Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal

  • Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal
  • Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal

**JAKARTA ** - Penerapan tarif baru ojek online (ojol) yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya. Ada saja aplikator nakal yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Diketahui, ada aplikator ojol yang mempermainkan tarif yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 1 Mei 2019. Pasalnya tarif hanya berlaku selama tiga hari dari tujuh hari yang diminta Kemenhub.

Melihat ada ketidakberesan itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo meminta pemerintah konsisten mengamankan jalannya regulasi itu karena keinginan semua pihak. "Aturan itu sudah mengakomodasi semua yang diminta mitra pengemudi dan aplikator. Pemerintah sudah sangat akomodatif," ujar Agus di Jakarta, Rabu (8/5) kemarin.

Untuk itu, saran dia, pemerintah jangan mau menuruti keinginan aplikator untuk merevisi regulasi yang sudah dibuat, telah disosialisaikan juga, bahkan semua pihak telah terlibat diajak diskusi. "Kemenhub harus tegas awasi di lapangan, terutama soal penerapan tarif. Jangan ada lagi dibiarkan kedok promosi tapi malah merugikan mitra atau merusak persaingan. Pemainnya yang kuat kan tinggal dua, harusnya lebih mudah mengawasi," kata Agus.

Sementara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi kesal kepada aplikator yang sering memainkan tarif. Dia pun akan mengancam akan memberikan sanksi tegas. "Itulah saya lagi obrolin sama pak menteri, kalau begini terus (banyak aplikator nakal) saya bisa buatkan sanksi nanti. Karena selama ini kan regulasinya nggak ada sanksi ya," kata Budi.

Lanjut Budi, Keputusan akan dikeluarkan setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Kenapa berkoodinasi sama Kemenkominfo, karnea kan domain mereka aplikasi itu. Saya juga bingung sanksinya, sebab bukan kendaraan umum soalnya," ucap Budi.

"Kita pasti ajak KPPU juga untuk lihat persaingannya, pasti kita koordinasi ke sana," tambah Budi.

Saat ini, ungkap Budi, tidak ada lagi aplikator ojol yang nakal memainkan harga. Kedua aplikator tersebut sudah berkomitmen untuk mengikuti regulasi yang dibuat Kemenhub. "Sudah kembali normal, Go-Jek sudah kembali Grab juga ya kan masih ada promo, makanya saya tadi minta mereka jangan main promo. Tapi mereka juga komitmen bakal ikutin kita," ujar Budi.

Seperti diketahui, Kemenhub menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi akan efektif diberlakukan.

Aturan ini efektif diberlakukan di lima kota mewakili tiga zona yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar sejak 1 Mei 2019. Adapun besaran tarif terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali. Untuk zona 2 adalah Jabodetabek. Sementara untuk zona 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya.

Rincaiannya, tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. Sementara Zona II batas bawah Rp2.000 dengan batas atas Rp2.500, dan biaya jasa minimal Rp8.000-Rp10.000. Untuk Zona III batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. (din/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!