Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

  • Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai
  • Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

JAKARTA - Sejak tiga bulan lalu sampai saat ini harga cabai masih tetap tinggi. Bahkan saat ini tembus mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).

Pengamat Pertanian Instititut Pertanian Bogor (ITB) Dwi Andreas memprediksi harga cabai akan kembali turun pada bulan September dan Oktober. Namun dia meminta pemerintah untuk tidak ikut campur dalam harga cabai.

"Buat saya pribadi sudahlah biar berjalan seperti mekanisme pasar, tidak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Dwi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (3/9).

Dwi mengungkapkan, baru saja mengunjungi daerah-daerah, ada beberapa daerah yang akan menanam cabai meskipun memasuki musim hujan nanti.

"Saat ini ada petani yang siap-siap mulai tanam cabai. Ya mulai Oktober petani mulai tanam cabai lagi. Ya memang risiko tinggi, masuk curah hujan tinggi sangat berisiko terhadap pertumbuhan cabai," kata dia.

Usaha petani itu patut diapresiasi. Sebab berani menanam cabai di tengah iklim yang tidak mendukung, yakni masuk musim hujan.

"Upaya-upaya petani patut diapresiasi. Harga cabai pada bulan Januari akan naik lagi, tapi petani-petani sudah melakukan antisipasi melakukan penanaman yang penuh risiko," ucap Dwi.

Karena itu, dia kembali menegaskan tidak perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menurunkan harga cabai.

"Biarlah mekanisme pasar, tidak perlu ada intervensi pemerintah (menurunkan harga cabai), petani yang seharusnya meraup keuntungan jadi tidak untung," tutur dia.

Menurut Dwi, petani sudah mengetahui soal siklus cabai. Catatan Dwi, dalam lima tahun terakhir ini untuk komoditas cabai tidak ada polanya. Artinya berbeda dengan bahan pangan lainnya yang memang ada polanya sehingga mudah dilakukan antisipasi.

"Data yang saya miiki 5 tahun terakhir ini tidak ada polanya, lain dengan daging ayam, ada polanya, kalau cabai gak ada polanya. Lha ketika cabai gak ada polanya, petani ada kecenderungan menanam cabai walaupun risikonya tinggi. Jadi biarlah harga tinggi, pemerintah tidak perlu intervensi, sehingga petani meraup keuntungan pada saat itu," ujar Dwi.

Sementara Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, saat ini petani sudah menanam cabai kembali. Sehngga diprediksi akhir September hingga Oktober harga cabai sudah kembali normal.

"Tapi sekarang petani sudah mulai menanam cabainya, dan insya Allah bulan-bulan September-Oktober ini, akhir-akhir September harga sudah stabil," ujar Setyanto, di Jakarta, Selasa (3/9).

Setyanto menjelaskan, harga cabai yang stabil untuk petani berada di level Rp20 ribu hingga Rp25 ribu. Sedangkan, di level konsumen sebesar Rp30 ribu sampai Rp35 ribu.

"Yang dimaksud stabil ini harga jangan sampai konsumen menjerit, petaninya juga menangis. Kita ingin petani dan konsumen tersenyum. Harga stabil itu kita harapkan di posisi petani Rp20 ribu-Rp25 ribu. Dan, di tingkat konsumen antara Rp30 ribu-Rp35 ribu. Harapannya demikian, tapi kalau Rp40 ribu di konsumen pun tak masalah," ucap dia.

Saat ini, sentra produksi cabai sendiri tersebar di Kediri, Blitar, Banyuwangi, Tuban, Cianjur, Magelang, Kulon Progo, Sleman, dan sebagainya.

Lanjut Setyanto, ada dua hal yang menyebabkan harga cabai naik drastis. Pertama, ketika panen raya dan harga anjlok, petani tak merawat tanamannya. Sehingga, ketika musim kemarau petani tak bisa menanam cabai.

"Kenaikan harga cabai imbas dari panen beberapa bulan lalu, panen raya harga anjlok. Sehingga petani tidak merawat tanamannya. Ditambah lagi dengan kemarau yang panjang, sehingga petani tidak menanam cabai, agak kurang tanamannya," papar dia.

Sebagaimana diketahui, meroketnya harga cabai menyumbang inflasi di bulan Agustus 2019. Angka inflasi bulan Agustus 2019 mencapai 0,12 persen. Adapun cabai merah menyumbang inflasi 0,01 persen, dan cabai rawit 0,07 persen. (fin/ima)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Omnibus Law Bukan Superhero

Omnibus Law Bukan Superhero

Pemerintah meyakini kebijakan menyinkronkan berbagai aturan di bidang yang sama atau omnibus law dapat menjadi solusi


Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Insiden bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (13/11), mendapat sorotan dunia, termasuk para investor asing.


Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal adanya desa tak berpenduduk alias fiktif


Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan Suryo Utomo untuk bekerja lebih keras merealisasikan target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah.


Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini! Jadi Berapa?

Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini! Jadi Berapa?

Saat ini harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada Rabu (6/11) tercatat Rp750 ribu per gram


Anggap Produk Tembakau Alternatif Sama dengan Rokok, Pemerintah Keliru

Anggap Produk Tembakau Alternatif Sama dengan Rokok, Pemerintah Keliru

Pemerintah disarankan membuat regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif.


Pembatalan Rencana Kenaikan Gas Industri Rugikan Investor

Pembatalan Rencana Kenaikan Gas Industri Rugikan Investor

Pembatalan rencana kenaikan harga gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)


Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Sejak bos Gojek masuk sebagai Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin periode 2019-2024


Pemerintah Akselerasi Pembangunan Smelter Freeport

Pemerintah Akselerasi Pembangunan Smelter Freeport

Pemerintah terus melakukan sinkronisasi peraturan antara kementerian dan lembaga agar mampu mendorong daya saing


Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Kementerian Keuangan telah resmi mengeluarkan Peraturan Menkeu Nomor 152/PMK.010/2019



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!