Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

  • Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal
  • Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

JAKARTA - Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan memberikan insentif besar-besar pada sektor perindustrian, perdagangan dan investasi.

Data Kemenkeu, CAD pada kuartal II-2019 sebesar 8,4 miliar atau 3,04 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka CAD ini jauh lebih dalam ketimbang kuartal I-2019 yang hanya 7 miliar dolar AS dari 2,6 persen PDB. Bahkan juga lebih dalam dibanding CAD kuartal II-2018 7,9 miliar dari 3,01 persen PDB.

CAD terdiri dari neraca perdagangan barang, neraca perdagangan jasa, neraca pendapatan primer, dan neraca pendapatan sekunder. Alhasil sepanjangan Januari hingga Juni 2019, neraca perdagangan masih defisit sebesar 1,93 miliar.

Atas kondisi demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta kepada menterinya agar membenahi permasalahan CAD.

Menteri Sri Mulyani telah menyiapkan strategi yang dianggap jitu untuk membenahi masalah defisit transaksi berjalan itu.

"Kita akan menggunakan instrumen fiskal untuk membantu kementerian terkait dan juga inisiatif dari pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan ekspor," kata Sri di Jakarta, kemarin (13/8).

Menurut Sri, adanya insentif fiskal maka akan membantu kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan sektor investasi sehingga ekspor menjadi lebih bergairah.

"Pokoknya kami siap dengan seluruh instrumennya membantu kementerian terkait dan pemerintah daerah yang bisa ikut memecahkan masalah CAD," tegas dia.

Agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan, mantan direktur pelaksana Bank Dunia akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut dari pusat hingga daerah.

"Hubungan kami dengan seluruh K/L maupun pemda dan para pengusaha akan terus kita harapkan supaya kita juga bisa terus meng-adjust policy kita sesuai kebutuhan," ucap Sri.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, pemberian insentif fiskal bukan satu-satunya untuk menekan CAD. Sebab harus melakukan perubahan di stuktur ekonomi.

"Untuk mengatasi CAD perlu perubahan struktur ekonomi yang perlu waktu dan juga perlu terobosan termasuk pemberian insentif fiskal yg bisa mendorong terjadinya perubahan struktural," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (13/8).

Untuk mencapai target tersebut, saran Pieter, pemerintah memerlukan perencanaan holistik sehingga program-program pemerintah dapat sinergi dengan baik di daerah.

"Tapi yang sangat dibutuhkan adalah perencanaan holistik agar apa yang direncanakan Menteri Sri Mulyani bisa disinergikan dengan program-porgam kementerian lainnya agar lebih efektif," tutur dia.

Bank Indonesia (BI), sebelumnya menyebut tingginya angka CAD dipengaruhi beberapa faktor seperti, repatriasi deviden dan pembayaran bunga utang luar negeri, dampak perlambatan ekonomi dunia, dan harga komoditas yang berguguran.

Selain itu, CAD juga disebabkan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yakni penurunan kinerja transaksi finansial, yang mana mencatat surplus sebesar 7 miliar dolar AS pada kuartal II 2019. Angka itu lebih kecil dibanding kuartal sebelumnya yang surplus 9,9 miliar dolar AS. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan
Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen.


Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Musim kemarau sudah mulai berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai akan berangsur-angsur stabil.


Sukseskan HUT RI-74, Sharp Indonesia Siapkan SDM Maju Lewat Sharp Class di Pamekasan

Sukseskan HUT RI-74, Sharp Indonesia Siapkan SDM Maju Lewat Sharp Class di Pamekasan

Sambut HUT RI ke-74, PT Sharp Electronics Indonesia turut menyukseskan tema ‘SDM Maju Indonesia Unggul’


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.


Ban Vulkanisir Wajib SNI

Ban Vulkanisir Wajib SNI

Meski kerap dipandang sebelah mata, ban vulkanisir menyeret perhatian pemerintah.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.


Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Terkait kasus penjualan kartu perdana milik operator Arab Saudi yang dijual di Indonesia kepada para calon jamaah haji Indonesia



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!