Ekonomi
Share this on:

Pembayaran Insentif Biodiesel Rp 5,6 Triliun

  • Pembayaran Insentif Biodiesel Rp 5,6 Triliun
  • Pembayaran Insentif Biodiesel Rp 5,6 Triliun

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat pembayaran selisih harga biodiesel hingga Oktober 2018 mencapai Rp 5,316 triliun. Pihaknya memproyeksikan penyaluran dana biodiesel hingga akhir tahun hanya Rp 5,671 triliun atau lebih rendah daripada target tahun ini Rp 7 triliun.

Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Kementerian Keuangan Edi Wibowo mengatakan, penurunan harga biodiesel yang diimbangi dengan kenaikan harga solar membuat insentif yang dibayarkan tahun ini lebih rendah dari target. ’’Grafiknya turun mulai September, Oktober, November harga solar naik, harga biodiesel turun sehingga selisihnya tidak ada,’’ ujarnya di Gedung DPR kemarin (5/12). BPDP KS mencatat realisasi pembayaran selisih harga biodiesel pada September mencapai Rp 360,033 miliar.

Angka tersebut menurun pada Oktober menjadi Rp 335,298 miliar, lalu kembali merosot pada November menjadi Rp 268,073 miliar dan pada Desember 2018 diperkirakan anjlok jadi Rp 87,297 miliar. ’’Jadi kita saving dananya,’’ ucapnya. Rerata insentif biodiesel yang dibayarkan BPDP KS tahun ini memang turun menjadi Rp 2.074 per liter. Tahun lalu rata-rata insentif yang dibayarkan Rp 4.075 per liter.

Pada 2019 pihaknya menargetkan penyaluran dana insentif biodiesel di angka Rp 7 triliun. ’’Dengan alokasi dana yang sama besar, semakin banyak jumlah biodiesel yang bisa diberi insentif menjadi sekitar 6 juta kl pada 2019,’’ katanya.

Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur PT Pertamina Gandhi Sriwidodo menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang membuat suplai FAME (fatty acid methyl ester) ke Pertamina tidak optimal. Dengan demikian, realisasi penyaluran biodiesel dari September hingga November di bawah target.

Salah satunya, jumlah TBBM (terminal bahan bakar minyak) yang menjadi tujuan pencampuran FAME terlalu banyak. Saat ini ada 112 TBBM yang digunakan untuk mencampur FAME dengan solar.

’’Rekonfigurasi FAME dengan clustering. Dari 112 TBBM di-clusterin saja ke 25 TBBM untuk meningkatkan efektivitas distribusi FAME dan biosolar,’’ ungkapnya. Total kebutuhan FAME untuk suplai ke-25 TBBM tersebut mencapai 442.021 kl (kiloliter).

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, Pertamina dan non-Pertamina memiliki masalah spesifik masing-masing. Pertama, masalah transportasi. Kedua, masalah fasilitas pelabuhan. ’’Kapal kami antre bisa sampai 7 hari di pelabuhan,’’ ujarnya.

Menurut dia, pihaknya sangat mendukung program tersebut lantaran produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) melebihi pasokan. Produksi CPO saat ini mencapai 42 juta ton, sedangkan serapan dalam negeri hanya 11 juta hingga 12 juta ton. (vir/c20/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Laba Pertamina Anjlok
Laba Pertamina Anjlok

Berita Berikutnya

Penerimaan Pajak Masih 80 Persen
Penerimaan Pajak Masih 80 Persen

Berita Sejenis

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp530,8 triliun.


Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Bank Indonesia (BI) meyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk swasta dan BUMN tumbuh sebesar 1999,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.834,2 triliun.


Penerapan B30 Mulai Januari 2020

Penerapan B30 Mulai Januari 2020

Bahan bakar B30 (campuran biodiesel 30 persen pada solar) rencananya mulai digunakan pada Januari 2020.


Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

Kondisi keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mengalami defisit Rp9,1 triliun di tahun 2018 lalu.


Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Unjuk rasa 22 Mei yang berujung rusuh memukul sektor perekonomian di Jakarta. Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 triliun.


Selama Lebaran Diprediksi Rp200 Triliun Uang Berputar

Selama Lebaran Diprediksi Rp200 Triliun Uang Berputar

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan libur Ramadan dan lebaran menjadi momentum bagi upaya pemerataan ekonomi masyarakat.


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.


Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Akumulasi utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp4.528 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp4.180 triliun.


Puasa dan Lebaran, Kebutuhan Uang Tunai Rp217,1 Triliun

Puasa dan Lebaran, Kebutuhan Uang Tunai Rp217,1 Triliun

Kebutuhan uang kartal selama Ramadan dan Lebaran 2019 diprediksi sebesar Rp217,1 triliun.


Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pengembangan kendaraan listrik masih terganjal fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!