Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Jangan Campuri soal Tarif Pesawat

  • Pemerintah Jangan Campuri soal Tarif Pesawat
  • Pemerintah Jangan Campuri soal Tarif Pesawat

JAKARTA - Persoalan mahalnya tarif maskapai masih ramai dikeluhkan masyarakat. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menengahi agar maskapai dan masyarakat untuk saling mengerti.

"Saya sudah mendengar tarif yang diberikan oleh karenanya Garuda, Lion, Sriwijaya harus mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga jangan suruh tarif batas bawah semua. Kasihan dong. Jadi ini saling pengertian," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/4).

Mantan direktur utama Angkasa Pura II itu menyarankan, agar maskapai penerbangan melakukan dialog dengan masyarakat, sehingga konsumen bisa mendapat informasi yang jelas. "Saya ingin sekali mekanisme pasar ini terjadi, kalau bisa jelaskan, jelaskan ke masyarakat. Misalnya harga pokok saya 500, masa saya disuruh jual 300 atau 400, minimal 501,502, dengan itu ada dialog," ujar Budi.

Menanggapi pernyataan Budi Karya, pengamat penerbangan Alvin Lee, meminta pemerintah untuk tidak terlalu dalam ikut campur soal tarif pesawat. Sebab maskapai penerbangan tidak dibiayai oleh negara. "Pemerintah tidak perlu dan tidak patut mengatur terlalu jauh untuk layanan bisnis yang tidak dibiayai APBN/APBD. Itu ranah korporat. Pemerintah berhak mengatur harga tiket route perintis karena disubsidi APBN," kata Alvin Lee kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (11/4).

Menurut Alvin, regulasi tarif batas bawah dan tarif batas atas hanya ada di Indonesia saja. Di dunia tidak ada yang demikian. Jadi seharusnya, maskapai tidak salah menentukan tarif sesuai dengan hitung-hitungannya. "Jangan sub-class price, tarif batas bawah dan tarif batas atas saja cuma ada di Indonesia. Hak airlines sepenuhnya mau berlakukan kelas tunggal atau kelas jamak, sejauh tidak melanggar tarif atas bawah dan tarif batas atas," tutur Alvin.

Lanjut Alvin, bahwa Tarif batas bawah dan tarif batas atas sudah berlaku sejak bulan Februari 2016. Dan memang sudah saatnya dilakukan evaluasi. "Tarif batas bawah dan tarif batas bawah sudah berlaku sejak Februari 2016. Memang sudah saatnya ditinjau kembali besarannya. Namun hal tersebut justru akan membuat harga tiket makin tinggi," ujar Alvin.

Soal permintaan tarif turun, Maskapai Garuda telah memberikan diskosn sebesar 50 persen sejak 31 Maret hingga 13 Mei untuk penerbangan domestik semua rute. Diskon ini bukan karena tekanan pemerintah melainkan untuk mengakomodir pasar.

"Kami akan terus memastikan bahwa penurunan harga menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menyediakan pelayanan maskapai bintang 5 dengan tarif yang kompetitif sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia", kata Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, dalam keterangannya baru-baru ini.

Garuda, kata dia, berkomitmen untuk memperhatikan kepentingan internal perusahaan dan aspek kepentingan nasional secara berdampingan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penentuan harga tiket. "Kami juga menghimbau maskapai penerbangan lainnya agar mengikuti langkah kami dan turut memberikan harga diskon tiket penerbangan pada sektor sektor lainnya untuk semakin meningkatkan perekonomian masyarakat," ajak Pikri.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Regulasi PM 20/2019 berisi tarif batas bawah yang semula 30 pesen dari tarif batas atas menjadi 35 persen dari tarif batas atas. Peraturan tersebut diterbitkan untuk menghindari adanya perang tarif di antara maskapai, karena selama lima tahun ini terjadi perang tarif yang cukup tajam. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda
Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Dorong Mobil Listrik untuk Angkutan Umum

Pemerintah Dorong Mobil Listrik untuk Angkutan Umum

Kemenhub mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia diterapkan pada angkutan umum sebelum untuk transportasi pribadi.


Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membahas soal regulasi validasi IMEI.


Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen.


Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Musim kemarau sudah mulai berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai akan berangsur-angsur stabil.


Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Presiden AS Donald Trump mengancam, akan menjatuhkan tarif tambahan 10 persen senilai 300 miliar dolar AS terhadap impor Cina terhitung mulai 1 September 2019.


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!