Ekonomi
Share this on:

Pelaku Usaha Intip Peluang Ekspor ke AS

  • Pelaku Usaha Intip Peluang Ekspor ke AS
  • Pelaku Usaha Intip Peluang Ekspor ke AS

**** - Menyikapi perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, pelaku usaha menganggap Indonesia bisa mengambil posisi yang diuntungkan jika bisa memaksimalkan peluang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat membeberkan bahwa dengan semakin ketat masuknya barang AS ke Tiongkok, Indonesia bisa mempelajari produksi komoditas-komoditas tersebut untuk kemudian mencari celah masuk ke pasar Tiongkok. Demikian pula dengan komoditas Tiongkok yang semakin sulit menembus pasar AS.

”Toh tarif yang dikenakan pada kita lebih rendah. Dan juga ini kesempatan kita untuk memberi insentif pengusaha AS maupun Tiongkok yang ada di sini, supaya mereka tetap mau investasi di Indonesia,” ujar Ade, kemarin.

Ade menyebutkan bahwa anggapan AS sedang memberi ancaman dagang kepada Indonesia kurang tepat. Menurut Ade, dua negara yang bersitegang tersebut secara perdagangan dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia, bukan lawan yang seimbang. Apa yang tengah dilakukan AS saat ini adalah mereview produk-produk Indonesia yang masuk ke dalam GSP (Generalized System of Preferences). ”AS sedang mereview GSP dari negara-negara berkembang. Mana yang sudah ada perbaikan, tidak perlu lagi diberikan GSP,” tambah Ade.

Bicara soal GSP, meskipun selama ini AS merupakan pasar terbesar industri tekstil Indonesia, Ade menegaskan bahwa produk tekstil tidak masuk dalam review GSP yang dilakukan AS. ”Tekstil sudah bebas GSP sejak 15 tahun lalu. Jadi adanya review tersebut tidak akan berpengaruh di kita,” urai Ade.

Berdasarkan data API, pada tahun 2017 lalu AS masih menjadi pasar tekstil terbesar Indonesia dengan total sekitar USD 4,6 milyar. Sementara total ekspor dari Tiongkok tercatat sebesar USD 1 milyar. ”Sejauh ini hubungan perdagangan dengan kedua negara (AS dan Tiongkok, red) masih fine. Bahkan seperti yang sudah dibilang, kita ada dalam posisi advantage kalau mampu dan siap,” pungkas Ade.

Sementara itu, senada dengan yang disampaikan Ade, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Sutrisno juga menyebutkan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan peluang dari adanya perang dagang yang dilakukan oleh AS dan Tiongkok. Benny pun mengaku bahwa pihaknya tengah mempelajari peluang yang bisa dimaksimalkan oleh Indonesia. ”Bagi eksportir kita harus mencari komoditi apa yang dari Tiongkok di kenakan tambahan bea masuk ke AS? Kita perbesar produksi dengan mencari pembeli dari AS untuk barang tersebut,” ujar Benny.

Selain itu, Benny menganggap posisi  perdagangan Indonesia dengan kedua negara baik AS maupun Tiongkok cukup diuntungkan dengan adanya sejumlah perjanjian yang disepakati selama ini. ”Kita dengan Tiongkok mempunyai perjanjian Comprehensive Economi Partnership Agreement (CEPA) jadi tidak ada masalah hambatan apapun. Sedangkan dengan AS kita sedang menyelesaikan perjanjian Dagang dan Investasi (Trade Investment),” bebernya.

Di lain pihak, Pengamat Perdagangan Internasional dari Universitas Indonesia Fithra Faisal mengungkapkan bahwa perang dagang dua raksasa ekonomi yakni Amerika Serikat dan Tiongkok dipicu oleh Amerika Serikat yang merasa tak puas oleh defisit dagang yang makin melebar.

”Trump mendapat aspirasi dari pelaku industri Amerika khususnya logam dan baja yang mengeluhkan tak bisa bersaing dengan produk Tiongkok karena harganya terlalu murah,” ujar Fithra.

