Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

  • Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen
  • Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

JAKARTA - Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen. Angka ini terbilang cukup tinggi. Karenanya, pemerintah menargetkan porsi utang asing tersisa menjadi 20 persen.

"Saat ini sekitar 30 persen. Kita harapkan bisa mencapai 20 persen pada masa yang cukup dekat," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, kemarin (19/8).

Upaya yang dilakukan Kemenkeu agar menekan porsi kepemilikan utang asing menjadi 20 persen, yaitu melalui memperbesar peran domestik dalam pembiayaan utang.

Menurutnya, dengan memperbesar basis domestik perekonomian Indonesia tidak akan terganggu walaupun terjadi gejolak ekonomi global.

"Bila semakin besar basis domestik, akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi karena memahami kondisi market kita, tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan policy yang berasal dari luar," ucap dia.

Untuk itu, pihaknya segera melakukan sosialisasi guna memperkecil peran asing dalam utang dapat terwujud. Dia meyakini akan berhasil mengingat saat adanya pertumbuhan kelas menengah.

"Ini butuh sosialisasi terus-menerus. Pokoknya kita usahakan terus saja, kalau Indonesia sekarang growing middle class kita sudah cukup tumbuh tinggi," ujar mantan direktur pelaksana bank dunia itu.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Pieter Abdullah sependapat dengan langkah yang akan diambil Sri Mulyani guna mengurangi porsi kepemilikan utang asing di Indonesia.

Piter mencontohkan, bila merujuk negara Jepang, yakni di mana utang Pemerintah Jepang sangat jauh di atas utang Pemerintah Indonesia.

"Utang Pemerintah Jepang lebih dari 100 persen Gross Domestic Product (GDP) mereka. Sementara utang pemerintah kita hanya sekitar 40 persen. Tapi, utang pemerintah Jepang tersebut hanya 10 persen yang utang asing. Sementara Indonesia mencapai 40 persen," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (19/8).

Pieter melanjutkan, bahwa di Jepang utang domestik yang mencapai 90 persen itu sangat sedikit dimiliki asing. Sementara di Indonesia, utang pemerintah yang diterbitkan di pasar domestik dalam mata utang rupiah (60 persen) tersebut ternyata mayoritas dimiliki asing.

Nah, untuk mengurangi kepemilikan asing ini memang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Strateginya adalah menerbitkan surat utang baru, tambahan atau menutup utang lama dengan target pembeli adalah domestik.

"Jika ini dilakukan, ini baru bisa berhasil kalau pihak domestik punya uangnya. Tidak akan berhasil bila domestik nggak punya uang," tutur Pieter.

"Jadi Kemenkeu harus bekerjasama dengan otoritas yang mengatur likuiditas perekonomian yaitu Bank Indonesia (BI). Sebab tanpa koordinasi dengan BI, maka rencana Sri Mulyani tersebut tidak akan bisa berhasil," pungkas Pieter. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok
Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Berita Sejenis

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.


Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.


Pemerintah Genjot Kualitas Gula

Pemerintah Genjot Kualitas Gula

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas gula agar bisa digunakan sebagai gula industri, dan dikonsumsi masyarakat.


Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Sejak tiga bulan lalu sampai saat ini harga cabai masih tetap tinggi. Bahkan saat ini tembus mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!