Ekonomi
Share this on:

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

  • Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan
  • Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

JAKARTA - Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan. Alasan pencabutan karena mereka termasuk kategori sudah mampu. Namun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pencabutan subsidi tersebut tidak transparan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengakui subsidi energi yang digelontorkan pemerintah untuk tahun anggaran 2019 memang terbilang tinggi, lebih dari Rp157 triliun, dan lebih dari Rp65 triliun untuk subsidi listrik. Jika mengacu pada data empirik ini, maka pencabutan subsidi tersebut menjadi hal yang bisa dipahami. Namun, menurut Tulus pemerintah tidak boleh terlalu mudah menstigmatisasi bahwa mereka adalah 'golongan mampu', tanpa deskripsi dan verivikasi data yang transparan, akuntabel bahkan kredibel.

"Pemerintah harus menunjukkan dengan indikator yang terukur, apakah mereka digolongkan mampu karena income-nya mengalami peningkatan? Atau indikator apa? Jangan-jangan hanya sulapan saja, abrakadabra," ujar Tulus dalam keterangannya, Minggu (8/9).

Lebih jauh Tulus mengatakan, jika pemerintah bermaksud mengurangi tingginya subsidi energi, lebih baik memangkas subsidi di gas elpiji 3 kilogram (kg), bukan memangkas subsidi listrik 900 VA.

"Hal ini karena mengingat pemanfaatan gas elpiji 3 kg banyak yang salah sasaran, dibanding subsidi listrik. Dikarenakan distribusi gas elpiji 3 kg bersifat terbuka, siapa pun bisa membeli, tak peduli rumah tangga miskin atau rumah tangga kaya. Padahal peruntukan gas elpiji 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin," ucap Tulus.

Karenanya, Tulus meminta pemerintah untuk ekstra hati-hati mencabut subsidi listrik 900 VA, sebab bisa mengerek tingginya laju inflasi dan memukul daya beli masyarakat. Apalagi jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen diberlakukan.

"Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak melakukan kebijakan ini secara serentak. Bahkan idealnya subsidi listrik yang dicabut itu langsung direalokasi untuk subsidi ke BPJS Kesehatan, sehingga iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dinaikkan," saran Tulus.

"YLKI juga meminta agar dana pencabutan subsidi listrik tersebut juga sebagian untuk memberikan insentif ke perdesaan, melalui Dana Desa, untuk mengembangkan sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT). Jadi Dana Desa bukan hanya untuk pengerasan jalan saja, atau untuk konblokisasi," tambah Tulus.

Senada dengan Tulus, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda meminta pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap pelanggan 900 VA. Pasalnya, golongan ini rentan menjadi miskin.

"Pemerintah harus hati-hati untuk mencabut subsidi untuk golongan 900 VA. Mereka termasuk golongan miskin. Karena bila dinaikkan, akan bertambah tingkat kemiskinan di Indonesia," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (8/9).

Sebelumnya pemerintah dan DPR menyepakati untuk tidak memberikan lagi subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA pada 2020. Ada dua jenis yang menerima subsidi yakni pelanggan miskin dan rumah tangga mampu (RTM). Pihak PLN menyebutkan pelanggan 900 VA yang miskin mencapai 7,17 juta pelanggan, dan RTM 24,4 juta. Yang akan dihilangkan yang masuk kategori RTM.

"24,4 juta pelanggan seharusnya tidak disubsidi. Ini sebenarnya bukan golongan subsidi, tapi ada kebijakan dari pemerintah untuk tidak menerapkan tarif adjustment ke golongan ini, karena tidak naik, tarif jualnya ditanggung oleh pemerintah yang ada saat itu ya subsidi," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana.

Dengan penghapusan golangan RTM penikmat daya 900 VA ini dihilangkan maka subsidi listrik akan menjadi Rp54,79 triliun. Adapun besaran subsidi ini turun dari yang ditetapkan pemerintah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 sebesar Rp62,2 triliun. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal adanya desa tak berpenduduk alias fiktif


Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Kementerian Keuangan telah resmi mengeluarkan Peraturan Menkeu Nomor 152/PMK.010/2019


Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, dan ditambah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang tak kunjung mereda


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!