Menyikapi hal tersebut, Trump berupaya memproteksi pasar dalam negerinya dengan meningkatkan tarif sejumlah produk Tiongkok yang masuk ke AS. Tiongkok yang merasa produknya ”diganggu”, lanjut Fithra, melakukan retaliasi dengan membalas menaikkan bea masuk sejumlah produk AS yang masuk ke Tiongkok. ”Aksi perang dagang yang dilakukan dua negara main driver global growth, dampaknya bisa saja meluas. Negara lain yang menjadi bagian dari rantai produksi bisa saja terimbas,” beber Fithra.

Lantas apakah hal tersebut menjadi ancaman bagi Indonesia? Fithra mengungkapkan bahwa ada potensi namun kecil dan diprediksi tidak dalam waktu dekat. Tidak menjadi ancaman, karena selama ini Indonesia bukan menjadi partner terbesar bagi AS maupun Tiongkok.

”Jika dibilang peluang kita untuk mengisi. Mungkin bisa, tapi tentu Amerika akan mencari subtitusi yang lebih dekat misalnya Amerika Latin,” bebernya.

Sementara di Asia Tenggara sendiri persaingan ekspor untuk mengisi pasar AS maupun Tiongkok sangat ketat. Fithra sendiri menganggap bahwa Indonesia masih tergolong kalah bersaing jika dibandingkan dengan Malaysia maupun Thailand. ”Negara-negara Asia Tenggara tersebut juga sudah mulai mencari peluang,” tambah Fithra.

Yang lebih dikhawatirkan dari dampak perang dagang AS dan Tiongkok adalah mengenai finansial atau nilai tukar Rupiah yang diprediksi berpotensi makin melemah. Sebab, Tiongkok saat ini juga berencana mengevaluasi kepemilikannya atas surat utang AS (treasury bonds) tentu berpotensi menimbulkan kegoncangan di pasar obligasi.

”Kalau surat utang AS dievaluasi dan kemudian ada keguncangan di pasar obligasi, itu akan meningkatkan prospek suku bunga internasional. Biasanya itu juga akan terefleksi pada pelemahan Rupiah,” tambahnya.

Menurut Fithra, untuk strategi jangka menengah pemerintah harus mulai memetakan pasar-pasar ekspor baru, non-tradisional sebagai alternatif kerjasama perdagangan. ”Di Afrika kita punya Nigeria, Angola, Senegal, Afrika Selatan. Juga di Timur Tengah yang sebenarnya non-tradisional dan belum tersentuh selama ini,” bebernya. Selain itu, penguatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) juga perlu dilakukan.

Sedangkan strategi jangka panjang, lanjut Fithra, adalah melalui penguatan sektor industri. ”Penguatan industri dan segala infrastrukturnya harus ada di dalam dimensi jangka panjang. Artinya supaya kita punya fundamental industri yang baik, daya saing ekspor yang baik, dan kerjasama dagang internasional yang kuat,” pungkasnya. (agf/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

Pemerintah dan kalangan dunia usaha Uni Emirat Arab (UEA) telah menyepakati komitmen investasi kepada pemerintah Indonesia.


Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha untuk membuka pasar di Cina.


Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Wacana Indonesia akan mengekspor beras Bulog ke Negara Papua Nugini dan Timor Leste dianggap tidak akan mungkin terjadi.


Efek Perseteruan Dagang, Untungkan RI

Efek Perseteruan Dagang, Untungkan RI

Di tengah perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang memanas, Indonesia justru punya peluang untuk meningkatkan potensi ekspor.


Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Kenaikan tarif listrik pada tahun depan setiap tiga bulan sekali akan berdampak besar pada masyarakat miskin hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS.


Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Sejak awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sudah meminta kepada pejabat daerah agar mempermudah proses izin usaha.


Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Tuntutan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menginginkan pemilihan presiden (pilpres) ulang mendapat penolakan dari para pelaku usaha.


Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Kementerian Perdagangan mencatat terjadi defisit neraca ekspor dan impor April 2019 menunjukkan defisit cukup tinggi sebesar USD 2,5 miliar.


Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyediakan lebih dari 100 layanan gerak Uang Elektronik (UE) di sejumlah rest area



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!