Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Jangan Campuri soal Tarif Pesawat

  • Pemerintah Jangan Campuri soal Tarif Pesawat
  • Pemerintah Jangan Campuri soal Tarif Pesawat

JAKARTA - Persoalan mahalnya tarif maskapai masih ramai dikeluhkan masyarakat. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menengahi agar maskapai dan masyarakat untuk saling mengerti.

"Saya sudah mendengar tarif yang diberikan oleh karenanya Garuda, Lion, Sriwijaya harus mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga jangan suruh tarif batas bawah semua. Kasihan dong. Jadi ini saling pengertian," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/4).

Mantan direktur utama Angkasa Pura II itu menyarankan, agar maskapai penerbangan melakukan dialog dengan masyarakat, sehingga konsumen bisa mendapat informasi yang jelas. "Saya ingin sekali mekanisme pasar ini terjadi, kalau bisa jelaskan, jelaskan ke masyarakat. Misalnya harga pokok saya 500, masa saya disuruh jual 300 atau 400, minimal 501,502, dengan itu ada dialog," ujar Budi.

Menanggapi pernyataan Budi Karya, pengamat penerbangan Alvin Lee, meminta pemerintah untuk tidak terlalu dalam ikut campur soal tarif pesawat. Sebab maskapai penerbangan tidak dibiayai oleh negara. "Pemerintah tidak perlu dan tidak patut mengatur terlalu jauh untuk layanan bisnis yang tidak dibiayai APBN/APBD. Itu ranah korporat. Pemerintah berhak mengatur harga tiket route perintis karena disubsidi APBN," kata Alvin Lee kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (11/4).

Menurut Alvin, regulasi tarif batas bawah dan tarif batas atas hanya ada di Indonesia saja. Di dunia tidak ada yang demikian. Jadi seharusnya, maskapai tidak salah menentukan tarif sesuai dengan hitung-hitungannya. "Jangan sub-class price, tarif batas bawah dan tarif batas atas saja cuma ada di Indonesia. Hak airlines sepenuhnya mau berlakukan kelas tunggal atau kelas jamak, sejauh tidak melanggar tarif atas bawah dan tarif batas atas," tutur Alvin.

Lanjut Alvin, bahwa Tarif batas bawah dan tarif batas atas sudah berlaku sejak bulan Februari 2016. Dan memang sudah saatnya dilakukan evaluasi. "Tarif batas bawah dan tarif batas bawah sudah berlaku sejak Februari 2016. Memang sudah saatnya ditinjau kembali besarannya. Namun hal tersebut justru akan membuat harga tiket makin tinggi," ujar Alvin.

Soal permintaan tarif turun, Maskapai Garuda telah memberikan diskosn sebesar 50 persen sejak 31 Maret hingga 13 Mei untuk penerbangan domestik semua rute. Diskon ini bukan karena tekanan pemerintah melainkan untuk mengakomodir pasar.

"Kami akan terus memastikan bahwa penurunan harga menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menyediakan pelayanan maskapai bintang 5 dengan tarif yang kompetitif sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia", kata Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, dalam keterangannya baru-baru ini.

Garuda, kata dia, berkomitmen untuk memperhatikan kepentingan internal perusahaan dan aspek kepentingan nasional secara berdampingan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penentuan harga tiket. "Kami juga menghimbau maskapai penerbangan lainnya agar mengikuti langkah kami dan turut memberikan harga diskon tiket penerbangan pada sektor sektor lainnya untuk semakin meningkatkan perekonomian masyarakat," ajak Pikri.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Regulasi PM 20/2019 berisi tarif batas bawah yang semula 30 pesen dari tarif batas atas menjadi 35 persen dari tarif batas atas. Peraturan tersebut diterbitkan untuk menghindari adanya perang tarif di antara maskapai, karena selama lima tahun ini terjadi perang tarif yang cukup tajam. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda
Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

Pemblokiran sebagian fitur aplikasi di media sosial (medsos) yang dilakukan pemerintah mendapat protes dari berbagai kalangan.


Tarif Tol Didiskon 15 Persen saat Mudik Lebaran

Tarif Tol Didiskon 15 Persen saat Mudik Lebaran

Kabar gembira bagi Anda yang pulang kampung melewati jalan tol saat arus mudik dan balik Lebaran 2019.


Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Untuk mendongkrak neraca perdagangan migas, pemerintah berencana akan menghentikan impor minyak mentah.


Pemerintah targetkan Swasembada Bawang Putih 2021

Pemerintah targetkan Swasembada Bawang Putih 2021

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan swasembada bawang putih akan terjadi pada tahun 2021.


Maskapai Penerbangan Akhirnya Patuhi Tarif Baru

Maskapai Penerbangan Akhirnya Patuhi Tarif Baru

Kementerian Perhubungan melakukan pemantauan penerapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal.


Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya.


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.


Bandel Tak Turunkan Tarif, Izin Maskapai Bisa Dicabut

Bandel Tak Turunkan Tarif, Izin Maskapai Bisa Dicabut

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan warning kepada maskapai penerbangan jika sampai, Jumat (17/5) hari ini, tidak menurunkan tarif batas atas (TBA).


Jangan Merakit Terus, Saatnya Industri Elektronik Produksi Sendiri

Jangan Merakit Terus, Saatnya Industri Elektronik Produksi Sendiri

Investasi elektronika dan telematika di Indonesia mulai mengepakan sayapnya, meski belum sebesar industri manufaktur.


Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Akumulasi utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp4.528 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp4.180 triliun.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!