Ekonomi
Share this on:

Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

  • Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
  • Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak. Seperti dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menegaskan menolak dengan mentah-mentan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena memberatkan masyarakat dan bukan solusi menyelesaikan masalah defisit.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, persoalan defisit BPJS Kesehatan yang terus berulang adalah ketidakmampuan BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, dalam menyelesaikan masalah defisit bukan membebankan rakyat dengan menaikkan iuran.

Namun, usul dia, dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dan menaikkan besaran iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah.

Lanjut dia, pemerintah juga harus memastikan 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD (sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan) untuk anggaran kesehatan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.

"Cash flow anggaran juga harus diperhatikan. Termasuk sistem INA-CBG's dan kapitasi perlu dikaji kembali, sebab di situ banyak potensi kebocoran dan penyelewengan," ujar Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/9).

Sebagai bentuk penolakan, KSPI bersama buruh Indonesia akan melakukan aksi yang diikuti 150 ribu buruh di 10 provinsi, pada 1 Oktober 2019.

Aksi tersebut digelar di Bandung (Jawa Barat), Jakarta, Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Lampung, Batam Kepulauan Riau, Medan Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI yang baru.

KSPI juga menegaskan, menolak terhadap revisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak buruh. Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan ada perbaikan iklim investasi dengan cara merevisi beleid yang dianggap terlalu kaku serta tidak ramah investasi ini.

Menurutnya, alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah revisi adalah untuk menekan kesejahteraan buruh. Misalnya dengan adanya rencana untuk menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, hingga membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini produksi.

Karena itu, kata dia, alasan para pelaku usaha dan pemerintah mendorong revisi UU Ketenagakerjaan dengan alasan untuk mendongkrak investasi adalah hal yang mengada-ngada.

Sementara Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS bukan solusi tunggal untuk dibebankan kepada konsumen. Sebab masih banyak cara lain, seperti relokasi subsidi energi atau menaikkan cukai rokok.

"Sebagian dari subsidi energi yang masih mencapai Rp157 triliun sebagian bisa direlokasi menjadi subsidi BPJS Kesehatan. Atau yang urgent adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan, dan persentase kenaikan cukai rokok itu sebagiannya langsung dialokasikan untuk memasok subsidi ke BPJS Kesehatan," ujar Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), dalam keterangannya baru-baru ini.

Namun, kata dia, jika pemerintah tetap ngotot tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan, maka YLKI mendesak pemerintah dan manajemen untuk melakukan reformasi total terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan.

Ada empat poin yang harus diperbaiki oleh BPJS Kesehatan. Pertama, menghilangkan kelas layanan, iuran BPJS berkeadilan, yang mampu bayar lebih tinggi. Kedua, daftar peserta BPJS Kesehatan kategori PBI harus diverifikasi ulang, dan agar lebih transparan dan akuntabel, nama penerima PBI harus bisa diakses oleh publik.

Lalu, desakan ketiga, manajemen BPJS Kesehatan harus membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri/pekerja bukan penerima upah, yang mencapai 54 persen. Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJS Kesehatan. Di sisi yang lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan semakin tinggi.

Sedangkan keempat, untuk menjadi mitra faskes tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, juga harus dilakukan verifikasi, khususnya terkait ketersediaan dan jumlah dokter yang ada. Dan, terkait usulan besaran kenaikan tarif YLKI memberikan toleransi dengan formulasi besaran, untuk kategori peserta PBI kenaikannya pada kisaran Rp30 ribu-Rp40 ribu. Sedangkan untuk peserta non-PBI, usulan tarif rata-rata Rp60 ribu.

"Dengan demikian, YLKI mendorong pemerintah untuk memrioritaskan skenario yang lain, seperti merelokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok untuk menambal defisit finansial BPJS Kesehatan, dan tidak perlu menaikkan tarif. Kenaikan tarif adalah skenario terakhir. Atau setidaknya pemerintah melakukan kombinasi keduanya," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membuat kinerja keuangan BPJS Kesehatan semakin sehat. Hitungan dia, bila kenaikan iuran yang diusulkannya diberlakukan, maka kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang selama ini defisit bisa berbalik menjadi surplus sebesar Rp17,2 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut defisit Rp32,8 triliun pada tahun ini. Namun defisit bisa ditekan hingga menjadi Rp14 triliun jika iuran peserta PBI naik mulai Agustus 2019.

"Nah surplus itu bisa menutup defisit pada 2019. Pada tahun ini prediksi defisitnya Rp14 triliun. Sudah ditutup pun masih surplus," ucap Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (27/8).

Adapun Menteri Sri Mulyani mengusulkan kenaikan kelas mandiri I sebesar 100 persen, dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan. Untuk kelas mandiri II dari Rp51 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu. Sementara kelas mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Pasokan Listrik Aman di Ibu Kota Baru
Pasokan Listrik Aman di Ibu Kota Baru

Berita Berikutnya

Ekspor Kerajinan Tangan Lesu
Ekspor Kerajinan Tangan Lesu

Berita Sejenis

Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Industri Hasil Tembakau (IHT) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Karenanya, cukai rokok selama ini dapat mengerek pendapatan negar


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Utang BUMN sudah sangat mengerikan. Setiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sedikit.


Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen, tidak pernah reda dari sorotan berbagai pihak.


Kenaikan Cukai Rokok, 254 Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar

Kenaikan Cukai Rokok, 254 Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar

Pengusaha rokok mengeluhkan kenaikan cukai rokok yang terlalu tinggi sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) 35 persen.


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan cukai rokok 23 persen dan harga jual eceran dengan rata-rata 35 persen pada tahun depan, berpotensi menyumbang laju inflasi.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan


Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Untuk mencegah tunggakan peserta, BPJS Kesehatan akan mewajibkan pembayaran iuran dengan skema autodebet.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!