Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Genjot Kualitas Gula

  • Pemerintah Genjot Kualitas Gula
  • Pemerintah Genjot Kualitas Gula

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas gula agar bisa digunakan sebagai gula industri, dan dikonsumsi masyarakat. Salah satu yang dilakukan pemerintah, yakni merevisi Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP) yang diproduksi di dalam negeri.

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, saat ini SNI gula mengacu pada International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) berada di angka 300. Angka itu dirasa masih kurang, maka akan ditekan hingga menjadi 200.

"Untuk meningkatkan kualitas gula, saya akan menekan dari standarnya 300 menjadi maksimum 200," ujar dia di Jakarta, Selasa (3/9).

Dengan meningkatkan kualitas gula di angka 200, diharapkan tidak ada lagi industri makanan dan minuman mengimpor gula mentah untuk dijadikan gula rafinasi (bahan makanan dan minuman).

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan memperluas lahan tanam tebu secara bertahap hingga mencapai 735 ribu hektare (ha).

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menambahkan, target memenuhi luas tanam 735 ha dapat terealiasi pada 2029. Dengan demikian, dibutuhkan waktu 10 tahun agar Indonesia bisa swasembada gula.

"Kebutuhan kita 5,8 juta ton. Analisis kami, kira-kira butuh 735 ribu ha untuk mencapai swasembada. Jadi prediksi kita 2029," ujar Kasdi.

Untuk saat ini, kata Kasdi, pemerintah menargetkan perluasan lahan produksi gula kira-kira seluas 535 ribu ha sampai tahun 2024. Luas tersebut diprediksi memproduksi 3,2 juta ton gula. Proporsinya, 271.361 ha di luar Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa 263.571 ha.

"Sampai 2024 itu target kita 535 ribu ha. Itu baru memenuhi 3,2 juta ton. Kalau 2024, di luar Pulau Jawa 271,361 ha, dalam Jawa 263.71 ha," tutur Kasdi.

Untuk mencapai target luas lahan tanam, pemerintah akan fokus di luar Pulau Jawa. Karena, menambah lahan produksi gula di Pulau Jawa terbilang sulit.

"Kita akan fokus di antaranya di wilayah Sumatera, dan Kalimantan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto mengatakan, selama ini industri makanan dan minuman masih mengandalkan gula impor. Tahun ini, izin kuota impor gula industri sekitar 2,8 juta ton, turun dibanding pada tahun lalu sebanyak 3,6 juta ton.

"Kuota impor dipotong lantaran masih ada stok gula impor sekitar 1 juta ton di gudang-gudang industri," kata Airlangga. (fin/ima)


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!