Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal

  • Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal
  • Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal

**JAKARTA ** - Penerapan tarif baru ojek online (ojol) yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya. Ada saja aplikator nakal yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Diketahui, ada aplikator ojol yang mempermainkan tarif yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 1 Mei 2019. Pasalnya tarif hanya berlaku selama tiga hari dari tujuh hari yang diminta Kemenhub.

Melihat ada ketidakberesan itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo meminta pemerintah konsisten mengamankan jalannya regulasi itu karena keinginan semua pihak. "Aturan itu sudah mengakomodasi semua yang diminta mitra pengemudi dan aplikator. Pemerintah sudah sangat akomodatif," ujar Agus di Jakarta, Rabu (8/5) kemarin.

Untuk itu, saran dia, pemerintah jangan mau menuruti keinginan aplikator untuk merevisi regulasi yang sudah dibuat, telah disosialisaikan juga, bahkan semua pihak telah terlibat diajak diskusi. "Kemenhub harus tegas awasi di lapangan, terutama soal penerapan tarif. Jangan ada lagi dibiarkan kedok promosi tapi malah merugikan mitra atau merusak persaingan. Pemainnya yang kuat kan tinggal dua, harusnya lebih mudah mengawasi," kata Agus.

Sementara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi kesal kepada aplikator yang sering memainkan tarif. Dia pun akan mengancam akan memberikan sanksi tegas. "Itulah saya lagi obrolin sama pak menteri, kalau begini terus (banyak aplikator nakal) saya bisa buatkan sanksi nanti. Karena selama ini kan regulasinya nggak ada sanksi ya," kata Budi.

Lanjut Budi, Keputusan akan dikeluarkan setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Kenapa berkoodinasi sama Kemenkominfo, karnea kan domain mereka aplikasi itu. Saya juga bingung sanksinya, sebab bukan kendaraan umum soalnya," ucap Budi.

"Kita pasti ajak KPPU juga untuk lihat persaingannya, pasti kita koordinasi ke sana," tambah Budi.

Saat ini, ungkap Budi, tidak ada lagi aplikator ojol yang nakal memainkan harga. Kedua aplikator tersebut sudah berkomitmen untuk mengikuti regulasi yang dibuat Kemenhub. "Sudah kembali normal, Go-Jek sudah kembali Grab juga ya kan masih ada promo, makanya saya tadi minta mereka jangan main promo. Tapi mereka juga komitmen bakal ikutin kita," ujar Budi.

Seperti diketahui, Kemenhub menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi akan efektif diberlakukan.

Aturan ini efektif diberlakukan di lima kota mewakili tiga zona yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar sejak 1 Mei 2019. Adapun besaran tarif terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali. Untuk zona 2 adalah Jabodetabek. Sementara untuk zona 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya.

Rincaiannya, tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. Sementara Zona II batas bawah Rp2.000 dengan batas atas Rp2.500, dan biaya jasa minimal Rp8.000-Rp10.000. Untuk Zona III batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. (din/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan sejumlah upaya untuk menstabilkan harga cabai yang melonjak tinggi


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Keputusan pemerintah menurunkan tiket pesawat sebesar 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), ternyata masih saja ada maskapai yang bandel


Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Pemerintah akan memberlakukan blokir IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada 17 Agustus 2019.


Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha untuk membuka pasar di Cina.


Cadangan Devisa Bertambah USD123,8 Miliar

Cadangan Devisa Bertambah USD123,8 Miliar

Penarikan utang luar negeri pemerintah berdampak positif terhadap cadangan devisa Indonesia.


Pemberantasan Kartel Ayam Lambat

Pemberantasan Kartel Ayam Lambat

Para peternak masih menunggu kepastian pemerintah membeli ayam mereka.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan diskon tarif ojek online (ojol).


Tarif Listrik Tidak Naik

Tarif Listrik Tidak Naik

Pemerintah menyatakan tidak melakukan penyesuaian tarif listrik hingga akhir tahun 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!