Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Dianggap Belum Sungguh-sungguh

  • Pemerintah Dianggap Belum Sungguh-sungguh
  • Pemerintah Dianggap Belum Sungguh-sungguh

JAKARTA - Mencermati tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Ikopin (DPP IKA IKOPIN) mengakui banyak sekali pencapaian yang telah terjadi. Nawacita sebagai visi pemerintah telah diimplementasikan dalam berbagai program.

Namun, DPP IKA Ikopin menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. ''Contohnya adalah tidak dilaksanakannya revitalisasi dan reformasi hukum dari hulu sampai hilir sebagai salah satu program pelaksanaan Visi Nawacita ternyata tidak menyentuh hirarki hukum koperasi,'' kata Ketua Umum DPP IKA Ikopin Adri Istambul Lingga Gayo, di Jakarta, belum lama ini.

Adri menilai, pemerintah belum tertarik menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia. Padahal kata Adri koperasi merupakan amanat bapak pendiri bangsa dan termaktub jelas di UUD 1945.

''Kami berpendapat, pembangunan koperasi menjadi sebuah keniscayaan sehingga program turunan dari Visi Nawacita harus tegas memasukkan penguatan koperasi sebagai salah satu fokus utama pemerintah,'' tandasnya.

Saat ini, lanjutnya, rencana kerja bidang perkoperasian sama sekali tidak menyentuh aspek fundamental. Hal ini menjadi penyebab terhambatnya koperasi nasional untuk berkembang. ''Rencana kerja tahun 2018 misalnya, hanya bersifat sektoral dan menyentuh sebagian kecil saja dari masalah perkoperasian nasional,'' tukas Adri.

Oleh karena itu, memasuki tahun keempat dan kelima Pemerintahan Jokowi-JK, Adri berharap koperasi harus dikembalikan pada perannya. Dalam hal ini Adri ingin koperasi jadi soko guru perekonomian di Indonesia.

''Dengan demikian, keberpihakan pemerintah nampak jelas untuk menempatkan koperasi menjadi soko guru dalam sistem perekonomian nasional,'' imbuhnya.

''IKA Ikopin menilai koperasi wajib menguasai paling tidak tiga sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak,'' ujarnya.

Tiga sektor itu yakni pemenuhan perumahan rakyat melalui Koperasi Produksi Perumahan Rakyat yang akan menjalankan fungsi sebagai Koperasi Produksi Perumahan Rakyat Indonesia (KPR Indonesia) menjadi pengembang (develover) yang menyediakan perumahan terjangkau untuk rakyat.

KPR Indonesia akan menyusun peta kebutuhan perumahan rakyat dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat berpenghasilan rendah termasuk sebaran lokasi yang mampu dijangkau oleh rakyat yang membutuhkan.

Kedua, pemenuhan pangan rakyat Indonesia melalui Koperasi Produksi Pangan Nasional (KP-Indonesia). Negara harus turut campur tangan menjaga kestabilan pasokan melalui penguasaan atas sektor yang sangat strategis ini. Penyediaan kebutuhan pangan tidak boleh diserahkan kepada orang per orang atau swasta lewat mekanisme pasar, melainkan harus diberikan hak pengelolaannya kepada bangun usaha koperasi.

Ketiga, Koperasi Jasa Kesehatan Indonesia (KJK-Indonesia). ''Saat ini layanan kesehatan hanya terjangkau oleh sebagian kecil masyarakat saja. Sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki akses kepada layanan rumah sakit yang baik dan lengkap. Koperasi Jasa Kesehatan dapat mengambilalih peran tersebut dengan menyediakan fasilitas rumah sakit yang lengkap dan sangat memadai, namun dengan biaya yang sangat murah sehingga menjamin pemerataan kesempatan bagi masyarakat memperoleh layanan kesehatan,'' pungkasnya. (dew/jpg)


Berita Sebelumnya

Murah Tapi Tidak Murahan
Murah Tapi Tidak Murahan

Berita Berikutnya

Swasta Tak Bisa Beli Saham Freeport
Swasta Tak Bisa Beli Saham Freeport

Berita Sejenis

Utang Tembus Rp3.938 Triliun, Pemerintah Bilang Aman

Utang Tembus Rp3.938 Triliun, Pemerintah Bilang Aman

Total outstanding utang pemerintah hingga akhir Desember 2017 mencapai Rp3.938,7 triliun.


Bonus Produksi Panas Bumi Daerah Ditarget Rp89,25 Miliar

Bonus Produksi Panas Bumi Daerah Ditarget Rp89,25 Miliar

Pemerintah menawarkan sejumlah insentif untuk menggenjot pembangunan energi bersih.


Swasta Tak Bisa Beli Saham Freeport

Swasta Tak Bisa Beli Saham Freeport

PT Freeport Indonesia, akan bekerja sama dengan BUMD pemerintah Provinsi Papua, yakni PT Papua Divestasi Mandiri, pengambilan saham 10 persen porsi daerah.


Gas Bumi Masih Jadi Andalan

Gas Bumi Masih Jadi Andalan

Tantangan utama pemerintah saat ini dalam mempercepat pembangunan dan menggairahkan sektoe industri adalah menjamin ketersediaan energi.


Tarif LRT Disubsidi 50 Persen

Tarif LRT Disubsidi 50 Persen

Tarif Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) bakal mendapat subsidi dari pemerintah.


Nasib Perajin Batik Tulis Diujung Tanduk

Nasib Perajin Batik Tulis Diujung Tanduk

Di tengah upaya pemerintah mengaungkan batik ke dunia. Kondisi memprihatinkan terjadi di lingkungan pengrajin batik.


Pemerintah Dorong Swasta Investasi Infrastruktur

Pemerintah Dorong Swasta Investasi Infrastruktur

Pemerintah mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan sebagainya.


Kebutuhan Gula Industri Diprediksi 3,6 Juta Ton

Kebutuhan Gula Industri Diprediksi 3,6 Juta Ton

Pemerintah memperkirakan konsumsi gula mentah untuk kebutuhan industri meningkat pada 2018. Yakni mencapai 3,6 juta ton.


Pemerintah Dorong Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN

Pemerintah Dorong Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018, sekitar Rp1.283 triliun.


Terus Merosot, Israel Belum Jadi Mitra Strategis

Terus Merosot, Israel Belum Jadi Mitra Strategis

Pemerintah Indonesia selalu lantang mendukung kemerdekaan rakyat Palestina serta mengecam pendudukan Israel.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!