Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

  • Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang
  • Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

JAKARTA - Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun. Angka itu meningkat Rp347,84 triliun dari periode akhir April 2018 yang sebesar Rp4.180,61 triliun. Pengamat ekonomi menilai utang yang kian membengkak setiap tahunnya belum dikelola secara maksimal untuk mendorong perekonomian.

Ekonom Intitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mencontohkan, yakni pembangunan infrastruktur yang didanai dari utang belum menunjukkan stimulus untuk perekonomian. Karenanya, pemerintah harus melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan penggunaan utang.

"Mulai sekarang pemerintah, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tim ekonomi Pak Presiden Joko Widodo harus evaluasi lagi. Cari masalahnya, jangan sampai utang kurang efektif tapi tambah terus," ujar Bhima.

Lanjut Bhima, bahwa hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan. Misalkan, konsumsi rumah tangga yang tidak naik signifikan. Padahal pemerintah telah melakukan front loadiing sejak awal tahun namun belum mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2019.

"Konsumsi hanya tumbuh di angka 5 persen, padahal sudah ada banyak belanja pemerintah seperti bantuan sosial, dana desa, gaji pegawai dan belanja pemilu yang sebagian didanai dari pinjaman," kata Bhima.

Harus diwaspadai, Bhima mengingatkan pada pemerintah adalah debt to service ratio (DSR) yang meningkat signifikan pada kuartal I 2019. DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan tansaksi berjalan. Rasio pembayaran DSR naik menjadi 27,9 persen.

"Nah kenaikan DSR ini mengindikasikan kinerja utang makin tidak produktif dalam mendorong penerimaan valuta asing (valas) khususnya dari ekspor," tutur Bhima.

Bhima menjelaskan, kondisi memburuknya DSR lantaran kinerja pemerintah yang terlalu agresif menerbitkan utang di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Tentu kebijakan tersebut sangat berisiko.

"Hal itu berimbas menjadi suku bunga mahal. Jadinya bunga utang surat berharga negara (SBN) secara rata-rata tinggi di angka 7-8 persen. Konsekuensinya beban cicilan pokok dan pembayaran bunga utang makin menekan APBN," ucap Bhima.

Ekonom Indef lainnya, Naiul Huda mengakui memang kondisi utang Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Namun utang memang dibutuhkan untuk membenahi infrasruktur di dalam negeri.

"Angka pertumbuhan utang yang semakin meningkat memang mengkhawatirkan. Namun di satu sisi juga pembangunan (baik infrastruktur maupun SDM) diperlukan," ujar Huda.

Menyoal penggunaan APBN, menurut Huda juga masih tahap wajar sebagai upaya mendongkrak perekonomian Indonesia.

"Strategi APBN kita juga memasang defisit anggaran yang berimplikasi pada penerbitan utang. Selama masih dalam batas wajar (UU yang berlaku) tidak terlalu jadi masalah di sisi Undang-Undang," kata Huda.

Namun demikian, kata Huda, utang ini juga harus diselaraskan dengan kemampuan pembayaran utang melalui pendapatan negara. Diketahui pertumbuhan penerimaan negara tahun ini tidak setinggi tahun lalu.

"Artinya semakin kecil space pemerintah untuk menstimulus perekonomian. Pemerintah harus mendorong penerimaan negara untuk membayar utang pemerintah," ucap Huda.

Utang RI yang kian membengkak juga mendapat sorotan ekonom senior Rizal Ramli. Dalam cuitan di Twitternya, mantan menko perekonomian dan menko maritim itu menuding utang melonjak tinggi karena kesalahan Menteri Sri Mulyani sebagai 'Ratu Utang. Rizal mengatakan, utang mengalami kenaikan hingga Rp347 triliun dalam jangka waktu setahun.

"Utang pemerintah setahun naik Rp347 T. Nyaris Rp1 trillun per hari! Kok prestasi tertinggi ngutang? Wong Menkeu "Ratu Utang" dipuja2 kreditor karena berikan bunga tertinggi di ASEAN," tulis Rizal Ramli.

Dilansir dari laporan APBN Kita Kemenkeu, menyebutkan bahwa pemerintah mengelola utang dengan memperhatikan sisi produkti hingga tidak berdampak pada kerugian di masa yang akan datang.

"Dalam mengelola utang yang akuntabel, pemerintah benar-benar memperhitungkan bahwa setiap rupiah utang yang dilakukan pemerintah harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi di masa depan."

Kemenkeu menegaskan berkomitmen untuk melunasi utang tersebut dengan menganggarkannya dalam APBN 2019 yang telah disetujui oleh wakil rakyat.

"Rasio utang terhadap PDB sampai dengan April 2019 adalah 29,65 persen, sedikit menurun dibandingkan rasio pada bulan Maret 2019 yang sebesar 30,12 persen. Per akhir April 2019, jumlah outstanding utang menurun Rp38,86 triliun dibandingkan akhir Maret 2019," tutur Kemenkeu.

Dengan demikian, menurunnya rasio utang terhadap PDB. Artinya pemerintah menggunakan utang luar negeri secara hati-hati.

"Dengan menurunnya rasio utang terhadap PDB, hal tersebut dapat mencerminkan pemerintah mengadakan pembiayaan terutama melalui utang luar negeri secara terkendali dan hati-hati dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik," pungkasnya

Sebagai informasi, data BI Kuartal I ULNI tercatat 387,6 miliar atau setara dengan Rp5.542,6 triliun. Adapun rinciannya, ULN pemerintah tercatat mencapai 187,7 miliar dolar atau sekitar Rp2.684,1 triliun, ULN pemerintah ini mengalami pertumbuhan 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu untuk ULN swasta 197,1 miliar atau tumbuh 12,8 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Tim Independen PLN Belum Temukan Penyebab Blackout

Tim Independen PLN Belum Temukan Penyebab Blackout

Seminggu sudah berlalu insiden mati listrik massal alias blackout.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.


Ban Vulkanisir Wajib SNI

Ban Vulkanisir Wajib SNI

Meski kerap dipandang sebelah mata, ban vulkanisir menyeret perhatian pemerintah.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.


Gaung Sistem OSS Belum Terdengar

Gaung Sistem OSS Belum Terdengar

Layanan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik masih kedengaran asing seperti apa penggunaan dan aplikasinya.


Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Terkait kasus penjualan kartu perdana milik operator Arab Saudi yang dijual di Indonesia kepada para calon jamaah haji Indonesia



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!