Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

  • Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok
  • Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

JAKARTA - Polemik tiket mahal telah terjadi pada akhir 2018 lalu. Namun pemerintah terkesan lambat melakukan pembenahan bagaimana agar jumlah penumpang pesawat tetap stabil, atau bahkan meningkat. Benar saja, jumlah penumpang pesawat turun drastis selama musim Lebaran 2019 sebesar 27 persen dibandingkan Lebaran tahun lalu.

Kondisi menyedihkan itu disebabkan mahalnya harga tiket pesawat. Masyarakat pun banyak yang beralih ke moda transportasi darat, dan laut untuk mudik ke kampung halaman maupun baliknya.

Adapun harga terendah tiket pesawat yang dijual maskapai pada Lebaran tahun ini lebih mahal dibandingkan Lebaran tahun lalu, yaitu naik sebesar 16 persen sampai 79,5 persen.

karena itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan moda transportasi udara memang harus segera dilakukan evaluasi.

"Pada dasarnya angkutan udara memang harus kita evaluasi dengan sistematis agar dia bisa memberi layanan lebih baik," ujar Budi di Jakarta, Jumat (14/6).

Sektretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memastikan, Minggu depan pihaknya akan melakukan evaluasi harga tiket pesawat. Evaluasi difokuskan pada dampak penurunan batas atas.

Menurut dia, jika dampak penurunan tarif batas atas (BTA) tidak signifikan, maka pemerintah akan mencari opsi lain, seperti mengizinkan maskapai asing berkompetisi di Indonesia.

"Minggu depan kita akan evaluasi. Setelah itu, jadi bagaimana pemikirannya mengundang maskapai asing kita akan bicarakan semua plus minusnya," ungkap dia.

Sementara, pengamat penerbangan Alvin Lie menilai bahwa mahalnya harga TBA pesawat karena tidak pernah naik sejak tahun 2014.

"Yang terjadi sekarang adalah harga tiket menjadi tidak dinamis atau fleksibel. Terus bertengger di batas atas, tidak bergerak turun," kata Alvin Lie kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (14/6).

Senada dengan Alvin Lie, pengamat penerbangan, Gerry Soejatman berharap Kemenhub segera mencari solusi terbaik bagaimana harga tiket bisa murah dan maskapai penerbangan di Tanah Air tidak gulung tikar.

"Saya cuma berharap Kemenhub bisa temukan solusi bagaimana tiket murah bisa tersedia dan maskapai tetap untung. Masalah Menhub (Budi Karya) dan Kemenhub mau terima atau tidak usulan-usulan bagaimana mencapai itu, ya wewenang mereka," tukas Gerry.

Reaksi Lebay Menhub Soal Codeshare

Di tengah kondisi memprihatinkan industri penerbangan Indonesia, muncul postingan heboh yakni tiket pesawat maskapai asing China Airlines yang melayani rute domestik Jakarta-Makassar bernomor penerbangan C19798 CGK-UPG.

Menjawab kehebohan itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meluruskan bahwa tidak ada maskapai asing masuk ke Indonesia, itu hanya kerja sama melalui codeshare dengan maskapai Garuda Indonesia.

"Tidak ada, sebenarnya tidak ada, itu codeshare, antara Garuda dengan itu (China Airlines)," kata Budi di Jakarta, Jumat (14/6).

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II (Persero) itu menegaskan untuk rute domestik yang digunakan adalah pesawat maskapai nasional.

"Menggunakan maskapai Garuda Indonesia," ujar Budi.

Terkait masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum tahu tentang codeshare, pihak Kemenhub meminta maskapai penerbangan untuk melakukan sosialisasi kepada calon penumpangnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti menjelaskan, penerbangan codeshare adalah salah satu cara untuk memaksimalkan layanan penerbangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan jaringan rute penerbangan internasional dan domestik.

"Penerbangan codeshare ini harus diinformasikan kepada penumpang dari mulai proses pemesanan tiket hingga pelaksanaan penerbangan, yaitu diumumkan dalam penerbangan,” kata Polana, di Jakarta, Jumat (14/6).

