Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi

  • Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi
  • Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi

JAKARTA - Terkait PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bakal melakukan restrukturisasi organisasi dan bisnisnya sekaligus merestrukturisasi utang perusahaan, pengamat menilai adanya kesengajaan dari pemerintah agar perusahaan BUMN itu tetap merugi.

"KRAS ini sepertinya memang dipelihara oleh pemerintah untuk tetap merugi. Padahal usianya hampir menyentuh 50 tahun namun tetap saja merugi," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (26/6).

Menurut Huda, seharusnya perusahaan pelat merah itu memanfaatkan pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan oleh pemerintah beberapa tahun ini.

"Masalah inefisiensi nampaknya menjadi penyebab utamanya," ujar dia.

Lanjut Huda, tumpuan utama bisnis KRAS besi baja namun karena anak perusahaan terlalu banyak seperti rumah sakit, properti ataupun perhotelan, menjadi tidak fokus.

"Jadi memang ketika bisnis besi dan baja lesu bisa berakibat pada keuangan anak usaha dan KRAS sendiri. Akibatnya KRAS tidak mampu bersaing dengan perusahaan besi baja lainnya," tutur Huda.

Mengenai restrukturisasi, kata Huda, memang bisa membuat beban perusahaan menjadi berkurang dan lebih efisien. Namun dia mengingatkan KRAS harus melakukan evaluasi terhadap anak usahanya agar tidak merugi.

"KRAS harusnya juga melakukan evaluasi terhadap anak usahanya mana saja yang menguntungkan mana yang dirugikan. Jika tidak menguntungkan lebih baik dijual daripada menjadi beban perusahaan," tutur dia.

Dampak restrukturisasi akan menambah jumlah PHK di Indonesia. Menurut Huda, akan mengganggu perekonomian di daerah khususnya daerah Cilegon di mana perekonomian warganya banyak ditopang oleh KRAS.

"Kasus PHK Supermarket Giant dan KRAS akan mengganggu perekonomian daerah. Multiplier efeknya bisa kepada pendapatan masyarakat akan berkurang. Selain itu, penerimaan perpajakan bisa jadi juga akan berkurang karena penerimaan perpajakan di Cilegon juga sangat bergantung pada KRAS," kata dia menjelaskan.

Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel, Sanudin kepada awak media, kemarin (26/6), memperkirakan jumlah karyawan KRAS yang akan di-PHK mencapai 1.300 orang. Jumlah itu terdiri dari karyawan organik dan outsourching.

"Kalau yang sudah dirumahkan itu hampir 300 orangan dan mungkin per 1 Juli lagi ada pabrik yang akan penambahan lagi. Kalau itu (terjadi) bisa 800-an, bisa jadi," kata dia.

Dia mengungkapkan, para buruh yang dirumahkan dan terancam PHK mayoritas bekerja pada bagian long product. Saat ini para buruh sudah menerima surat untuk dirumahkan.

"Mereka hanya menyampaikan program direksi KRAS bahwa PT Krakatau Steel dalam keadaan sulit maka harus melakukan restrukturisasi. Salah satu langkah yang kita tempuh adalah merumahkan karyawan dulu per tanggal 1 Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Agustus," sambung dia.

Sebelumnya, pihak Krakatau Steel mengatakan, kebijakan restrukturisasi dilakukan karena demi untuk menyelamatkan perusahaan. Pasalnya KRAS terlilit utang senilai 2,2 miliar dolar AS atau setara Rp31 triliun.

"Perampingan dari struktur organisasi, seberapa besar struktur organisasi bisa support peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya," kata Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim di Jakarta,

Selasa (25/6).

Silmy menejaskan, bahwa KRAS bakal membentuk klaterisasi pada anak maupun cucu usaha mereka sehingga dengan langkah tersebut diyakini kinerja anak dan cucu usaha KRAS bisa berjalan optimal.

Dia mencontohkan bakal mengumpulkan anak usaha yang berafiliasi dengan pihak lain seperti Posco, Nippon Steel, maupun Osaka Steel dalam satu klaster yaitu klaster baja.

"Nantinya akan menjadi satu klaster yang besar dan saling menguatkan," kata dia.

Soal nasib karyawan KRAS, pihaknya menawarkan reposisi, namun tidak mau dipersilakan untuk mengundurkan diri atau pensiun dini. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.


Ban Vulkanisir Wajib SNI

Ban Vulkanisir Wajib SNI

Meski kerap dipandang sebelah mata, ban vulkanisir menyeret perhatian pemerintah.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.


Rugikan Negara Rp1,3 T, Proyek Krakatau Steel Didesak Disetop

Rugikan Negara Rp1,3 T, Proyek Krakatau Steel Didesak Disetop

Proyek pengolahan bijih besi menjadi hot metal atau blast furnace sebab membuat rugi perusahaan sebesar Rp1,3 triliun mendapat sorotan dari berbagai pihak.


Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Terkait kasus penjualan kartu perdana milik operator Arab Saudi yang dijual di Indonesia kepada para calon jamaah haji Indonesia


Industri Tekstil Masih Menjanjikan

Industri Tekstil Masih Menjanjikan

Pemerintah tengah membidik nilai ekspor dari industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sepanjang tahun 2019 akan menembus USD15 miliar.


UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

Pemerintah dan kalangan dunia usaha Uni Emirat Arab (UEA) telah menyepakati komitmen investasi kepada pemerintah Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!