada bulan Mei 2019 mengalami penurunan 5,62 persen secara bulanan atau month to month.


Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Kenaikan tarif listrik pada tahun depan setiap tiga bulan sekali akan berdampak besar pada masyarakat miskin hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp530,8 triliun.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!