Ekonomi
Share this on:

Pembiayaan Belum Optimal

  • Pembiayaan Belum Optimal
  • Pembiayaan Belum Optimal

JAKARTA - Setelah melalui proses panjang, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) akhirnya meresmikan unit usaha syariah (UUS). Pendirian UUS cukup lama lantaran menunggu keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kelengkapan fatwa mengenai pembiayaan pemilikan rumah (PPR) syariah dari perusahaan pembiayaan.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, potensi bisnis PPR syariah di Indonesia masih sangat besar, namun belum banyak digarap. Meski Indonesia menjadi salah satu negara dengan mayoritas umat muslim, pembiayaan melalui skema syariah masih kurang banyak dipilih. Namun, permintaan pasar untuk pembiayaan syariah mulai naik seiring kesadaran masyarakat akan skema syariah.

Selain itu, peran pasar modal dalam mendorong pembiayaan perumahan semakin besar. ”Untuk itu, SMF siap bekerja sama dengan bank-bank syariah untuk memperkuat sistem pembiayaan perumahan di Indonesia melalui transaksi sekuritisasi efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP),” kata Ananta saat peluncuran Standar Prosedur Operasi Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi (SPO PMK) Perumahan Syariah dan UUS kemarin (23/7).

Sejak awal berdiri hingga 30 Juni 2018, SMF mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur PPR yang mencapai Rp 41,97 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Rp 31,82 triliun dan sekuritisasi Rp 10,15 triliun.

Dari seluruh dana yang dialirkan, SMF telah membiayai 721 ribu debitur PPR untuk 721 ribu rumah di seluruh Indonesia. ”Ke depan, kami optimistis bisa bekerja sama dalam bentuk sekuritisasi syariah maupun pembiayaan refinancing SMF terkait PPR syariah,” ujar Direktur SMF Heliantopo.

Tak hanya UUS, SMF juga meluncurkan SPO yang penyusunannya dikerjasamakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). SPO tersebut disusun berdasar arahan dari regulator dan disesuaikan dengan regulasi peraturan OJK (POJK), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia (PBI), serta pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK).

SPO itu dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam menjalin sinergi dengan pengembang perumahan agar pembiayaan modal kerja lebih prudential dan sesuai dengan hukum serta fatwa DSN MUI.

SPO memberikan petunjuk keseragaman teknis pelaksanaan pembiayaan modal kerja PPR syariah. Aturan tersebut meliputi proses serta syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan yang memenuhi prinsip kehati-hatian. ”Dengan adanya dukungan dari SMF dan bank syariah ini, program Sejuta Rumah dari pemerintah akan lebih banyak diwujudkan,” timpal Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti. (rin/c25/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Ekspor Batu Bara Nasional Merosot
Ekspor Batu Bara Nasional Merosot

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi : Investor Harus Gandeng Pengusaha Lokal!

Jokowi : Investor Harus Gandeng Pengusaha Lokal!

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mencapai level lebih tinggi. Pada triwulan III-2019, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,02 persen.


Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Sejak muncul wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken kenaikan iuran BPJS Kesehatan


Pemerintah Sinkronisasi 1,4 Miliar IMEI

Pemerintah Sinkronisasi 1,4 Miliar IMEI

Agar regulasi pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) berjalan dengan optimal tahun depan


Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga September masih belum menunjukkan perbaikan.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum selesai, sudah muncul perang dagang baru, antara AS dan Eropa.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!