Ekonomi
Share this on:

Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

  • Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak
  • Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

JAKARTA - Demi menciptakan daya saing generasi masa depan yang cemerlang dan pintar di bidangnya masing-masing, pemerintah bakal memberikan insentif pajak super deduction tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen pada pendidikan vokasi.

Draf tersebut telah dibuat. Sampai saat ini masih menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. Sementara, lima kementerian telah menandatangani aturan ini.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Mikro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, super deduction tax adalah insentif pajak yang diberikan dengan memperbesar faktor pengurang Pajak Penghasilan (PPh) agar PPh yang dibayarkan badan usaha lebih kecil.

"Direncanakan insentif fiskal ini selain diberikan kepada industri yang diterlibat dalam program pendidikan vokasi, juga akan diberikan kepada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi," jelas Iskandar di Jakarta, kemarin (19/6).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan aturan pengurangan pajak hingga 200 persen akan terbit pada kuartal I.

"PP (Peraturan Pemerintah) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai peraturan pelaksanaan insentif tersebut ditargetkan dapat terbit semester ini," kata Airlangga.

Menurut dia, insentif diberikan membuat perusahaan industri bisa berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pengurangan insentif demi membangun Sumber Daya Manusia (SDM).

"(Pengurangan pajak) Ini antara agar membangun SDM, agar nantinya benar-benar bisa masif dan sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Hanif.

Meski nantinya ada keterlibatan pemerintah dalam dunia pendidikan vokasi, Hanif meminta pihak swasta jangan kendur untuk turut mendorong dunia pendidikan terutama model vokasi.

"Kalau ada ini, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Sehingga ibaratnya kalau kita mau investasi SDM, duit tidak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat." kata dia. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tahun Depan, PPA Bakal Perkuat Investasi dan Pengelolaan NPL Himbara

Tahun Depan, PPA Bakal Perkuat Investasi dan Pengelolaan NPL Himbara

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) berencana memperkuat investasi dan menambah pengelolaan Non Performing Loan (NPL)


Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan Suryo Utomo untuk bekerja lebih keras merealisasikan target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah.


Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Repatriasi amnesti pajak tahap pertama selesai pada September 2019 selesai.


Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


Investor Ragu Tanam Modal di RI

Investor Ragu Tanam Modal di RI

Demontrasi di Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia hingga berkepanjangan selama sepekan terakhir ini bakal berdampak pada investasi domestik.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!