Ekonomi
Share this on:

Pembentukan Holding Penerbangan Masih Dikaji

  • Pembentukan Holding Penerbangan Masih Dikaji
  • Pembentukan Holding Penerbangan Masih Dikaji

JAKARTA - Pemerintah bakal membentuk holding penerbangan. Perkembangan terbaru, masih dilakukan pengkajian yang mendalam. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, selain penerbangan, yang masih berproses adalah holding kontruksi, perbankan dan asuransi.

"Itu banyak, bukan hanya holding penerbangan, ada holding konstruksi. Kita sedang proses perbankan, asuransi," ujar Rini di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.

Menurut Rini, pemerintah akan melihat sisi positif dan negatif dari pembentukan holding ini. Pembentukan holding penerbangan juga harus melalui persetujuan Presdien Joko Widodo (Jokowi). "Semuanya masih dilihat. Masih dibicarakan postif negatifnya. Jadi memang makan waktu," ungkap Rini.

Dengan pembentukan holding penerbangan diharapkan dapat memperkuat bisnis pelayanan penerbangan di indonesia ke depannya. Konsep holding penerbangan ini telah diterapkan di Dubai, UE dan Doha, Qatar. "Sekarang sedang dipelajari, kita pakai konsultan, kita bicarakan bersama. kita lihat di negara lain, seperti di Doha bandaranya dengan penerbangannya Qatar Airways, di Dubai itu juga Dubai Airport juga sama dengan Emirates," tutur Rini.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, pembentukan holding penerbangan akan memudahkan kebijakan bisnis yang dikeluarkan untuk kemajuan maskapai penerbangan perusahaan pelat merah itu.

"Sebagai holding, strategi akan menjadi lebih mudah. Jadi bisnis yang ada kita turunkan jadi holding jauh lebih bagus," ujar Gatot.

PT Survei Udara Penas (PTSUP Persero) nantinya sebagai holdingnya. Alasannya, karena 100 persen PTSUP milik BUMN. "Yang penting 100 persen milik BUMN. Kalau kita milih salah satu, AP 1 dan AP II komplekstitasnya tinggi," kata Gatot.

Sementara peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai secara teori, holding BUMN mencerminkan keinginan pemerintah untuk lebih efisien dalam menjalankan BUMN. "Dengan melihat jumlah BUMN yang saat ini mencapai 119 BUMN, maka sangat wajar jika pemerintah ingin menggabungkan BUMN menjadi satu BUMN dengan beberapa sub BUMN (pertambangan, perbankan, dll)," ujar Huda.

Menyoal holding BUMN penerbangan, menurut Huda akan memberikan keuntungan bagi perusahaan penerbangan pelat merah seperti Garuda Indonesia. "Pasti akan membuat keuntungan bagi Garuda Indonesia. BUMN Penerbangan akan mempunyai posisi dominan di pasar penerbangan. Hal ini merugikan persaingan," kata Huda.

Menurut Huda, pembentukan BUMN penerbangan akan memperkuat posisi maskapai Garuda Indonesia di Indonesia.

"Jadi rencana pembentukan BUMN Penerbangan dikhawatirkan menimbulkan posisi dominan Garuda Indonesia sebagai BUMN Penerbangan di pasar jasa transportasi udara," papar Huda.

Pemerintah menargetkan pembentukan BUMN akan rampung tahun ini. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Maskapai Penerbangan Akhirnya Patuhi Tarif Baru

Maskapai Penerbangan Akhirnya Patuhi Tarif Baru

Kementerian Perhubungan melakukan pemantauan penerapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal.


Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2019, ekspor produk manufaktur mencapai USD9,42 miliar.


Bandel Tak Turunkan Tarif, Izin Maskapai Bisa Dicabut

Bandel Tak Turunkan Tarif, Izin Maskapai Bisa Dicabut

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan warning kepada maskapai penerbangan jika sampai, Jumat (17/5) hari ini, tidak menurunkan tarif batas atas (TBA).


Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Masih mahalnya harga tiket pesawat domestik menyebabkan merosotnya pendapatan daerah.


Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pengembangan kendaraan listrik masih terganjal fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur.


Perang Diskon Ojek Online Bisa Picu Monopoli

Perang Diskon Ojek Online Bisa Picu Monopoli

Meski Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan besaran tarif ojek online namun di lapangan masih ditemukan aplikator masih melakukan perang harga dan


Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Fokus Kembangkan SDM

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Fokus Kembangkan SDM

Beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi masih di kisaran angka 5 persen.


6,82 Juta Orang Masih Nganggur

6,82 Juta Orang Masih Nganggur

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2019 mengalami penurunan sebanyak 50.000 orang menjadi 5,01 Persen.


Mobil Murah Jadi Buruan Konsumen

Mobil Murah Jadi Buruan Konsumen

Tren mobil segmen Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah ramah lingkungan masih mendominasi pasaran mobil tahun ini.


Boeing 737 Sempat Dilarang Terbang

Boeing 737 Sempat Dilarang Terbang

Federasi Penerbangan Amerika Serikat (FAA) disebut, sempat mempertimbangkan untuk melarang terbang beberapa pesawat Boeing 737 Max.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!