Ekonomi
Share this on:

Pendapatan dan Belanja Biang Keladi Defisit BPJS Kesehatan

  • Pendapatan dan Belanja Biang Keladi Defisit BPJS Kesehatan
  • Pendapatan dan Belanja Biang Keladi Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA - Sejak tahun pertama, di 2014 sampai saat ini penyakit defisit BPJS Kesehatan tidak kunjung sembuh. Bahkan terus semakin parah.

Diketahui, tahun 2014 defisit Rp3,3 triliun, kian bengkak hingga menyentuh Rp5,7 triliun pada 2015. Kemudian, menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun 2018, defisit mencapai Rp16,5 triliun.

Wakil Menterian Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo mengatakan, defisit BPJS Kesehatan disebabkan dua faktor yakni pendapatan dan belanja. Di mana pendapatan berasal dari iuran. "Jadi, iuran dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI, itu kan harus kita lihat satu-satu. Kepesertaannya klaim kepada siapa saja," ujarnya usai rapat bersama Komisi XI DPR RI, terkait hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan, di Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Namun rapat ditunda lantaran Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Indris berhalangan hadir karena sedang cuti. "Sehingga kami ingin rapat ini di reschedule atau menjadwal ulang," kata dia. Rapat dengan Komisi IX DPR RI itu dihadiri dari pihak pemerintah yakni Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Wamenkeu, Mardiasmo.

Terkait BPJS Kesehatan kerap mengalami defisit, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio menilai persoalan defisit yang tidak kunjung teratasi karena iuran yang terlalu murah. Padahal, kata dia, sejak sejak diterbitkannya Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, telah memberikan masukan kepada pemerintah.

Saat ini, iuran kelas I, kelas II, dan kelas III BPJS Kesehatan yang masing-masing bernilai Rp80 ribu, Rp51 ribu, dan Rp25.500. Jumlah itu dianggap rendah sekali. Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, 155 penyakit ditangani oleh BPJS Kesehatan bagi peserta iuran kelas I.

"Mereka disuruh untuk menangani berbagai penyakit, namun iurannya kecil. Ini celaka," ujar Agus.

Agus juga mempersoalkan ketidakpatuhan peserta untuk membayar iuran. Parahnya lagi, kata Agus, ada peserta yang telah mengklaim fasilitas BPJS Kesehatan, selanjutnya tidak mau membayar iuran lagi. "Ada yang sampai klaim hemodialisis sampai ratusan juta pakai BPJS Kesehatan, tapi begitu sembuh tidak mau membayar lagi. Jadi memang perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk peserta seperti ini," ujar Agus.

Senada dengan Agus, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, masalah iuran rendah adalah pemicu defisit keuangan BPJS Kesehatan. Lanjut Timboel, selain iuran rendah, defisit juga karena sistem sistem klaim dari rumah sakit yang menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Groups (Inasibijis).

Sistem ini disebutnya membuka celah rumah sakit untuk melakukan kecurangan (fraud), sehingga klaim yang dibayar BPJS Kesehatan membengkak. Tak sampai disitu, kata dia, defisit juga disebabkan pegawai perusahaan BUMN yang masih menunggak, sampai 31 Mei 2018 yang mencapai Rp3,4 triliun.

"Tunggakan juga di pemerintah daerah yang menunggak Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan sebagainya. Ini juga bikin defisit," pungkas Timboel. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019


Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.


Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

Mengangkat tema “Design dan Packaging Untuk Usaha Manisan” PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggelar pelatihan


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan cukai rokok 23 persen dan harga jual eceran dengan rata-rata 35 persen pada tahun depan, berpotensi menyumbang laju inflasi.


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!