Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

  • Pemerintah Salah Urus Bawang Putih
  • Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

JAKARTA - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya. Pengamat pertanian melihat masih banyak petani yang dirugikan.

Pengamat pertanian, Dwi Andreas membeberkan bahwa masalah yang mendasarkan adalah petani. Dia mengungkapkan, bahwa wajib tanam 5 persen yang dilakukan importir telah gagal. Sebab kebijakan yang diterbitkan pemerintah tersebut tidak menguntungkan petani.

Diketahui, kewajiban importir swasta menanam bawang putih sebanyak 5 persen dari volume Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebelum mendapatkan Surat Periizin Impor (SPI), diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dengan merujuk Peraturan Menteri 38 Tahun 2017.

"Sesungguhnya (wajib tanam 5 persen) gagal di mana-mana, cuma ditutupi saja. Karena petani menanam bawang putih selama ini tidak menguntungkan sehingga petani tidak tertarik lagi untuk menanam bawang putih," kata Dwi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (19/5).

Dwi juga menanggapi terkait pemberian kredit untuk petani bawang putih, menurutnya, tetap saja petani tidak akan melirik untuk menanam bawang putih karena tidak menguntungkan bagi para petani.

"Jadi tanam wajib 5 persen itu risiko yang ditanggung pengusaha, hilang Rp80 juta, uang 5 persen sudah dikonversi ke konsumen dan lagi-lagi yang dirugikan konsumen. Ini karena konsep dasar tidak rasional," tutur Dwi.

Dwi menjelaskan, konsep dasar yang dilakukan pemerintah sejak tahn 1998 silam pertama kali Indonesia mengimpor bawang putih hingga saat ini salah. Karena sejak saat itu hingga saat ini menjadi ketergantungan impor.

"Tahun 1998, Indonesia pertama kali impor bawang putih. Pada saat itu setengahnya (impor) dibanding produk bawang putih. Nah otomatis hancur, ini ketergantungan," ujar Dwi.

Lantas apa solusi untuk pemerintah untuk membenahi bwang putih? Ada dua yang ditawarkan Dwi yakni menjaga harga bawang putih di tingkat konsumen dan hapus wajib tanam bawang putih.

"Harus diingat dahulu petani tidak menanam bawang putih bukan lahannya menganggur, tetapi lahan di atas ketinggian antara 800 hingga 1.300 meter itu yang cocok untuk bawang putih penuh sesak tanaman yang bernilai ekonomis tinggi seperti wortel, bawang daun, kopi dll," ujar Dwi.

Sebelumnya Kementan melalui Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan akan menggandeng BRI dalam menyalurkan bantuan uang ke kelompok tani. Upaya tersebut dinilai dapat membantu petani memenuhi kebutuhan sarana produksinya sesuai jadwal tanam, tanpa harus menunggu proses lelang pengadaan barang.

"Keterlibatan pihak perbankan dalam mempermudah penyaluran dana APBN diharapkan semakin memudahkan petani menanam tepat waktu. Harapannya swasembada bisa terwujud," Perwakilan BRI cabng Lombok Timur, I Made Agus dalam keterangannya.

Sementara itu Kementan terus meningkatkan luas areal pertanaman ke daerah yang berpotensi menjadi sentra bawang putih, termasuk Sembalun, Lombok Timur. Kementan pun optimistis swasembada bisa dicapai.

"Menanam bawang putih bagi masyarakat Sembalun sudah jadi budaya. Tingkat swadayanya tinggi untuk tanam bawang putih. Hampir tiap keluarga di sini tanam bawang putih. Kondisi tanamannya subur, bagus-bagus," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Liliek Sri Utami.

Liliek mengungkapkan, salah satu sentra bawang putih adalah di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun Lombok Timur. Sebagai salah satu sentra bawang putih terbesar, Sembalun memiliki potensi 4.000 hektare lahan. Sampai saat ini baru sekitar 2.000 hektare yang ditanami bawang putih.

Pada 2018 lalu Lombok Timur mendapat alokasi bantuan 1.642 hektare dari Kementan. Sementara tahun ini direncanakan penambahan lebih dari 1.000 hektare.

Liliek menjelaskan pola tanam juga sudah semakin berkembang, ada yang monokultur, ada juga yang tumpangsari dengan cabai bahkan bawang merah. "Saat umur bawang putih mencapai satu bulan, ditanam cabai keriting di sela-sela bedengan. Ini trik petani menambah penghasilan," tambahnya.

Menurut Liliek, pihaknya terus berupaya membenahi sistem penyaluran bantuan sarana produksi bawang putih melalui program APBN. "Kami terus perbaiki mekanisme penyaluran bantuan pemerintah kepada petani, baik dalam bentuk barang maupun uang. Prinsipnya bagaimana petani bisa memperoleh bantuan benih dan sarana produksi tepat sesuai musim tanamnya dengan harga yang lebih murah," pungkas dia. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen.


Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Musim kemarau sudah mulai berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai akan berangsur-angsur stabil.


Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


HUT RI Makin Istimewa dengan Honda Scoopy Merah Putih

HUT RI Makin Istimewa dengan Honda Scoopy Merah Putih

Menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-74, pabrikan Honda memperkenalkan warna baru Honda Scoopy yaitu Stylish White Red


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.


Ban Vulkanisir Wajib SNI

Ban Vulkanisir Wajib SNI

Meski kerap dipandang sebelah mata, ban vulkanisir menyeret perhatian pemerintah.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!