Ekonomi
Share this on:

Pendapatan dan Belanja Biang Keladi Defisit BPJS Kesehatan

  • Pendapatan dan Belanja Biang Keladi Defisit BPJS Kesehatan
  • Pendapatan dan Belanja Biang Keladi Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA - Sejak tahun pertama, di 2014 sampai saat ini penyakit defisit BPJS Kesehatan tidak kunjung sembuh. Bahkan terus semakin parah.

Diketahui, tahun 2014 defisit Rp3,3 triliun, kian bengkak hingga menyentuh Rp5,7 triliun pada 2015. Kemudian, menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun 2018, defisit mencapai Rp16,5 triliun.

Wakil Menterian Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo mengatakan, defisit BPJS Kesehatan disebabkan dua faktor yakni pendapatan dan belanja. Di mana pendapatan berasal dari iuran. "Jadi, iuran dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI, itu kan harus kita lihat satu-satu. Kepesertaannya klaim kepada siapa saja," ujarnya usai rapat bersama Komisi XI DPR RI, terkait hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan, di Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Namun rapat ditunda lantaran Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Indris berhalangan hadir karena sedang cuti. "Sehingga kami ingin rapat ini di reschedule atau menjadwal ulang," kata dia. Rapat dengan Komisi IX DPR RI itu dihadiri dari pihak pemerintah yakni Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Wamenkeu, Mardiasmo.

Terkait BPJS Kesehatan kerap mengalami defisit, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio menilai persoalan defisit yang tidak kunjung teratasi karena iuran yang terlalu murah. Padahal, kata dia, sejak sejak diterbitkannya Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, telah memberikan masukan kepada pemerintah.

Saat ini, iuran kelas I, kelas II, dan kelas III BPJS Kesehatan yang masing-masing bernilai Rp80 ribu, Rp51 ribu, dan Rp25.500. Jumlah itu dianggap rendah sekali. Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, 155 penyakit ditangani oleh BPJS Kesehatan bagi peserta iuran kelas I.

"Mereka disuruh untuk menangani berbagai penyakit, namun iurannya kecil. Ini celaka," ujar Agus.

Agus juga mempersoalkan ketidakpatuhan peserta untuk membayar iuran. Parahnya lagi, kata Agus, ada peserta yang telah mengklaim fasilitas BPJS Kesehatan, selanjutnya tidak mau membayar iuran lagi. "Ada yang sampai klaim hemodialisis sampai ratusan juta pakai BPJS Kesehatan, tapi begitu sembuh tidak mau membayar lagi. Jadi memang perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk peserta seperti ini," ujar Agus.

Senada dengan Agus, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, masalah iuran rendah adalah pemicu defisit keuangan BPJS Kesehatan. Lanjut Timboel, selain iuran rendah, defisit juga karena sistem sistem klaim dari rumah sakit yang menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Groups (Inasibijis).

Sistem ini disebutnya membuka celah rumah sakit untuk melakukan kecurangan (fraud), sehingga klaim yang dibayar BPJS Kesehatan membengkak. Tak sampai disitu, kata dia, defisit juga disebabkan pegawai perusahaan BUMN yang masih menunggak, sampai 31 Mei 2018 yang mencapai Rp3,4 triliun.

"Tunggakan juga di pemerintah daerah yang menunggak Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan sebagainya. Ini juga bikin defisit," pungkas Timboel. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Giant Tutup, Menaker Singgung Perubahan Teknologi dan Informasi

Giant Tutup, Menaker Singgung Perubahan Teknologi dan Informasi

Supermarket Giant akan tutup di beberapa kawasan di Jabodetabek. Ada enam gerai yang akan tutup mulai akhir Juli 2019.


Kalah Bersaing, Supermarket Giant Tutup

Kalah Bersaing, Supermarket Giant Tutup

Munculnya ritel-ritel modern dengan harga yang menarik, dan kehadiran toko offline membuat supermarket Giant tutup di beberapa titik.


Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Kenaikan tarif listrik pada tahun depan setiap tiga bulan sekali akan berdampak besar pada masyarakat miskin hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS.


Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp530,8 triliun.


Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Demi menciptakan daya saing generasi masa depan yang cemerlang dan pintar di bidangnya masing-masing.


Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) kepada Kemenkominfo.


Polemik Impor Ikan Asin

Polemik Impor Ikan Asin

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena dikelilingi oleh perairan yang sangat luas dan pulau yang cukup banyak.


Indonesia Zona Aman Perang Dagang AS-Tiongkok

Indonesia Zona Aman Perang Dagang AS-Tiongkok

Perang dagang Amerika dan Tiongkok tak terlalu berimbas pada iklim investasi Indonesia. Malah bisa dibilang surplus.


Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Bank Indonesia (BI) meyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk swasta dan BUMN tumbuh sebesar 1999,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.834,2 triliun.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!