Ekonomi
Share this on:

Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

  • Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat
  • Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

JAKARTA - Pemblokiran sebagian fitur aplikasi di media sosial (medsos) yang dilakukan pemerintah pada 22 Mei hingga saat ini, mendapat protes dari berbagai kalangan. Termasuk, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi menilai pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan dengan gegabah dan sembrono. Tindakan tersebut dianggap merugikan masyarakat. "Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya," kata Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (24/5) kemarin.

Menurut Tulus, bagaimanapun pemblokiran telah melanggar hak-hak publik yang paling mendasar untuk mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi. "Pemblokiran itu secara sektoral melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945," jelas Tulus.

Lanjut Tulus, bahwa pemblokiran tanpa parameter dan kriteria yang jelas telah menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi. "Tidak bisa dikit-dikit blokir. Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur," ucap Tulus.

Dia mendesak pemerintah agar bisa menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut. "Jangan sampai pemblokiran tidak mempunyai efek signifikan, tetapi mudharatnya malah lebih signifikan," kata Tulus.

"Toh masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya," tambah Tulus.

Saat ini, kata Tulus, medsos, whatsapp dan sejenisnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. "Bukan hanya untuk bersosialita, tetapi untuk menunjang aktivitas kerja dan aktivitas perekonomian," tutur Tulus.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir sebagian fitur aplikasi chatting, di antaranya fitur mengirim gambar dan video. Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap.

"Modusnya adalah posting di Instagram, Facebook, dalam bentuk meme atau foto. Lalu, di-screen capture dan viral di messaging system. Jadi, teman-teman akan mengalami perlambatan upload dan download video termasuk foto, karena viralnya yang negatif ada di sana (messaging system)," kata Menkominfo Rudiantara di Jakarta, Rabu (22/5) lalu.

Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan langkah ini diambil demi mengamankan negara. "Kami menyesalkan ini harus dilakukan, tapi betul-betul ini untuk mengamankan negara. Berkorban tiga dua hari tidak berkirim gambar, tapi teks masih bisa. Ini semata-mata untuk keamanan nasional," ujar Wiranto. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Duh... Uang Koin Terabaikan

Duh... Uang Koin Terabaikan

Sebagian masyarakat sering ditolak jika belanja pakai uang koin. Kata pedagang, uang tersebut sudah tak laku di pasaran.


Tradisi Mudik Deraskan Putaran Uang di Daerah

Tradisi Mudik Deraskan Putaran Uang di Daerah

Masyarakat yang sejak kemarin (30/5) mulai mudik biasanya juga membawa uang THR untuk sanak saudaranya di kampung halaman.


Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China berubah ke perang teknologi.


Selama Lebaran Diprediksi Rp200 Triliun Uang Berputar

Selama Lebaran Diprediksi Rp200 Triliun Uang Berputar

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan libur Ramadan dan lebaran menjadi momentum bagi upaya pemerataan ekonomi masyarakat.



Hingga April, Sudah 849.000 Jamaah Umrah Berangkat ke Tanah Suci

Hingga April, Sudah 849.000 Jamaah Umrah Berangkat ke Tanah Suci

Pertumbuhan ekonomi yang stabil ternyata berdampak pada tingginya animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah.


Pemerintah Jangan Campuri soal Tarif Pesawat

Pemerintah Jangan Campuri soal Tarif Pesawat

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menengahi agar maskapai dan masyarakat untuk saling mengerti.


BBM Satu Harga di 133 Titik Belum Maksimal

BBM Satu Harga di 133 Titik Belum Maksimal

Pemerintah memastikan tetap berkomitmen mewujudkan energi berkeadilan bagi masyarakat di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.


Publik Risau, Tiket Pesawat Semakin Mahal

Publik Risau, Tiket Pesawat Semakin Mahal

Tak sabar, masyarakat pun kian risau dengan harga tiket pesawat yang tinggi.


Penghentian Ekspor CPO Rugikan Indonesia

Penghentian Ekspor CPO Rugikan Indonesia

Penghentian ekspor kelapa sawit mentah atau crued palm oil (CPO) berdampak besar bagi Indonesia.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!