Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Jangan Terburu-buru Gugat WTO

  • Pemerintah Jangan Terburu-buru Gugat WTO
  • Pemerintah Jangan Terburu-buru Gugat WTO

JAKARTA - Pasca Uni Eropa memutuskan penghentian penggunaan minyak sawit mentah atau Crude Oil Palm (Oil), pemerintah Indonesia langsung bereaksi keras. Salah satunya akan mengadukan kepada organisasi perdagangan dunia (World Organization/WTO).

Namun sejumlah pengamat ekonomi yang tergabung dalam Indef meminta Indonesia untuk tidak terburu-buru mengadukan masalah tersebut kepada WTO. Pengamat ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin menyarankan, pemerintah agar menggunakan jalur diplomasi biasa melalui proses tarik-ulur, gebrak-menggebrak, ancam-mengancam, an lain-lain.

Bustanul mencontohkan, misalkan tidak mengimpor Airbus dalam waktu dekat. "Intinya kita harus melakukan diplomasi dengan elegan. Gertak-menggertak seperti kemarin sudah ok," ujar Bustanul dalam diskusi Indef Online, Minggu (31/3) kemarin.

Lanjut Bustanul, pemerintah tinggal menghitung atau dibuat beberapa simulasi berapa kerugian ekonomi dari pilihan A atau pilihan B. "Ingat, Eropa Barat cuma menghalami masuk CPO untuk biofuel, bukan untuk pangan. CPO untuk pangan masih berjalan seperti biasa," ucap Bustanul.

Jika memang terjadi Penal Sengketa (DSB) di WTO, Indonesia harus melakukan analisi segera mungkin. Artinya jangans ampai merugikan diri sendiri dan kalah di Panel.

"Indonesia harus menunjuk lawyer yang kredibel dan mampu bersidang dengan baik. Argumen yang harus dipersiapkan secara matang," kata Bustanul.

Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus mendesak Indonesia segera merespon dengan menyiapkan berbagai strategi. Seperti melakukan diplomasi dan kampanye positif tentang kelapa sawit yang diperkuat oleh kajian yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawaban seperti yang dilakukan oleh EU (Uni Eropa).

"Upaya ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan negara-negara produsen kelapa sawit lainnya yang memiliki kepentingan yang sama, seperti Malaysia, Thailand, Kolombia, dll," tutur Heri.

Menurut Heri, perbaikan citra dan pandangan tentang kelapa sawit Indonesia harus terus dilakukan dan diperkuat kajian ilmiah yang komprehensif. "Hal ini penting untuk menjaga pangsa ekspor ke negara tradisional," ujar Heri.

Saat ini EU sudah memberlakukan Renewable Energy Directive (RED) II. Salah satu scientific evidence yang digunakan didalam RED II adalah Indirect Land Use Change (ILUC) sehingga penggunaan palm oil sebagai bahan baku biofuel akan terkendala, karena dari tahun 2008 sampai 2016 telah terjadi deforestation sekitar 5 juta hektar untuk kebun kelapa sawit.

"Namun Apakah secara scientific penggunaan ILUC ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan? Inilah yang perlu kita jawab dengan dilandasi kajian ilmiah," ucap Heri.

Seain itu, lanjut Heri, penggunaan ILUC masih banyak pro dan kontra, model land use change yang dipakai masih menggunakan banyak asums.

"Terlepas dari hal-hal yang saya sebutkan, Indonesia perlu lebih memperhatikan kelapa sawit sebagai komoditas yang cukup relevan untuk dihilirisasi (optimalkan nilai tambah di dalam negeri). karena saat ini nyatanya kita memang unggul di produk minyak sawit namun baru sebatas intermediate product (hulu-intermadiate), belum hulu-hilir. Masih cukup sedikit produk hilir atau final dari CPO yang bisa diproduksi di dalam negeri," tutur Heri.

Sementara ekonom Indef Imaduddin Abdulla menjelaskan RED adalah adalah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (European Commission) untuk produksi dan promosi energi dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui atau energi terbarukan.

Kebijakan tersebut, menurut Imaduddin, tidak ada yang bermasalah dari arah kebijakan RED ini. Namun menjadi polemik bagi negara-negara produsen sawit karena RED II yang terbaru ini memasukkan komponen kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dari bioenergy yang digunakan.

Dalam konteks ini, lanjut Imaduddin, Komisi Eropa menetapkan batasan untuk biofuel, bioliquids, dan biomass fuels yang memiliki risiko indirect land use change (ILUC) yang tinggi dan justru meningkatkan emisi gas rumah kaca. Negara-negara anggota masih boleh tetap mengimpor minyak nabati yang bersumber dari komoditas ILUC yang tinggi, tetapi tidak dihitung sebagai bagian dari target sumber energi terbarukan yang disepakati harus 32 persen pada tahun 2030.

"Sayangnya, sawit dianggap sebagai komoditas dengan risiko ILUC yang tinggi. Hal ini yang menimbulkan respon dari berbagai pihak khususnya dari negara-negara produsen sawit dan menjadi polemik dan perdebatan hingga saat ini," pungkas Imaduddin.

Seperti diketahui Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap atas diskriminatif dari Uni Eropa. Salah satunya adalah akan membawa penghentian ekspor CPO Indonesia ke WTO. Opsi lainnya, Indonesia akan melakukan pemboikotan produk-produk Uni Eropa di dalam negeri. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Naik MRT Dapat Potongan 50 Persen
Naik MRT Dapat Potongan 50 Persen

Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!