Lanjut Polana menjelaskan, codeshare merupakan perjanjian kerja sama pelayanan penerbangan antara dua maskapai atau lebih dalam melayani satu rute penerbangan.

"Untuk penerbangan codeshare, masing-masing maskapai dapat menjual tiket penerbangan di rute yang sama, namun hanya satu maskapai yang mengoperasikan penerbangan di rute tersebut," papar Polana.

Polana menambahkan, dengan kerja sama codeshare ini, kedua operator penerbangan akan memiliki rute yang lebih banyak, sekalipun maskapai itu tidak mengoperasikan secara langsung rute tersebut.

"Codeshare ini biasa dilakukan antar maskapai domestik seperti Lion Air (JT) dengan Wings Air (IW) dan Garuda Indonesia (GA) dengan Citilink (QG), sedangkan pada penerbangan internasional biasanya dilakukan dua atau tiga maskapai," jelas dia.

Pada prinsipnya, Polana menegaskan, rute domestik yang diterbangi tetap dilakukan oleh maskapai nasional, dan yang perlu diperhatikan dalam hal layanan, maskapai diimbau untuk tetap mengutamakan tiga aspek utama penerbangan yakni keselamatan, keamanan dan pelayanan.

"Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama. Semuanya harus bekerjasama dalam menciptakan penerbangan yang selamat aman dan nyaman,” ujar Polana.

Sampai saat ini, kata dia, pihaknya belum mendapat permintaan pengajuan izin maskapai asing untuk melayani rute penerbangan domestik Indonesia.

"Enggak ada, belum ada," kata dia.

Terpisah, pengamat penerbangan, Alvin Lie menilai pemerintah seharusnya tidak perlu menanggapi netizen, karena tidak memberikan solusi untuk maskapai Indonesia.

"Soal codeshare, kacau nih Menhub (Budi Karya). Reaktif banget terhadap gorengan netizen dengan menanggapi hal-hal yang tidak perlu," ujar Alvin Lie kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (14/6).

Anggota Ombudsman yang juga mantan komisi VII itu menjelaskan, bahwa memang benar ada penerbangan CI9798 CGK-UPG, namun tidak benar jika dikatakan melakukan pelayanan domestik CGK-UPG.

"Penerbangan CI9798 ini merupakan kerja sama codeshare dengan Garuda. Nomor penerbangan aslinya adalah GA612. GA bekerjasama codeshare dengan banyak airlines asing baik SkyTeam maupun di luar SkyTeam," jelas Alvin.

Alvin kembali menjelaskan, dalam kasus CI9798, penumpang dari Taiwan membeli tiket China Airlines, kemudian China Airlines mengalihkannya kepada GA (kode penerbangan Garuda Indonesia) untuk melaksanakan pengangkutan.

Lanjut dia, demikian juga penumpang di Indonesia bisa membeli tiket GA untuk terbang di berbagai negara di mana sebenarnya GA tidak mengoperasikan penerbangan.

"Untuk penerbangan-penerbangan codeshare memang airline penerbit tiket berhak mencantumkan nomer penerbangan sendiri walau yang mengangkut adalah airline mitranya," tutur Alvin Lie.

"Pada papan keberangkatan, mudah dilihat penerbangan codeshare menampilkan beberapa nomer penerbangan untuk penerbangan yang sama," sambung Alvin Lie menjelaskan.

Sementara, pengamat penerbangan lainnya, Gerry Soejatman mengatakan, bahwa codeshare adalah sudah lama terjadi di Indonesia. Menurut dia, ini hanya hoaks yang menumpang situasi politik yang sedang memanas.

"Kalau perlu dijelasin, kenapa baru sekarang? Pemerintah tidak usah mengalah sama unsur-unsur penyebar hoaks dan lain-lain, cukup menjelaskan fakta saja, dan maskapai juga, tapi tidak perlu ada campaign sosialisasi masalah ini," ujar Gerry kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (14/6). (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Produsen hingga petani tembakau keberatan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan sebesar 23 persen


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.


Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!