Ekonomi
Share this on:

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

  • Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal
  • Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

JAKARTA - Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan memberikan insentif besar-besar pada sektor perindustrian, perdagangan dan investasi.

Data Kemenkeu, CAD pada kuartal II-2019 sebesar 8,4 miliar atau 3,04 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka CAD ini jauh lebih dalam ketimbang kuartal I-2019 yang hanya 7 miliar dolar AS dari 2,6 persen PDB. Bahkan juga lebih dalam dibanding CAD kuartal II-2018 7,9 miliar dari 3,01 persen PDB.

CAD terdiri dari neraca perdagangan barang, neraca perdagangan jasa, neraca pendapatan primer, dan neraca pendapatan sekunder. Alhasil sepanjangan Januari hingga Juni 2019, neraca perdagangan masih defisit sebesar 1,93 miliar.

Atas kondisi demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta kepada menterinya agar membenahi permasalahan CAD.

Menteri Sri Mulyani telah menyiapkan strategi yang dianggap jitu untuk membenahi masalah defisit transaksi berjalan itu.

"Kita akan menggunakan instrumen fiskal untuk membantu kementerian terkait dan juga inisiatif dari pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan ekspor," kata Sri di Jakarta, kemarin (13/8).

Menurut Sri, adanya insentif fiskal maka akan membantu kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan sektor investasi sehingga ekspor menjadi lebih bergairah.

"Pokoknya kami siap dengan seluruh instrumennya membantu kementerian terkait dan pemerintah daerah yang bisa ikut memecahkan masalah CAD," tegas dia.

Agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan, mantan direktur pelaksana Bank Dunia akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut dari pusat hingga daerah.

"Hubungan kami dengan seluruh K/L maupun pemda dan para pengusaha akan terus kita harapkan supaya kita juga bisa terus meng-adjust policy kita sesuai kebutuhan," ucap Sri.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, pemberian insentif fiskal bukan satu-satunya untuk menekan CAD. Sebab harus melakukan perubahan di stuktur ekonomi.

"Untuk mengatasi CAD perlu perubahan struktur ekonomi yang perlu waktu dan juga perlu terobosan termasuk pemberian insentif fiskal yg bisa mendorong terjadinya perubahan struktural," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (13/8).

Untuk mencapai target tersebut, saran Pieter, pemerintah memerlukan perencanaan holistik sehingga program-program pemerintah dapat sinergi dengan baik di daerah.

"Tapi yang sangat dibutuhkan adalah perencanaan holistik agar apa yang direncanakan Menteri Sri Mulyani bisa disinergikan dengan program-porgam kementerian lainnya agar lebih efektif," tutur dia.

Bank Indonesia (BI), sebelumnya menyebut tingginya angka CAD dipengaruhi beberapa faktor seperti, repatriasi deviden dan pembayaran bunga utang luar negeri, dampak perlambatan ekonomi dunia, dan harga komoditas yang berguguran.

Selain itu, CAD juga disebabkan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yakni penurunan kinerja transaksi finansial, yang mana mencatat surplus sebesar 7 miliar dolar AS pada kuartal II 2019. Angka itu lebih kecil dibanding kuartal sebelumnya yang surplus 9,9 miliar dolar AS. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan
Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!