Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

  • Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra
  • Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

JAKARTA - Terkait pemerintah melarang mata uang libra yang akan dikeluarkan Facebook pada awal 2020 mendatang, pengamat ekonomi menilai pemerintah masih sangat kaku.

"Memang di Indonesia, peraturan cryptocurrency masih sangat kaku. Waktu heboh cryptocurrency ini beberapa waktu yang lalu langsung dilarang dengan alasan yang sama," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda, kemarin (21/6).

Meskipun masih diragukan keamanannya, namun menurut Huda, pemerintah bisa mempertimbangkannya karena yang mengeluarkannya adalah perusahaan besar dan terpercaya.

"Memang benar cryptocurrency termasuk bitcoin ataupun libra ini masih debatable soal keamanan. Namun jika penerbit cryptocurrency adalah perusahaan yang terpercaya harusnya bisa dipertimbangkan legalitasnya," ujar Huda.

Saran dia, Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas sistem pembayaran seharusnya mengikuti perkembangan sistem pembayaran global.

"Kehadiran libra ini bisa mempermudah transaksi keuangan global dan lebih efisien dalam transaksi global. BI harus bisa beradaptasi dengan sistem ini," kata dia.

Gubernur BI Perry Warjoyo menegaskan, penggunaan mata uang libra bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Pasal 2 ayat 1 dijelaskan, setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Sebagai lembaga yang diamanati oleh undang-undang untuk mengatur kebijakan sistem pembayaran, lanjut dia, seluruh alat pembayaran yang melirik Indonesia sebagai pasar harus tunduk kepada peraturan BI.

"Terkait dengan libra, kami tegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah dan lembaga negara yang ditunjuk yang diamanatkan oleh undang-undang adalah Bank Indonesia," ujar Perry, Kamis (20/6).

Sehingga, kata dia, seluruh apapun alat pembayaran yang beredar di Indonesia harus tunduk kepada peraturan BI.

"Hal itu menjadi prinsip dasar pada legal undang-undang," ujar dia.

Meski demikian, pihaknya masih mengkaji perkembangan mata uang kripto ini. Perry mencontohkan, seperti bitcoin yang masuk ke Indonesia, BI dengan tegas menyebut mata uang tersebut tidak sah di Indonesia. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!