Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Bubarkan BP Batam

  • Pemerintah Bubarkan BP Batam
  • Pemerintah Bubarkan BP Batam

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA - Pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Rencana tersebut merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat terkait.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai kalangan. Termasuk para pengusaha dan informasi yang diterima Kementerian Luar Negeri. Keberadaan BP Batam dinilai mengakibatkan dualisme kewenangan dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal perizinan.

’’Tadi presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu,’’ kata Darmin setelah rapat di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (12/12).

Dengan dibubarkannya BP Batam, kewenangan untuk urusan perizinan dan sebagainya ke depan dikembalikan ke Pemerintah Kota Batam. Dengan begitu, perizinan diharapkan bisa lebih cepat. ’’Sehingga jadi satu tangannya, enggak dua. Itu saja, sederhana sekali,’’ tambahnya.

Darmin juga meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan pembubaran dengan pihak mana pun. Dia menegaskan, keputusan tersebut diambil semata-mata untuk menghilangkan dualisme sehingga lebih sederhana.

’’Enggak usah dianalisis. Oh, ini pemerintah yang bentuk, sekarang pemerintah menyerahkan lagi ke pemda,’’ tuturnya.

Lantas, kapan pembubaran dilaksanakan? Mantan gubernur Bank Indonesia itu belum bisa memastikan. Sebab, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan seperti aset, legal, dan sebagainya.

Namun, dia menargetkan untuk bisa dituntaskan akhir tahun ini. Dengan begitu, tahun depan sistemnya sudah benar-benar baru.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo yang juga hadir dalam rapat tersebut memilih bungkam saat dimintai keterangan. ’’Saya belum mau komentar,’’ paparnya. (far/c15/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional bakal mendapatkan atensi dari pemerintah. Revitalisasi pasar jadi prioritas pada APBN 2019.


Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

Polemik tiket mahal telah terjadi pada akhir 2018 lalu.


Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Sejak tiga tahun lalu pemerintah melemparkan wacana akan melakukan barter hasil perkebunan dengan pesawat sukhoi dari Rusia.


Performa Ekonomi Tak Sesuai Harapan

Performa Ekonomi Tak Sesuai Harapan

Pemerintah tetap optimis target pertumbuhan ekonomi tahun ini tercapai.


Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

Pemblokiran sebagian fitur aplikasi di media sosial (medsos) yang dilakukan pemerintah mendapat protes dari berbagai kalangan.


Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Untuk mendongkrak neraca perdagangan migas, pemerintah berencana akan menghentikan impor minyak mentah.


Pemerintah targetkan Swasembada Bawang Putih 2021

Pemerintah targetkan Swasembada Bawang Putih 2021

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan swasembada bawang putih akan terjadi pada tahun 2021.


Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya.


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.


Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Akumulasi utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp4.528 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp4.180 triliun.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!