Ekonomi
Share this on:

Pembayaran Insentif Biodiesel Rp 5,6 Triliun

  • Pembayaran Insentif Biodiesel Rp 5,6 Triliun
  • Pembayaran Insentif Biodiesel Rp 5,6 Triliun

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat pembayaran selisih harga biodiesel hingga Oktober 2018 mencapai Rp 5,316 triliun. Pihaknya memproyeksikan penyaluran dana biodiesel hingga akhir tahun hanya Rp 5,671 triliun atau lebih rendah daripada target tahun ini Rp 7 triliun.

Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Kementerian Keuangan Edi Wibowo mengatakan, penurunan harga biodiesel yang diimbangi dengan kenaikan harga solar membuat insentif yang dibayarkan tahun ini lebih rendah dari target. ’’Grafiknya turun mulai September, Oktober, November harga solar naik, harga biodiesel turun sehingga selisihnya tidak ada,’’ ujarnya di Gedung DPR kemarin (5/12). BPDP KS mencatat realisasi pembayaran selisih harga biodiesel pada September mencapai Rp 360,033 miliar.

Angka tersebut menurun pada Oktober menjadi Rp 335,298 miliar, lalu kembali merosot pada November menjadi Rp 268,073 miliar dan pada Desember 2018 diperkirakan anjlok jadi Rp 87,297 miliar. ’’Jadi kita saving dananya,’’ ucapnya. Rerata insentif biodiesel yang dibayarkan BPDP KS tahun ini memang turun menjadi Rp 2.074 per liter. Tahun lalu rata-rata insentif yang dibayarkan Rp 4.075 per liter.

Pada 2019 pihaknya menargetkan penyaluran dana insentif biodiesel di angka Rp 7 triliun. ’’Dengan alokasi dana yang sama besar, semakin banyak jumlah biodiesel yang bisa diberi insentif menjadi sekitar 6 juta kl pada 2019,’’ katanya.

Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur PT Pertamina Gandhi Sriwidodo menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang membuat suplai FAME (fatty acid methyl ester) ke Pertamina tidak optimal. Dengan demikian, realisasi penyaluran biodiesel dari September hingga November di bawah target.

Salah satunya, jumlah TBBM (terminal bahan bakar minyak) yang menjadi tujuan pencampuran FAME terlalu banyak. Saat ini ada 112 TBBM yang digunakan untuk mencampur FAME dengan solar.

’’Rekonfigurasi FAME dengan clustering. Dari 112 TBBM di-clusterin saja ke 25 TBBM untuk meningkatkan efektivitas distribusi FAME dan biosolar,’’ ungkapnya. Total kebutuhan FAME untuk suplai ke-25 TBBM tersebut mencapai 442.021 kl (kiloliter).

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, Pertamina dan non-Pertamina memiliki masalah spesifik masing-masing. Pertama, masalah transportasi. Kedua, masalah fasilitas pelabuhan. ’’Kapal kami antre bisa sampai 7 hari di pelabuhan,’’ ujarnya.

Menurut dia, pihaknya sangat mendukung program tersebut lantaran produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) melebihi pasokan. Produksi CPO saat ini mencapai 42 juta ton, sedangkan serapan dalam negeri hanya 11 juta hingga 12 juta ton. (vir/c20/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Laba Pertamina Anjlok
Laba Pertamina Anjlok

Berita Berikutnya

Penerimaan Pajak Masih 80 Persen
Penerimaan Pajak Masih 80 Persen

Berita Sejenis

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan subsidi energi turun sebesar R12,6 triliun di tahun depan.


Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Untuk mencegah tunggakan peserta, BPJS Kesehatan akan mewajibkan pembayaran iuran dengan skema autodebet.


BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

Sebagai solusi untuk menambal defisit alias tekor anggaran BPJS Kesehatan, akhirnya pemerintah resmi menyuntik kembali asuransi pelat merah itu sebesar Rp13,56


Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga akhir Agustus, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar Rp180,7 triliun.


Utang Pemerintah Bengkak Setahun Rp346 Triliun

Utang Pemerintah Bengkak Setahun Rp346 Triliun

Dalam setahun utang pemerintah bertambah sebesar Rp346 triliun atau hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp4.603 triliun.


Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019.


Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen.


Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kehadiran transportasi online meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!