Ekonomi
Share this on:

Pembentukan Holding Penerbangan Masih Dikaji

  • Pembentukan Holding Penerbangan Masih Dikaji
  • Pembentukan Holding Penerbangan Masih Dikaji

JAKARTA - Pemerintah bakal membentuk holding penerbangan. Perkembangan terbaru, masih dilakukan pengkajian yang mendalam. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, selain penerbangan, yang masih berproses adalah holding kontruksi, perbankan dan asuransi.

"Itu banyak, bukan hanya holding penerbangan, ada holding konstruksi. Kita sedang proses perbankan, asuransi," ujar Rini di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.

Menurut Rini, pemerintah akan melihat sisi positif dan negatif dari pembentukan holding ini. Pembentukan holding penerbangan juga harus melalui persetujuan Presdien Joko Widodo (Jokowi). "Semuanya masih dilihat. Masih dibicarakan postif negatifnya. Jadi memang makan waktu," ungkap Rini.

Dengan pembentukan holding penerbangan diharapkan dapat memperkuat bisnis pelayanan penerbangan di indonesia ke depannya. Konsep holding penerbangan ini telah diterapkan di Dubai, UE dan Doha, Qatar. "Sekarang sedang dipelajari, kita pakai konsultan, kita bicarakan bersama. kita lihat di negara lain, seperti di Doha bandaranya dengan penerbangannya Qatar Airways, di Dubai itu juga Dubai Airport juga sama dengan Emirates," tutur Rini.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, pembentukan holding penerbangan akan memudahkan kebijakan bisnis yang dikeluarkan untuk kemajuan maskapai penerbangan perusahaan pelat merah itu.

"Sebagai holding, strategi akan menjadi lebih mudah. Jadi bisnis yang ada kita turunkan jadi holding jauh lebih bagus," ujar Gatot.

PT Survei Udara Penas (PTSUP Persero) nantinya sebagai holdingnya. Alasannya, karena 100 persen PTSUP milik BUMN. "Yang penting 100 persen milik BUMN. Kalau kita milih salah satu, AP 1 dan AP II komplekstitasnya tinggi," kata Gatot.

Sementara peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai secara teori, holding BUMN mencerminkan keinginan pemerintah untuk lebih efisien dalam menjalankan BUMN. "Dengan melihat jumlah BUMN yang saat ini mencapai 119 BUMN, maka sangat wajar jika pemerintah ingin menggabungkan BUMN menjadi satu BUMN dengan beberapa sub BUMN (pertambangan, perbankan, dll)," ujar Huda.

Menyoal holding BUMN penerbangan, menurut Huda akan memberikan keuntungan bagi perusahaan penerbangan pelat merah seperti Garuda Indonesia. "Pasti akan membuat keuntungan bagi Garuda Indonesia. BUMN Penerbangan akan mempunyai posisi dominan di pasar penerbangan. Hal ini merugikan persaingan," kata Huda.

Menurut Huda, pembentukan BUMN penerbangan akan memperkuat posisi maskapai Garuda Indonesia di Indonesia.

"Jadi rencana pembentukan BUMN Penerbangan dikhawatirkan menimbulkan posisi dominan Garuda Indonesia sebagai BUMN Penerbangan di pasar jasa transportasi udara," papar Huda.

Pemerintah menargetkan pembentukan BUMN akan rampung tahun ini. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membahas soal regulasi validasi IMEI.


Impor Naik 34,96 Persen di Juli 2019

Impor Naik 34,96 Persen di Juli 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang bulan Juli masih tinggi, yakni 34,96 persen menjadi 15,51 miliar dolar


Maskapai Citilink Setop Penerbangan Bandara Kertajati

Maskapai Citilink Setop Penerbangan Bandara Kertajati

Hampir sebulan beroperasi, Maskapai Citilink telah menghentikan sejumlah rute dari dan ke Bandara Kertajati, Jawa Barat sejak 26 Juli 2019.


BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

Sejak lima tahun lalu sampai saat ini penyakit BPJS Kesehatan tak kunjung disembuhkan.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.


Gaung Sistem OSS Belum Terdengar

Gaung Sistem OSS Belum Terdengar

Layanan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik masih kedengaran asing seperti apa penggunaan dan aplikasinya.


Industri Tekstil Masih Menjanjikan

Industri Tekstil Masih Menjanjikan

Pemerintah tengah membidik nilai ekspor dari industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sepanjang tahun 2019 akan menembus USD15 miliar.


Sharp Indonesia Persiapkan Lulusan Siap Kerja di Banjarmasin

Sharp Indonesia Persiapkan Lulusan Siap Kerja di Banjarmasin

Keterampilan dan kemandirian siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia masih memerlukan perhatian khusus


Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah.


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!