Ekonomi
Share this on:

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

  • Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan
  • Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

JAKARTA - Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan. Alasan pencabutan karena mereka termasuk kategori sudah mampu. Namun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pencabutan subsidi tersebut tidak transparan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengakui subsidi energi yang digelontorkan pemerintah untuk tahun anggaran 2019 memang terbilang tinggi, lebih dari Rp157 triliun, dan lebih dari Rp65 triliun untuk subsidi listrik. Jika mengacu pada data empirik ini, maka pencabutan subsidi tersebut menjadi hal yang bisa dipahami. Namun, menurut Tulus pemerintah tidak boleh terlalu mudah menstigmatisasi bahwa mereka adalah 'golongan mampu', tanpa deskripsi dan verivikasi data yang transparan, akuntabel bahkan kredibel.

"Pemerintah harus menunjukkan dengan indikator yang terukur, apakah mereka digolongkan mampu karena income-nya mengalami peningkatan? Atau indikator apa? Jangan-jangan hanya sulapan saja, abrakadabra," ujar Tulus dalam keterangannya, Minggu (8/9).

Lebih jauh Tulus mengatakan, jika pemerintah bermaksud mengurangi tingginya subsidi energi, lebih baik memangkas subsidi di gas elpiji 3 kilogram (kg), bukan memangkas subsidi listrik 900 VA.

"Hal ini karena mengingat pemanfaatan gas elpiji 3 kg banyak yang salah sasaran, dibanding subsidi listrik. Dikarenakan distribusi gas elpiji 3 kg bersifat terbuka, siapa pun bisa membeli, tak peduli rumah tangga miskin atau rumah tangga kaya. Padahal peruntukan gas elpiji 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin," ucap Tulus.

Karenanya, Tulus meminta pemerintah untuk ekstra hati-hati mencabut subsidi listrik 900 VA, sebab bisa mengerek tingginya laju inflasi dan memukul daya beli masyarakat. Apalagi jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen diberlakukan.

"Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak melakukan kebijakan ini secara serentak. Bahkan idealnya subsidi listrik yang dicabut itu langsung direalokasi untuk subsidi ke BPJS Kesehatan, sehingga iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dinaikkan," saran Tulus.

"YLKI juga meminta agar dana pencabutan subsidi listrik tersebut juga sebagian untuk memberikan insentif ke perdesaan, melalui Dana Desa, untuk mengembangkan sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT). Jadi Dana Desa bukan hanya untuk pengerasan jalan saja, atau untuk konblokisasi," tambah Tulus.

Senada dengan Tulus, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda meminta pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap pelanggan 900 VA. Pasalnya, golongan ini rentan menjadi miskin.

"Pemerintah harus hati-hati untuk mencabut subsidi untuk golongan 900 VA. Mereka termasuk golongan miskin. Karena bila dinaikkan, akan bertambah tingkat kemiskinan di Indonesia," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (8/9).

Sebelumnya pemerintah dan DPR menyepakati untuk tidak memberikan lagi subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA pada 2020. Ada dua jenis yang menerima subsidi yakni pelanggan miskin dan rumah tangga mampu (RTM). Pihak PLN menyebutkan pelanggan 900 VA yang miskin mencapai 7,17 juta pelanggan, dan RTM 24,4 juta. Yang akan dihilangkan yang masuk kategori RTM.

"24,4 juta pelanggan seharusnya tidak disubsidi. Ini sebenarnya bukan golongan subsidi, tapi ada kebijakan dari pemerintah untuk tidak menerapkan tarif adjustment ke golongan ini, karena tidak naik, tarif jualnya ditanggung oleh pemerintah yang ada saat itu ya subsidi," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana.

Dengan penghapusan golangan RTM penikmat daya 900 VA ini dihilangkan maka subsidi listrik akan menjadi Rp54,79 triliun. Adapun besaran subsidi ini turun dari yang ditetapkan pemerintah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 sebesar Rp62,2 triliun. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan subsidi energi turun sebesar R12,6 triliun di tahun depan.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.


Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Sejak tiga bulan lalu sampai saat ini harga cabai masih tetap tinggi. Bahkan saat ini tembus mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).


Kabar Gembira Nih! Kompensasi PLN Sudah Cair

Kabar Gembira Nih! Kompensasi PLN Sudah Cair

PLN menyatakan telah memberikan kompensasi kepada pelanggannya terkait insiden padamnya listrik massal atau blackout


Pasokan Listrik Aman di Ibu Kota Baru

Pasokan Listrik Aman di Ibu Kota Baru

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan infrastruktur kelistrikan sudah siap 'menerangi' Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.


Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Puan Maharani menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan pada 1 September 2019, ternyata dibantah oleh pihak istana.


Promo Gebyar Kemerdekaan 2019, Cara Mudah Tambah Daya Listrik

Promo Gebyar Kemerdekaan 2019, Cara Mudah Tambah Daya Listrik

Merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-74, PLN memberikan kado istimewa bagi pelanggan dan calon pelanggan di seluruh Indonesia


Pemerintah Dorong Mobil Listrik untuk Angkutan Umum

Pemerintah Dorong Mobil Listrik untuk Angkutan Umum

Kemenhub mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia diterapkan pada angkutan umum sebelum untuk transportasi pribadi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!