Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

  • Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah
  • Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

JAKARTA - Untuk mendongkrak neraca perdagangan migas, pemerintah berencana akan menghentikan impor minyak mentah. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengklarifikasi, tidak benar bahwa akan menghentikan avtur dan solar, melainkan minyak mentah.

Nantinya untuk mengolah minyak mentah, PT Pertamina (Persero) akan mengolah mintak hasil eksplorasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). "Dulu saya bicara, mulai Mei Pertamina akan mengolah sebagian dari crude yang dihasilkan oleh K2S. Nah banyak (importir) yang takut kan," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (22/5) kemarin.

Karena banyaknya keluhan dari importir, maka Darmin membahas seberapa besar dampak impor avtur dan solar pada defisit neraca perdagangan. "Ternyata memang benar mengolah tambahan dari crude oil untuk produksi solar dan avtur. Jadi dampaknya bukan pada impor solar, tapi pada impor crude. Sekarang akan diolah di dalam negeri," ucap Darmin.

Atas penjelasan Darmin ini, dia meminta para importir tidak perlu khawatir karena bukan menghentikan avtur dan solar, tetapi minyak mentah. "Jadi tidak perlu khawatir (importir)," kata Darmim.

Menanggapi rencana pemerintah akan menghentikan impor minyak mentah, ekonom Indef, Nailul Huda mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan jika pemerintah melakukan mitigasinya. "Penghentian impor (minyak mentah) selama ada mitigasinya akan berdampak positif, namun jika tidak maka dampaknya bisa lebih buruk," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network.

Diakui Huda, impor migas memang selama ini membebani neraca migas. Dia pun berpendapat keinginan Menteri Darmin yang ingin memangkas impor minyak mentah tidak salah. "Tapi harus dilihat juga kebutuhan minyak mentah apakah bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri saja? Saya kira keputusan ini jangan diambil terlalu tergesa-gesa. Pertimbangkan pula risiko kebijakannya," kata Huda.

Ekonom Indef lainnya, Eko Listiyanto setuju kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Darmin untuk mengerek neraca perdagangan migas melalui penghentian impor minyak mentah. "Kebijakan ini memang bisa sedikit mengurangi tekanan defisit perdagangan migas, namun sebenarnya penyebab utama defisit migas itu adalah di impor hasil minyak yang nilai defisitnya pada April 2019 sebesar 1.323,9 juta dolar AS, sementara defisit migas untuk minyak mentah pada April 2019 288,1 juta dolar AS," kata Eko.

Menurut Eko, jika kebijakan tersebut berhasil maka defisit migas diprediksi menurun. "Jika pun kebijakan itu efektif maka berdasarkan data defisit migas di April tersebut hanya akan menurunkan 19 persen defisit, sisanya 88 persen defisit migas karena impor hasil minyak," jelas Eko.

Saran Eko, untuk mendorong neraca perdagangan migas adalah pemerintah harus mengembangkan biodiesel (B20).

"Jadi jawaban solusinya mungkin pemerintah akan mendorong biodiesel (B20). Namun ini juga butuh insentif agar konsumen mau pindah dan akses energinya mudah," pungkas Eko.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada bulan April defisit 2,5 miliar dolar AS. Kinerja ini anjlok dibanding neraca perdagangan Maret yang mencatat surplus 540,2 juta dolar AS.

Salah satu penyebab defisit neraca perdagangan, yakni ekspor migas Indonesia turun sebesar 34,95 persen secara bulanan meski harga minyak mentah Indonesia ada di angka 68,71 dolar per barel atau meningkat dari Maret 63,60 dolar per barel. (din/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik

Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik

Rencana pemerintah ingin mengembangkan moda transportasi baru, yakni perpaduan antara spesifikasi Bus Rapid Transit.


Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Upaya mendorong investasi di sektor properti, pemerintah akhirnya mengeluarkan paket lima kebijakan.


Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS.


Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp530,8 triliun.


Maskapai Patuh Turunkan Tarif Pesawat

Maskapai Patuh Turunkan Tarif Pesawat

Sehari pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pesawat untuk maskapai berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC).


Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Terkait pemerintah melarang mata uang libra yang akan dikeluarkan Facebook pada awal 2020 mendatang, pengamat ekonomi menilai pemerintah masih sangat kaku.


Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Sejak awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sudah meminta kepada pejabat daerah agar mempermudah proses izin usaha.


Tiga Maskapai Asing Siap Bersaing di Indonesia

Tiga Maskapai Asing Siap Bersaing di Indonesia

Tidak lama pemerintah mengeluarkan wacana mengundang maskapai asing untuk masuk ke Indonesia, ternyata sudah ada tiga maskapai asing yang siap bersaing.


Polemik Impor Ikan Asin

Polemik Impor Ikan Asin

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena dikelilingi oleh perairan yang sangat luas dan pulau yang cukup banyak.


Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

Rencana pemerintah bakal mengundang maskapai asing untuk menyelesaikan masalah harga tiket pesawat mahal dipandang tidak tepat.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!