Ekonomi
Share this on:

Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

  • Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat
  • Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

JAKARTA - Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), dinilai sangat tepat. Hal itu lantaran pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan ketidaksiapan para pembayar pajak.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yhudistira juga mengatakan, objek pajak dirasa kurang adil. Adapun pemerintah menyasar kepatuhan pajak e-commerce kepada penjual di platform resmi seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Sementara penjual di media sosial yangg jumlahnya cukup banyak belum ada kejelasan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajaknya, ujar Bhima kepada Fajar Indonesia Network, Minggu (31/3).

"Jadi sudah tepat agar aturannya disempurnakan dan ajak seluruh stakeholder diskusi matang sebelum keluar aturan pajak di sektor digital," imbuh Bhima.

Senada dengan Bhima, pengamat perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, bahwa pencabutan PMK 2010/2018 kebijakan yang dapat dipahami.

Hal itu, karena di tengah kontestasi politik, kebijakan tersebut rawan menimbulkan kegaduhan dan penggiringan opini yang dapat merugikan semua pihak.

"Karena kebijakan perpajakan bagi e-commerce termasuk isu yang sensitif," ujar Yustinus dalam keterangannya kepada FIN.

Kendati demikian, Yustinus menyayangkan keputusan penarikan PMK tersebut. Pasalnya, kebijakan ini sudah menjadi peraturan resmi dan bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku e-commerce maupun petugas di lapangan. Apalagi, lanjut dia, beberapa hal sudah diakomodasi dan menunjukkan langkah maju.

Yustinus menjelaskan, akan lebih baik apabila pemberlakuan dari PMK 210 ditunda beberapa bulan ke depan. Pemerintah dapat menyiapkan infrastruktur lebih baik, mematangkan sejumlah konsep dasar dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder.

Yustinus juga menilai, terkesan ada tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu, termasuk ke asosiasi usaha yang cenderung menginginkan keadaan status quo.

"Padahal dalam rangka menciptakan playing field, upaya yang ditempuh dan dihasilkan relatif sudah cukup baik dengan perbaikan-perbaikan," ucap Yustinus.

Yustinus juga menganjurkan pemerintah terus mendorong koordinasi dan sinergi yang lebih baik antar para pemangku kepentingan. Tujuannya, agar ada kebijakan dan roadmap yang komprehensif, harmonis dan sinkron. Termasuk untuk menjawab beberapa hal yang selama ini dipersoalkan seperti media sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce.

Dalam pernyataannya, keputusan tersebut dilakukan adanya kebutuhan lebih lanjut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian Lembaga.

"Saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Itu kita tarik. Dengan demikian, yang simpang siur tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu tidak benar," kata Sri Mulyani.

Dengan adanya pencabutan PMK tersebut, maka perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Para pelaku usaha baik e-commerce maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp 4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha," ujar Sri Mulyani. (ibl/din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

China Balas Serangan Pajak Amerika

China Balas Serangan Pajak Amerika

Pemerintah China menyatakan telah mengenakan tarif pajak impor senilai $60 miliar dari Amerika Serikat.


Kebijakan BI Rate 6 Persen Kurang Tepat

Kebijakan BI Rate 6 Persen Kurang Tepat

Kebijakan Bank Indonesia (BI) memutuskan besaran suku bunga acuan BI atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 6 persen dianggap kurang tepat.


Perizinan Rumit Bikin Investor Asing Kabur BOGOR -

Perizinan Rumit Bikin Investor Asing Kabur BOGOR -

Sampai saat ini kinerja investasi Indonesia masih rendah, karena banyaknya aturan yang diberlakukan.


Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Neraca perdagangan Indonesia diketahui defisit sebesar 8,56 miliar dolar AS sepanjang tahun 2018.


Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan pemerintah tidak perlu mengenakan pajak kepada para startup.


Datangkan Investasi Asing, Penurunan Tarif Pajak Harus Segera Direalisasikan

Datangkan Investasi Asing, Penurunan Tarif Pajak Harus Segera Direalisasikan

Wacana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan perlu segera direalisasikan.


E-Commerce Menggeliat, Sektor RiilLesu

E-Commerce Menggeliat, Sektor RiilLesu

Menggeliatnya perusahaan-perusahaan start up di Tanah Air membuat resah para pengusaha di sektor riil.


Per 1 April, Pajak Badan Usaha Tetap Sesuai Tax Treaty

Per 1 April, Pajak Badan Usaha Tetap Sesuai Tax Treaty

Regulasi baru mengenai pajak untuk Badan Usaha Tetap (BUT) telah disahkan oleh pemerintah. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/P


Dari 18,3 Juta WP Pribadi, Hanya 11,3 Juta yang Serahkan SPT

Dari 18,3 Juta WP Pribadi, Hanya 11,3 Juta yang Serahkan SPT

Tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan oleh wajib pajak (WP) orang pribadi meningkat.


Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce

Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce

Setelah mendapatkan serangan dari berbagai pihak, akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak kuasa menahan gempuran itu.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!