Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

  • Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah
  • Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

JAKARTA - Untuk mendongkrak neraca perdagangan migas, pemerintah berencana akan menghentikan impor minyak mentah. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengklarifikasi, tidak benar bahwa akan menghentikan avtur dan solar, melainkan minyak mentah.

Nantinya untuk mengolah minyak mentah, PT Pertamina (Persero) akan mengolah mintak hasil eksplorasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). "Dulu saya bicara, mulai Mei Pertamina akan mengolah sebagian dari crude yang dihasilkan oleh K2S. Nah banyak (importir) yang takut kan," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (22/5) kemarin.

Karena banyaknya keluhan dari importir, maka Darmin membahas seberapa besar dampak impor avtur dan solar pada defisit neraca perdagangan. "Ternyata memang benar mengolah tambahan dari crude oil untuk produksi solar dan avtur. Jadi dampaknya bukan pada impor solar, tapi pada impor crude. Sekarang akan diolah di dalam negeri," ucap Darmin.

Atas penjelasan Darmin ini, dia meminta para importir tidak perlu khawatir karena bukan menghentikan avtur dan solar, tetapi minyak mentah. "Jadi tidak perlu khawatir (importir)," kata Darmim.

Menanggapi rencana pemerintah akan menghentikan impor minyak mentah, ekonom Indef, Nailul Huda mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan jika pemerintah melakukan mitigasinya. "Penghentian impor (minyak mentah) selama ada mitigasinya akan berdampak positif, namun jika tidak maka dampaknya bisa lebih buruk," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network.

Diakui Huda, impor migas memang selama ini membebani neraca migas. Dia pun berpendapat keinginan Menteri Darmin yang ingin memangkas impor minyak mentah tidak salah. "Tapi harus dilihat juga kebutuhan minyak mentah apakah bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri saja? Saya kira keputusan ini jangan diambil terlalu tergesa-gesa. Pertimbangkan pula risiko kebijakannya," kata Huda.

Ekonom Indef lainnya, Eko Listiyanto setuju kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Darmin untuk mengerek neraca perdagangan migas melalui penghentian impor minyak mentah. "Kebijakan ini memang bisa sedikit mengurangi tekanan defisit perdagangan migas, namun sebenarnya penyebab utama defisit migas itu adalah di impor hasil minyak yang nilai defisitnya pada April 2019 sebesar 1.323,9 juta dolar AS, sementara defisit migas untuk minyak mentah pada April 2019 288,1 juta dolar AS," kata Eko.

Menurut Eko, jika kebijakan tersebut berhasil maka defisit migas diprediksi menurun. "Jika pun kebijakan itu efektif maka berdasarkan data defisit migas di April tersebut hanya akan menurunkan 19 persen defisit, sisanya 88 persen defisit migas karena impor hasil minyak," jelas Eko.

Saran Eko, untuk mendorong neraca perdagangan migas adalah pemerintah harus mengembangkan biodiesel (B20).

"Jadi jawaban solusinya mungkin pemerintah akan mendorong biodiesel (B20). Namun ini juga butuh insentif agar konsumen mau pindah dan akses energinya mudah," pungkas Eko.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada bulan April defisit 2,5 miliar dolar AS. Kinerja ini anjlok dibanding neraca perdagangan Maret yang mencatat surplus 540,2 juta dolar AS.

Salah satu penyebab defisit neraca perdagangan, yakni ekspor migas Indonesia turun sebesar 34,95 persen secara bulanan meski harga minyak mentah Indonesia ada di angka 68,71 dolar per barel atau meningkat dari Maret 63,60 dolar per barel. (din/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Impor Naik 34,96 Persen di Juli 2019

Impor Naik 34,96 Persen di Juli 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang bulan Juli masih tinggi, yakni 34,96 persen menjadi 15,51 miliar dolar


Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Presiden AS Donald Trump mengancam, akan menjatuhkan tarif tambahan 10 persen senilai 300 miliar dolar AS terhadap impor Cina terhitung mulai 1 September 2019.


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.


Ban Vulkanisir Wajib SNI

Ban Vulkanisir Wajib SNI

Meski kerap dipandang sebelah mata, ban vulkanisir menyeret perhatian pemerintah.


Masyarakat Kena Dampak Tumpahan Minyak Karawang

Masyarakat Kena Dampak Tumpahan Minyak Karawang

Insiden tumpahan minyak PT Pertamina (Persero) yang terjadi di Karawang hampir dua pekan ini dinilai berdampak pada kehidupan ekonomi nelayan


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!