Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Dianggap Belum Sungguh-sungguh

  • Pemerintah Dianggap Belum Sungguh-sungguh
  • Pemerintah Dianggap Belum Sungguh-sungguh

JAKARTA - Mencermati tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Ikopin (DPP IKA IKOPIN) mengakui banyak sekali pencapaian yang telah terjadi. Nawacita sebagai visi pemerintah telah diimplementasikan dalam berbagai program.

Namun, DPP IKA Ikopin menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. ''Contohnya adalah tidak dilaksanakannya revitalisasi dan reformasi hukum dari hulu sampai hilir sebagai salah satu program pelaksanaan Visi Nawacita ternyata tidak menyentuh hirarki hukum koperasi,'' kata Ketua Umum DPP IKA Ikopin Adri Istambul Lingga Gayo, di Jakarta, belum lama ini.

Adri menilai, pemerintah belum tertarik menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia. Padahal kata Adri koperasi merupakan amanat bapak pendiri bangsa dan termaktub jelas di UUD 1945.

''Kami berpendapat, pembangunan koperasi menjadi sebuah keniscayaan sehingga program turunan dari Visi Nawacita harus tegas memasukkan penguatan koperasi sebagai salah satu fokus utama pemerintah,'' tandasnya.

Saat ini, lanjutnya, rencana kerja bidang perkoperasian sama sekali tidak menyentuh aspek fundamental. Hal ini menjadi penyebab terhambatnya koperasi nasional untuk berkembang. ''Rencana kerja tahun 2018 misalnya, hanya bersifat sektoral dan menyentuh sebagian kecil saja dari masalah perkoperasian nasional,'' tukas Adri.

Oleh karena itu, memasuki tahun keempat dan kelima Pemerintahan Jokowi-JK, Adri berharap koperasi harus dikembalikan pada perannya. Dalam hal ini Adri ingin koperasi jadi soko guru perekonomian di Indonesia.

''Dengan demikian, keberpihakan pemerintah nampak jelas untuk menempatkan koperasi menjadi soko guru dalam sistem perekonomian nasional,'' imbuhnya.

''IKA Ikopin menilai koperasi wajib menguasai paling tidak tiga sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak,'' ujarnya.

Tiga sektor itu yakni pemenuhan perumahan rakyat melalui Koperasi Produksi Perumahan Rakyat yang akan menjalankan fungsi sebagai Koperasi Produksi Perumahan Rakyat Indonesia (KPR Indonesia) menjadi pengembang (develover) yang menyediakan perumahan terjangkau untuk rakyat.

KPR Indonesia akan menyusun peta kebutuhan perumahan rakyat dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat berpenghasilan rendah termasuk sebaran lokasi yang mampu dijangkau oleh rakyat yang membutuhkan.

Kedua, pemenuhan pangan rakyat Indonesia melalui Koperasi Produksi Pangan Nasional (KP-Indonesia). Negara harus turut campur tangan menjaga kestabilan pasokan melalui penguasaan atas sektor yang sangat strategis ini. Penyediaan kebutuhan pangan tidak boleh diserahkan kepada orang per orang atau swasta lewat mekanisme pasar, melainkan harus diberikan hak pengelolaannya kepada bangun usaha koperasi.

Ketiga, Koperasi Jasa Kesehatan Indonesia (KJK-Indonesia). ''Saat ini layanan kesehatan hanya terjangkau oleh sebagian kecil masyarakat saja. Sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki akses kepada layanan rumah sakit yang baik dan lengkap. Koperasi Jasa Kesehatan dapat mengambilalih peran tersebut dengan menyediakan fasilitas rumah sakit yang lengkap dan sangat memadai, namun dengan biaya yang sangat murah sehingga menjamin pemerataan kesempatan bagi masyarakat memperoleh layanan kesehatan,'' pungkasnya. (dew/jpg)

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!