Ekonomi
Share this on:

Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik

  • Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik
  • Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik

JAKARTA - Holding BUMN masih menjadi perdebatan dan pertentangan dari berbagai pihak terutama dari parlemen. Pasalnya holding BUMN berlandaskan jalan pintas melalui PP No. 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Hingga saat ini, diketahui sudah terbentuk 7 Holding BUMN, yaitu semen, pupuk, kehutanan, perkebunan, tambang, energi, dan perumahan. Sementara masih ada 4 rencananya diusulkan pemerintah adalah perbankan, infrastruktur (kontruksi dan jalan tol), pangan, dan kemaritiman.

Peneliti Indef Abra Talattof menuturkan, proses Holding BUMN idealnya dilakukan setelah revisi UU BUMN No. 19 Tahun 2003 diselesaikan dahulu, agar mekanisme dan pelaksanaan Holding BUMN tidak misinterpretasi dan bertentangan dengan UU. Namun, sejak draft RUU BUMN disodorkan DPR pada 2 Februari 2015, pembahasan RUU BUMN masih alot dan jauh dari sepakat.

"Nah akhirnya guna mempercepat proses Holding BUMN, pemerintah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan hukum pelaksanaan Holding BUMN melalui PP No. 72 Tahun 2016," ujar Abra saat diskusi Indef Online, Minggu (24/3) kemarin.

Kilas awal Holding BUMN mencuat. Abra memaparkan, wacana Holding BUMN mencuat pasca krisis ekonomi 1998. Reformasi ekonomi termasuk di dalamnya revitaliasi BUMN menjadi tuntutan rakyat kala itu karena kekecewaan yang besar terhadap BUMN yang menjadi lumbung korupsi dan sapi perah para pejabat, politisi, dan kroni Orde Baru ketika itu.

Kemudian, lanjut Abra, di bawah pemerintahan baru pasca reformasi, pemerintah melalui Menteri BUMN Tantri Abeng telah menyusun master plan BUMN, di mana spirit utama perbaikan BUMN melalui value creation. Konsep value creation ini untuk melepas BUMN dari jerat intervensi politik dan birokrasi dengan cara klusterisasi BUMN dalam beberapa kelompok melalui holding.

"Melalui holding, diharapkan rentang kendali (span of control ) dari pemerintah menjadi lebih ringkas dan mudah. Pemerintah cukup melakukan kontrol terhadap holdingnya saja sehingga diharapkan tercipta efisiensi dan fleksibilitas korporasi," terang Abra.

Menurut Abra, Holding BUMN bukan satu-satunya untuk menyelematkan BUMN. Karena terlebih dahulu harus melakukan indentifikasi dan pemetaan spesifik dari masing-masing BUMN di tahap restrukturisasi.

"Tindakan restrukturisasi dapat diambil dengan melihat indikator finansial, manfaat sosial ekonomi, prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta budaya birokrasi korporasi yang telah lama terbentuk (laten)," kata Abra.

"Holding BUMN tidak berarti tujuan, namun salah satu cara untuk mencapai tujuan. Tujuan BUMN sendiri tercantum dalam amanat UU, yang bermuara pada kemakmuran rakyat," imbuh Abra.

Terkait Holding BUMN bersandar pada PP No. 72 Tahun 2016, Abra melihat ada reaksi pro dan kontra dari DPR karena merasa 'dilangkahi'. Apalagi dalam draft RUU BUMN pada Pasal 6 ayat 6, DPR mengusulkan bahwa setiap aksi BUMN terkait penyertaan modal negara dan pendirian BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI.

Juga terdapat pertentangan pada UU BUMN dan UU Keuangan Negara perihal kekayaan negara yang dipisahkan. Diperlukan formulasi yang jelas terkait pengelolaan dan pengawasan BUMN sesuai prinsip good governance dengan business judgement rules.

Selain itu. perubahan mekanisme PMN tanpa melalui APBN harus melalui UU, tidak dapat melalui PP, diperkuat dengan UU BUMN Pasal 4 ayat 5.

Pun demikian dengan PP 72/2016, Pasal 9 ayat 1 huruf d. Ketentuan perubahan ini menyebabkan pergeseran pengalihan saham milik Negara kepada BUMN atau PT (lain) sebagai PMN dianggap sebagai upaya restrukturisasi dan hanya tunduk pada regulasi korporasi (UU PT).

Meski demikian, konsep restrukturisasi berupa holding secara eksplisit tidak dikenal dalam UU BUMN. Pemerintah harus melakukan analisis biaya dan manfaat terhadap eksternalitas yang dihasilkan kepada masyarakat, bukan sekedar aksi meraih profit.

"Jadi perlu diwaspadai, dengan adanya holding nantinya justru mencipatakan iklim monopoli baru dan tidak baik bagi iklim dunia usaha," ujar Abra.

Sementara peneliti Indef Sugiyono Madelan menyoroti penugasan BUMN oleh pemerintah berupa subsidi untuk public service obligation (PSO). Dia mencontohkan PSO untuk membangun infrastruktur selain dari pengeluaran belanja modal, pemerintah juga menyuntikkan modal dana bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN semula Rp64,9 triliun kemudian turun menjadi Rp50,5 triliun.

"Dalam perjalanan waktu ternyata penugasan untuk membangun infrastruktur tidak cukup kuat menggunakan PMN yang bersumber dari pembiayaan investasi APBN. Akibatnya PMN jauh berkurang tahun 2017 dan 2018. Pemerintah kemudian kembali berorientasi pada pembangunan sumberdaya manusia setelah dukungan dana dari sumber APBN tidak mudah lagi dilakukan," kata Sugiyono.

Akibatnya, lanjut Sugiyono, BUMN yang mendapat tugas untuk membangun infrastruktur berutang, misalnya BUMN Pembangunan Perumahan,Waskita Karya, Wijaya Karya, Hutama Karya, Kereta Api Indonesia, dan utang yang besar dilakukan oleh PT PLN.

"Jadi terjadi perubahan sumber pendanaan yang semula dari rencana realokasi BBM ke belanja modal, kemudian penugasan kepada BUMN. BUMN semula diberi PMN, namun ternyata BUMN perlu menambah utang tadi," pungkas Sugiyono. (din/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polemik Impor Ikan Asin

Polemik Impor Ikan Asin

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena dikelilingi oleh perairan yang sangat luas dan pulau yang cukup banyak.


Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Bank Indonesia (BI) meyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk swasta dan BUMN tumbuh sebesar 1999,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.834,2 triliun.


Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

Polemik tiket mahal telah terjadi pada akhir 2018 lalu.


Mahal, Maskapai Asing Tak Jamin Tiket Murah

Mahal, Maskapai Asing Tak Jamin Tiket Murah

Mahalnya tiket penerbangan masih menjadi isu krusial.


Harga Bahan Pangan Masih Mahal

Harga Bahan Pangan Masih Mahal


Pasar Roda Dua Kian Besar

Pasar Roda Dua Kian Besar

Ketika penjualan roda empat melambat, segmen roda dua masih menikmati hasil positif pada kuartal I 2019.


Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Pernyataan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang menyebutkan ketahanan pangan masih kurang baik karena 94 persen dikuasai kartel, mulai mementik reaksi.


Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2019, ekspor produk manufaktur mencapai USD9,42 miliar.


Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Masih mahalnya harga tiket pesawat domestik menyebabkan merosotnya pendapatan daerah.


Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pengembangan kendaraan listrik masih terganjal fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!