Ekonomi
Share this on:

Pelemahan KPK, APBN Dijarah

  • Pelemahan KPK, APBN Dijarah
  • Pelemahan KPK, APBN Dijarah

JAKARTA - Berbagai pihak menolak Revisi Undang-udang (RUU) KPK. Hal itu dianggap melemahkan kinerja KPK, sehingga menyuburkan praktik korupsi.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri memaparkan dampak negatif pelemahan KPK. Salah satunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diselewengkan.

"Dana APBN diselewengkan mulai dari proses di tingkat perencanaan, legislasi. Di Indonesia in sudah menjarah ke seluruh penjuru korupsi itu," ujar dia di Jakarta, Senin (30/9).

Tak sampai di situ, lanjut dia, akan banyak perusahaan milik negara bakal dijarah atau BUMN. Di perusahaan pelat merah itu nantinya akan diisi oleh petinggi-petinggi yang tidak kompeten karena di tempat itu lahan basah.

Dampak lainnya, iklim investasi tidak bakal menggeliat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bergerak di angka 5 persen. Idealnya, harus di angka 6 persen.

Sementara lanjut Faisal, pemerintah tidak bisa mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Dunia usaha banyak bertumbangan. Ujung-ujungnya, pemerintah mengandalkan utang dana luar negeri.

"Kita akan menghadapi gejolak eksternal. Untuk itu Pak Jokowi harus bikin peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait UU KPK baru," ujar dia.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menilai masyarakat terlalu cepat berpikiran negatif terhadap anggota DPR. Karena apapun yang dilakukan kalangan Senayan salah.

"Kita itu sebenarnya krisis kepercayaan yang ditujukan ke DPR. Padahal DPR niat baik memperkuat KPK. Nah, apapun yang dilakukan DPR sudah apriori. Kan kenyataannya belum tahu, jelas apakah KPK dilemahkan atau tidak," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (30/9).

Mengenai pasal-pasal, menurut Pieter, agar tidak cepat mengambil kesimpulan sendiri.

Dia mencontohkan, soal Dewan Pengawas KPK, bisa saja akan dipimpin oleh orang yang antikorupsi seperti Buya Syafii dan lain-lainnya.

"Jadi kita harus bermain objektif. Jangan mengikuti arus, dan tidak ikut-ikutan emosi," ucap dia.

Sejak dulu sebelum ada KPK, dan sekarang ada KPK. Kata dia, korupsi masih tetap ada. Untuk itu, masyarakat harus mengawal KPK agar menunjukkan kinerja terbaik.

Lantas apakah pelemahan KPK akan berdampak pada ekonomi Indonesia? Pieter memastikan tidak ada pengaruhnya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Saya mengatakan tidak ada secara total. Saya kira nggak ada kok," tukas dia.

Sebelumnya elemen akademisi dari berbagai universitas menyerukan menolak revisi UU KPK.

Tercatat, sebanyak 1.195 dosen dari 27 universitas Indonesia menyatakan sikap menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mereka menilai, RUU KPK menjadi pintu masuk untuk melumpuhkan KPK.(din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Bergejolak, Rupiah Kian Melemah
Bergejolak, Rupiah Kian Melemah

Berita Berikutnya

Investor Ragu Tanam Modal di RI
Investor Ragu Tanam Modal di RI

Berita Sejenis

Moneter dan Ekonomi Menguat, Kredit Baru Diprediksi Meningkat

Moneter dan Ekonomi Menguat, Kredit Baru Diprediksi Meningkat

Pertumbuhan kredit pada kuartal III/2019 mengalami pelemahan. Namun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan di kuartal IV/2019 kredit baru akan meningkat.


Ratusan Ekonom Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

Ratusan Ekonom Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

Sebanyak ratusan ekonom mendesak presiden untuk menerbutkan Perppu KPK.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


Utang Membengkak Bikin Defisit APBN

Utang Membengkak Bikin Defisit APBN

Defisit anggaran yang terjadi pada APBN Indonesia sudah merupakan problem yang universal


Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) siap mengeluarkan Kartu Pra Kerja (KPK).


Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional bakal mendapatkan atensi dari pemerintah. Revitalisasi pasar jadi prioritas pada APBN 2019.


Aksi 22 Mei Picu Pelemahan Rupiah

Aksi 22 Mei Picu Pelemahan Rupiah

Pengamat ekonomi memperkirakan aksi massa 22 Mei memicu nilai tukar rupiah melemah semakin dalam.


Tiga Kartu Sakti Masuk APBN 2020

Tiga Kartu Sakti Masuk APBN 2020

Meski KPU belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk merealisasikan janji politiknya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!