Ekonomi
Share this on:

Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

  • Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat
  • Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

JAKARTA - Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), dinilai sangat tepat. Hal itu lantaran pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan ketidaksiapan para pembayar pajak.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yhudistira juga mengatakan, objek pajak dirasa kurang adil. Adapun pemerintah menyasar kepatuhan pajak e-commerce kepada penjual di platform resmi seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Sementara penjual di media sosial yangg jumlahnya cukup banyak belum ada kejelasan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajaknya, ujar Bhima kepada Fajar Indonesia Network, Minggu (31/3).

"Jadi sudah tepat agar aturannya disempurnakan dan ajak seluruh stakeholder diskusi matang sebelum keluar aturan pajak di sektor digital," imbuh Bhima.

Senada dengan Bhima, pengamat perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, bahwa pencabutan PMK 2010/2018 kebijakan yang dapat dipahami.

Hal itu, karena di tengah kontestasi politik, kebijakan tersebut rawan menimbulkan kegaduhan dan penggiringan opini yang dapat merugikan semua pihak.

"Karena kebijakan perpajakan bagi e-commerce termasuk isu yang sensitif," ujar Yustinus dalam keterangannya kepada FIN.

Kendati demikian, Yustinus menyayangkan keputusan penarikan PMK tersebut. Pasalnya, kebijakan ini sudah menjadi peraturan resmi dan bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku e-commerce maupun petugas di lapangan. Apalagi, lanjut dia, beberapa hal sudah diakomodasi dan menunjukkan langkah maju.

Yustinus menjelaskan, akan lebih baik apabila pemberlakuan dari PMK 210 ditunda beberapa bulan ke depan. Pemerintah dapat menyiapkan infrastruktur lebih baik, mematangkan sejumlah konsep dasar dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder.

Yustinus juga menilai, terkesan ada tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu, termasuk ke asosiasi usaha yang cenderung menginginkan keadaan status quo.

"Padahal dalam rangka menciptakan playing field, upaya yang ditempuh dan dihasilkan relatif sudah cukup baik dengan perbaikan-perbaikan," ucap Yustinus.

Yustinus juga menganjurkan pemerintah terus mendorong koordinasi dan sinergi yang lebih baik antar para pemangku kepentingan. Tujuannya, agar ada kebijakan dan roadmap yang komprehensif, harmonis dan sinkron. Termasuk untuk menjawab beberapa hal yang selama ini dipersoalkan seperti media sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce.

Dalam pernyataannya, keputusan tersebut dilakukan adanya kebutuhan lebih lanjut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian Lembaga.

"Saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Itu kita tarik. Dengan demikian, yang simpang siur tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu tidak benar," kata Sri Mulyani.

Dengan adanya pencabutan PMK tersebut, maka perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Para pelaku usaha baik e-commerce maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp 4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha," ujar Sri Mulyani. (ibl/din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.


Kelola Sektor Migas Rawan Masuk Bui

Kelola Sektor Migas Rawan Masuk Bui

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Ignasius Jonan menyebutkan pengelolaan sektor migas memiliki risiko yang sangat tinggi.


E-Commerce Bukan Penyebab Toko Ritel Tutup

E-Commerce Bukan Penyebab Toko Ritel Tutup

Beberapa waktu lalu konsumen Indonesia dikejutkan dengan penutupan sejumlah toko ritel.


Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS.


Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Terkait pemerintah melarang mata uang libra yang akan dikeluarkan Facebook pada awal 2020 mendatang, pengamat ekonomi menilai pemerintah masih sangat kaku.


Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Demi menciptakan daya saing generasi masa depan yang cemerlang dan pintar di bidangnya masing-masing.


Polemik Impor Ikan Asin

Polemik Impor Ikan Asin

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena dikelilingi oleh perairan yang sangat luas dan pulau yang cukup banyak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!