Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Bubarkan BP Batam

  • Pemerintah Bubarkan BP Batam
  • Pemerintah Bubarkan BP Batam

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA - Pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Rencana tersebut merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat terkait.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai kalangan. Termasuk para pengusaha dan informasi yang diterima Kementerian Luar Negeri. Keberadaan BP Batam dinilai mengakibatkan dualisme kewenangan dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal perizinan.

’’Tadi presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu,’’ kata Darmin setelah rapat di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (12/12).

Dengan dibubarkannya BP Batam, kewenangan untuk urusan perizinan dan sebagainya ke depan dikembalikan ke Pemerintah Kota Batam. Dengan begitu, perizinan diharapkan bisa lebih cepat. ’’Sehingga jadi satu tangannya, enggak dua. Itu saja, sederhana sekali,’’ tambahnya.

Darmin juga meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan pembubaran dengan pihak mana pun. Dia menegaskan, keputusan tersebut diambil semata-mata untuk menghilangkan dualisme sehingga lebih sederhana.

’’Enggak usah dianalisis. Oh, ini pemerintah yang bentuk, sekarang pemerintah menyerahkan lagi ke pemda,’’ tuturnya.

Lantas, kapan pembubaran dilaksanakan? Mantan gubernur Bank Indonesia itu belum bisa memastikan. Sebab, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan seperti aset, legal, dan sebagainya.

Namun, dia menargetkan untuk bisa dituntaskan akhir tahun ini. Dengan begitu, tahun depan sistemnya sudah benar-benar baru.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo yang juga hadir dalam rapat tersebut memilih bungkam saat dimintai keterangan. ’’Saya belum mau komentar,’’ paparnya. (far/c15/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.


Ban Vulkanisir Wajib SNI

Ban Vulkanisir Wajib SNI

Meski kerap dipandang sebelah mata, ban vulkanisir menyeret perhatian pemerintah.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.


Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Terkait kasus penjualan kartu perdana milik operator Arab Saudi yang dijual di Indonesia kepada para calon jamaah haji Indonesia


Industri Tekstil Masih Menjanjikan

Industri Tekstil Masih Menjanjikan

Pemerintah tengah membidik nilai ekspor dari industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sepanjang tahun 2019 akan menembus USD15 miliar.


UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

Pemerintah dan kalangan dunia usaha Uni Emirat Arab (UEA) telah menyepakati komitmen investasi kepada pemerintah Indonesia.


Umrah Online Didesak Dibatalkan

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung anggota DPR.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!